YANG TIDAK KITA PAHAMI DARI PAK JOKOWI


 
Oleh: Anggun Gunawan
 
Ada beberapa hal yang diabaikan oleh teman-teman “kritikus” Pak Jokowi terutama dalam soal pembangunan. Logika pembangunan yang dibangun oleh Pak Jokowi adalah memassifkan berbagai pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu ambisi besar Pak Jokowi adalah bagaimana disparitas harga barang antara Jawa dengan Luar Jawa bisa ditekan seminim mungkin. Harga barang di Papua menjadi konsen serius Pak Jokowi, sehingga beliau sering mengatakan, “harga semen di Papua sebisa mungkin bisa sama dengan harga semen di Pulau Jawa.”
 
Untuk konteks Indonesia Timur Pak Jokowi ingin menekan disparitas harga tersebut dengan meningkatkan fasilitas umum transportasi. Makanya bandara dibangun, pelabuhan dibangun dan jalan-jalan diusahakan bisa menembus sampai pelosok-pelosok gunung/pedalaman di Papua. Begitu juga halnya dengan Sumatera. Yang lagi dikejar oleh Pak Jokowi adalah membuat rel kereta api yang menghubungkan Lampung sampai Aceh. Trans Sumatera yang bisa melancarkan arus barang dan orang, sehingga Sumatera bisa punya jalur yang terhubung seperti jalur kereta antar negara di Eropa. Di Kalimantan dan Sulawesi pun dilakukan proyek pembangunan jalan tol yang mulus yang menghubungkan antar provinsi.
 
Perbaikan bandara dan pelabuhan, pembuatan bandara dan pelabuhan baru, pembuatan jalan tol lintas provinsi di berbagai pulau di Indonesia diharapkan juga akan bisa mendorong percepatan ekonomi masyarakat. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang maka diharapkan ada peningkatan pemasukan negara dan masyarakat bisa membuka peluang bisnis baru. Pergerakan barang dari kota ke desa ataupun dari desa ke kota bisa semakin lancar sehingga harga tidak melonjak karena jalur ekspedisi tidak lagi membutuhkan biaya yang besar.
 
Yang kita lupa adalah untuk menyediakan semua infrastruktur itu secara berbarengan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengerjaannya tidak selesai hanya dalam waktu setahun dua tahun. Pembiayaan ini yang kemudian dicarikan solusinya oleh Pak Jokowi dengan mengundang investor atau mencari pinjaman. Dalam pencarian investor dan pinjaman itu tentu terbuka luas dari berbagai macam negara. Dan kebetulan yang begitu bersemangat berinvestasi dan meminjamkan uang untuk Indonesia saat ini adalah China yang memang secara ekonomi semakin kuat dan bahkan membuat khawatir negara adikuasa selevel Amerika. Peluang bisnis yang besar itu menjadi alasan Saudi Arabia untuk melakukan investasi di China, 10 kali lipat dibandingkan rencana investasi di Indonesia.
 
Tetapi kalau kita mau melihat data secara cermat, hutang 3600 triliyun yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, proporsi terbesarnya bukanlah dari China. Tetapi dari Jepang dan Bank Dunia (http://bisnis.liputan6.com/read/2633194/ini-daftar-negara-dan-lembaga-pemberi-utang-ke-ri)
 
Negara pemasok utang bilateral Indonesia yang mencapai Rp 347,18 triliun per Mei 2016, meliputi :
 
1. Jepang dengan pinjaman Rp 224,62 triliun,
2. Prancis Rp 26 triliun
3. Jerman Rp 22,08 triliun
4. Korea Selatan Rp 19,88 triliun
5. China Rp 12,36 triliun
6. Amerika Serikat Rp 10,99 triliun
7. Australia Rp 7,76 triliun
8. Spanyol Rp 3,89 triliun
9. Rusia Rp 3,63 triliun
10. Inggris Rp 3,53 triliun
11. Negara lain Rp 12,43 triliun
 
Pinjaman multilateral senilai Rp 358,23 triliun oleh pemerintah Indonesia berasal dari 6 lembaga keuangan dunia, yakni :
 
