17 TAHUN INDONESIA TANPA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA


 
Setelah baca-baca lagi… saya baru sadar kalau MPR posisinya bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara tetapi sejajar dengan lembaga2 tinggi negara lainnya dan hanya menjadi perkumpulan anggota DPR dan DPD yang memiliki tugas utama membicarakan amandemen UUD dan Permakzulan Presiden…
 
anehnya, kalau misalnya MPR setara dengan lembaga Presiden, bagaimana caranya MPR memakzulkan presiden… apabila MPR setara dengan DPR, jangan-jangan kualitas dan tingkat keabsahan amandemennya terhadap UUD hanya setara UU….???? apakah ini PRESTASI REFORMASI, ATAU BLUNDER REFORMASI yang tidak kita sadari???
 
Makanya, ketika terjadi ribut-ribut antar Lembaga Negara semuanya kebinggungan mau diselesaikan dengan cara apa.. Salah satu kebinggungan itu tampak jelas dengan berbeda pendapatnya para professor (termasuk guru besar bidang hukum) terkait dengan sengketa angket KPK… Akademisi UGM bikin deklarasi DUKUNG KPK (untuk menolak Pansus Angket), kemudian alumni UI berbondong-bondong datang ke DPR nyatakan dukungan kepada Pansus Angket KPK…
 
jika alasannya KPK bisa dievaluasi oleh parlemen karena ia memakai uang negara (APBN), maka DPR-pun juga memakai uang negara…. tetapi untuk mengevaluasi kinerja DPR pun cuma lewat “like” and “dislike” publik yang cuma melalui mekanisme Pemilu 5 tahunan… itupun diliputi oleh masalah, konstituen Indonesia itu adalah pemilih bermemori pendek dan tidak telaten melihat kiprah serta kinerja masing-masing anggota DPR… ketika DPR secara kelembagaan tidak bekerja optimal dan banyak menghabiskan uang negara dengan hasil UU yang cuma “berguguran” di MK, publik cuma bisa teriak dan tidak bisa melakukan SIDANG ANGKET ATAUPUN INTERPELASI PENUNTUTAN ATAS KERJA TIDAK BERES DPR….
 
masalah Pro dan Kontra angket menjadi sangat sensitif dan emosional karena pimpinan dan anggota pansus kebanyakan orang yang punya konflik kepentingan dengan KPK… seperti Pak Agun Gunandjar Sudarsa, Pak Hanafi Rais dll… sehingga publik melihat kenapa DPR garang dengan angket?? ada pertanyaan besar apakah karena ada “dendam” pribadi??……
 
perlu dipikirkan dalam sistem ketatanegaraan kita, kalau ada konflik yang melibatkan kepentingan antar lembaga negara, yang melakukan pengusutan adalah lembaga KETIGA yang posisinya lebih tinggi dari lembaga2 negara yang “berkonflik” itu….ya sebut saja LEMBAGA TERTINGGI NEGARA…
 
Menurut saya, posisi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi seharusnya juga ditambahkan dengan tugas “menyelesaikan konflik antar lembaga negara”… kemudian tugas MK untuk menyidang sengketa pilkada dihapus saja dan diserahkan kepada MA… kalau sengketa Pilpres menurut saya tidak masalah masih dipegang oleh MK karena ini menyangkut keterpilihan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan… sehingga kita punya lembaga yang berwibawa dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara…
 
MK dan MPR kemudian bisa dinaikkan posisinya sebagai 2 kekuatan Lembaga Tertinggi Negara… MPR sebagai wakil suara rakyat, MK sebagai wakil suara keadilan…. ya, perlu dibuat kewenangan khusus dan pembagian kekuatan serta mekanisme pengambilan keputusan antara MPR dan MK untuk menjaga Konstitusi negara….
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s