Apakah Kita Mesti Bersorak-sorai dengan Penetapan Setya Novanto Menjadi Tersangka KPK???


 
Oleh: Anggun Gunawan
 
Bagi saya, deretan tertangkapnya para politisi dan yang terakhir ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangkap kasus korupsi e-ktp sebenarnya semakin mengafirmasi berbagai kelemahan kita dalam membuat sistem politik dan budaya pasca reformasi. Sejak reformasi digulirkan, sistem politik yang kita bangun adalah budaya politik kapitalis yang sangat mengandalkan uang. Untuk maju menjadi caleg harus menyiapkan uang sekian miliar. Harus bayar persekot kepada Partai tempat mendaftarkan diri. Kemudian masyarakat kita didorong untuk menjadi masyarakat “pengemis” dan secara perlahan menjadikan Caleg sebagai lumbung uang gratis. Sehingga money politik menjadi kebudayaan baru Indonesia dan sudah menjangkau pelosok-pelosok desa di nusantara.
 
Setelah terpilih malahan biaya konstituen yang harus disiapkan oleh para legislator semakin besar. Berbagai proposal mampir di meja kerjanya. Kalau tak dikasih, alamat nasib di pemilu berikutnya bisa tak jelas. Rakyat menjauh kalau permintaannya tidak dipenuhi. Rakyat semakin berani untuk “memaksa” para politisi untuk mengeluarkan duit dan Politisi semakin ketakutan kalau rakyat tak lagi memilih kalau tak dikasih donasi.
 
Setya Novanto tak berhenti menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999. Artinya tahun ini adalah tahun ke 18 ia menjadi anggota parlemen. Padahal di tahun 1996 ia sudah disebut-sebut dalam kasus Bank Bali yang merugikan negara sebesar 900 miliar. Di tahun 2003, ia sudah disebut-sebut bermain dalam kasus beras impor dari Vietnam. Tetapi kenapa masyarakat kita masih saja memilihnya dalam setiap periode Pileg???
 
Di sanalah menurut saya, masyarakat kita sudah tidak lagi kritis dalam melakukan seleksi untuk memilih orang yang “pantas” mewakili mereka di parlemen. Setelah kasus Papa Minta Saham (Freeport) terbongkar di 2015, malahan Sudirman Said yang kemudian menjadi tumbal. Vonis dari Badan Kehormatan DPR mental karena MK memutuskan bahwa bukti sadapan illegal, tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk membawa seseorang ke pengadilan. Selepas itu, bersuka-citalah para anggota DPR untuk menggembalikan tahta SN sebagai ketua DPR. Golkar keluar dari KMP. SN diangkat menjadi Ketua Umum. Dan tak tanggung-tanggung, dengan gagah berani menyatakan akan mengusung Jokowi sebagai Capres 2019. Padahal saat itu terlalu dini untuk membicarakan soal Capres 2019 karena pemerintahan Jokowi belum mencapai separo jalan.
 
Filter masyarakat sudah jebol. Filter sesama anggota parlemen juga jebol. Kemudian sistem politik yang dibangun terus saja dibiarkan menuju politik berbiaya mahal dan semakin membuka diri untuk para pemilik modal besar.
 
Anehnya, para akademisi seakan-akan menikmati fenomena politik mahal ini. Mereka semakin intens terlibat dalam kekuasaan. Entah itu lewat tawaran menjadi menteri, staf ahli dan duduk enak sebagai komisaris BUMN.
 
Para pengamat politik memanfaatkan kegelisahan para politisi kaya dengan masalah elektabilitas. Dengan suka cita mereka membuat Lembaga-Lembaga Survey dengan bayaran wah dan sekali survey lingkup nasional bisa jalan-jalan keliling Eropa.
 
Kemudian dengan bangganya UGM bikin gerakan 1000 Dosen UGM Berintegritas Mendukung KPK. Sungguh amat disayangkan ketika para professor doktor hebat itu hanya menjadi “tukang sorak” dari luar dan memilih berpihak kepada KPK yang mereka anggap harus diselamatkan. Padahal dengan kapasitas keilmuan mereka, seharusnya bukan sekedar AKSI DEMONSTRASI dilakukan yang kemudian diliput besar-besaran oleh media agar gaungnya cetar membahana nusantara. Seharusnya mereka bisa naik kelas dan TERJUN LANGSUNG UNTUK MENGKAJI APA YANG SALAH DENGAN SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN KITA SAAT INI.
 
Aksi yang sebenarnya sumir ketika UGM setiap akhir tahun menjadi tempat “menghabiskan anggaran” secara elegan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara yang merasa kesulitan untuk menghabiskan anggaran. Menjadi lucu ketika berbagai alumni UGM duduk di kursi-kursi penting di negara ini yang seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk membicarakan masalah serius ini dengan tawaran-tawaran solusi akademik implementatif.
 
Seperti sebuah tim sepakbola di lapangan hijau. Kondisi Indonesia saat ini ibarat tim yang diserang habis-habisan tetapi para pemainnya tidak mau untuk bahu-membahu menguatkan pertahanan. Penyerang tidak mau melakukan pressing untuk menghentikan aliran bola serangan sejak dari wilayah pertahanan lawan. Para gelandang malas berlari untuk mengejar pemain lawan. Para bek tak kuat berduel dan seperti kehilangan semangat berduel merebut bola dari penyerang lawan. Akhirnya tinggallah penjaga gawang pontang-panting menyelamatkan gawang dari kebobolan. Dan yang berposisi sebagai penjaga gawang di Negara ini sekarang adalah KPK. Para penonton mengelu-elukannya untuk melakukan penyelamatan gemilang. Sehingga aksi-aksi heroiknya menghadang tandukan dan sepakan pemain lawan begitu dinantikan. Tak mengherankan kemudian konfrensi pers KPK seperti drama telenovela berseri. Dan dibuat bisa terus hadir dengan konflik-konflik yang “menghibur” para penonton, termasuk para penonton yang berstatus sebagai akademisi itu.
 
Marilah kita memikirkan secara filosofis soal kesalahan-kesalahan sistem politik, tata negara dan budaya yang terlanjur kita nikmati saat ini. Kalau tidak, sampai 50-100 tahun yang akan datang, Indonesia hanya seperti ini-ini saja, sibuk dengan hiruk pikuk dan menunggu jadwal tayang para pejabat dan politisi yang ditangkap oleh KPK.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s