1. Bank Dunia dengan kucuran pinjaman Rp 225,93 triliun
2. Asian Development Bank (ADB) Rp 120,25 triliun
3. Islamic Development Bank (IDB) Rp 9,25 triliun
4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp 2,21 triliun
5. Bank Investasi Eropa (EIB) Rp 0,38 triliun
6. Nordick Investment Bank (NIB) Rp 0,20 triliun
 
Utang yang berasal dari komersial bank senilai Rp 50,08 triliun, antara lain :
 
1. Amerika Serikat (AS) senilai Rp 9,86 triliun
2. Singapura Rp 8,28 triliun
3. Prancis Rp 8,88 triliun
4. Belanda Rp 6,98 triliun
5. Austria Rp 5,60 triliun
6. Rusia Rp 5,49 triliun
7. Inggris Rp 0,95 triliun
8. Jepang Rp 0,77 triliun
9. Taiwan Rp 0,66 triliun
10. Jerman Rp 0,61 triliun
11. Negara lain Rp 2 triliun.
 
Kekhawatiran terhadap tumbuhnya PKI karena pemerintah Indonesia sangat intens menjalin kerjasama dengan China sebenarnya juga sebuah kesimpulan prematur. Kalau kita lihat saat ini, China telah membuka diri untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan raksasa Internasional di negara mereka. China dapat dikatakan secara ekonomi telah menjadi SANGAT KAPITALIS sebelas-dua belas dengan Amerika Serikat. Dan pengusaha Indonesia yang beretnis Tiongha termasuk orang-orang yang akan sangat anti Komunis. Karena asset mereka bisa hilang karena di negara komunis yang berhak melakukan kegiatan ekonomi hanya negara dan rakyat hanya menjadi “pegawai negara”. Ruang-ruang sempit yang dibangun oleh ideologi komunis sungguh sangat tidak cocok bahkan akan membunuh bisnis-bisnis raksasa milik pengusaha keturunan Tiongha.
 
Kembali kepada pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, karena pemasukan negara dari pajak juga belum sesuai harapan dimana hanya 80-an % target penerimaan pajak dan laba yang disetorkan oleh BUMN kepada kas negara juga masih belum meningkat signifikan, skenario hutang menjadi jalan yang harus diambil.
 
Sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan pengiritan anggaran, tetapi memang kebutuhan untuk berbagai mega proyek membutuhkan dana besar. Dan investasi yang diharapkan dari sektor swasta agak tersendat apalagi berbagai kebijakan banyak mengalami putus tengah jalan seperti reklamasi Teluk Jakarta. Ketika proyek-proyek kerjasama pemerintah dan swasta sangat rentan dengan situasi politik, para pengusaha sangat was-was dan berpikir berulang-ulang sebelum terjun untuk mengeluarkan uang sekian puluh atau ratus triliyun untuk sebuah proyek.
 
Hal selanjutnya yang perlu kita pahami dari hutang 3600 triliyun rupiah saat ini adalah soal perimbangan rasio antara jumlah hutang dengan Produk Domestik Bruto. Yang menjadi pegangan pemerintah dalam berhutang adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu dimana rasio hutang dengan Produk Domestik Bruto adalah sebesar 60 persen (https://www.kemenkeu.go.id/Berita/rasio-utang-terhadap-pdb-indonesia-lebih-rendah-dari-negara-tetangga). Sementara hutang 3600 trilyun itu masih pada di kisaran 30% dari PDB Indonesia. Kalau misalnya kita ingin negara tidak melakukan hutang yang lebih besar lagi, maka cara konstitusionalnya adalah dengan melakukan judicial review terhadap UU No. 17 itu ke Mahkamah Konstitusi. Namun perlu diperhatikan bahwa penetapan rasio itu juga mempertimbangkan keumuman dari negara-negara lain dari menetapkan rasio hutang dengan PDB.
 
Demikian sedikt ulasan saya, sehingga kita bisa melihat lebih komprehensif dari sudut yang lebih luas tentang situasi yang terjadi saat ini.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s