ASAL-USUL HIRUK-PIKUK INDONESIA BELAKANGAN INI


 
yang saya sayangkan.. banyak pakar yang bolak-balik ikut konferensi, kursus ataupun kuliah di luar negeri… sudah bahas hal-hal yang wah dan tinggi-tinggi… tapi ada yang mereka lupakan… bahwa pembangunan Indonesia disandarkan cuma pada VISI dan MISI Presiden yang berkuasa hanya 5 tahun dan kalau beruntung bisa maksimal 10 tahun…
 
padahal untuk membuat garis pembangunan itu minimal 25 tahun… akhirnya yang terjadi, ganti presiden, ganti kebijakan dan pola pembangunan…. padahal untuk pembangunan itu butuh duit banyak… puluhan sampai ratusan triliyun untuk 1 proyek… lihat saja gonjang-ganjing soal reklamasi… untung saja yang dipakai kolaborasi dengan duit swasta.. tetapi swasta kan ngak mau rugi… mereka pasti akan melakukan segala daya dan upaya untuk mengembalikan modal….
 
apakah orang-orang yang hebat dan sudah dapat doktor di luar negeri itu ngak kepikiran untuk mengusulkan ke pemerintah untuk mengembalikan GBHN (atau sejenisnya) sebagai garis panduan pembangunan Indonesia???
 
Ada yang bilang kan sudah ada RPJP (20 tahun) dan RPJM (5 tahun)??? kalau kita baca lagi, RPJP dan RPJM akan sangat mudah diutak-atik oleh Presiden yang baru untuk disesuaikan dengan visi dan misi yang ia sampaikan pada masa kampanye…
 
jadi kalau rezim jokowi saat ini gemar “MEMBANGUN”, ya wajar-wajar saja… karena itulah konsekuensi dari program2 yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan di masa-masa kampanye pilpres 2014 dulu…
 
RPJP dan RPJM itu berada di wilayah Bappenas… yang levelnya cuma setingkat menteri… bukan seperti GBHN di zaman dahulu yang posisinya sebagai produk lembaga tertinggi negara, hanya sedikit di bawah UUD… dulu GBHN bisa menjadi acuan untuk memakzulkan presiden.. RPJP dan RPJM ngak bisa jadi acuan untuk melengserkan presiden.. mau negara hutang berapa pun dan melakukan apapun selama masih disetujui oleh DPR, maka presiden bisa jalan terus…
 
kita sekarang cuma ribut2 pro dan kontra soal angket KPK.. pro dan kontra soal Pemindahan Ibukota… Tapi kita ngak mikir lembaga yg bisa menjembatani konflik antar lembaga negara.. staf-staf ahli DPR yang digaji gede itu cuma benggong saja dan ngak kepikiran untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan pembangunan jangka panjang Indonesia… so, mari mikirnya agak tinggian dikit… naik tingkat dari hiruk-pikuk yang ada dan mencari akar solusi dari masalah2 yang ada saat ini…
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s