Halal Bi Halal Kaffah untuk Ranah Minang


Oleh: Anggun Gunawan

Delegasi Indonesia di Frankfurt Book Fair 2014

CEO Gre Publishing

Alumni Filsafat UGM

Pengurus ICMI

Perantau Minang di Yogyakarta (15 tahun)

 

Tidak ada data yang pasti tentang berapa banyakkah para perantau Minang yang pulang kampung di Lebaran 2017 ini. PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau menyebutkan jumlah penumpang yang datang dari H-10 hingga H-3 menembus angka 55.345 orang. Apabila kemudian masih ada yang pulang di H-2 dan H-1, paling tidak maksimalnya perantau yang pulang melalui jalur udara mencapai 70 ribuan orang. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar memperkirakan ada sekitar 1 juta perantau yang mudik ke ranah Minang dengan potensi ekonomi sekitar Rp. 2 triliyun yang akan dihabiskan selama berlebaran.

Selama ini yang massif terjadi adalah pulang kampung di hari lebaran dijadikan sebagai momen “kesuksesan” di rantau. Kesuksesan yang biasanya ditandai dengan berderetnya mobil dan melimpahnya infak sedekah dan zakat untuk masjid, mushalla dan surau. Bahkan menjelang sholat Idul Fitri, takmir masjid sengaja mengedarkan kotak infak lengkap dengan pemugutnya, sembari menyebutkan nama penyumbang. Dan biasanya yang terdengar adalah nama-nama keluarga yang baru datang dari rantau dari berbagai kota. Saling berlomba menyebutkan angka jutaan menjadi suatu bukti dari “kepedulian” perantau terhadap kampung halaman sekaligus menunjukkan bahwa “awak alah sukses di rantau”.

Desakan atas publikasi kesuksesan inilah yang kemudian membuat sebagian perantau yang “belum sukses” harus menahan sedih tidak bisa pulang kampung. Selain ongkos mudik yang melonjak sewaktu lebaran, modal sosial pulang kampung-pun juga tidak sedikit. Paling tidak harus menyiapkan THR buat sanak-keluarga yang begitu antusias ketika melihat ada “orang rantau” yang pulang. Kalau hanya membawa persiapan yang sekedar cukup untuk beli tiket pulang-pergi dan makan selama seminggu, entah kemana muka akan disembunyikan. Dari pada malu, lebih baik menikmati hari raya di perantauan.

Idul Fitri sebagai momen yang paling sakral bagi perantau Minang seharusnya bisa dinaikkan dalam konteks halal bi halal yang lebih komprehensif dari sekedar “pulang kampung”. Salah satu hal penting yang perlu dipikirkan adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat keluarga dan suku yang selama ini menjadi pemicu konflik utama dalam keluarga di Minangkabau. Pembagian harta pusaka yang tidak adil dan ninik mamak “kere”  yang terus menjual harta pusaka untuk kepentingan pribadinya sendiri sebenarnya menjadi pemicu banyak “ketidakhalalan” alias “kedzoliman”. Kalau mau jujur, sistem pewarisan yang tidak adil inilah yang memicu orang Minang merantau dan mencari asset sendiri di negeri orang. Dalam konteks yang lebih ideologis, masalah pewarisan tanah pusaka inilah yang membuat tokoh besar Islam Minangkabau – Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy – enggan untuk pulang ke ranah Minang dan lebih memilih menikah dengan perempuan Arab.

Harta pusaka “urang saparuik” sebenarnya bisa menjadi asset bersama yang bisa dikelola lebih produktif lewat sinergi orang kampung dan orang rantau. Meskipun pusaka tinggi diturunkan lewat garis perempuan, tetapi hasil dari pengolahan dan pemanfaatan tanah pusaka itu sebenarnya bisa dibagi adil antara anak kemenakan laki-laki dan perempuan. Sawah dan ladang serta tambak ikan bisa dikelola lebih profesional lewat siraman ilmu-pengalaman dan tambahan modal dari keluarga yang merantau. Tanah yang menganggur bisa dijadikan tempat untuk membuka usaha seperti minimarket, penginapan/hotel ataupun rumah kontrakan yang dimodali untuk sanak saudara yang sukses di perantauan kemudian dijadikan lapangan kerja bagi anak kemenakan yang tinggal di kampung. Setiap Idul Fitri bisa dijadikan momen “Rapat Pemilik Saham” serta penghitungan dan pembagian hasil usaha secara adil di antara “urang saparuik” itu. Dari keuntungan usaha itu bisa dialokasi sekitar 25% untuk tabungan pendidikan yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai kuliah anak kemenakan yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Transformasi dari gerakan “pamer” kesuksesan di rantau menuju “pemberdayaan ekonomi” urang saparuik  lewat sinergi usaha bersama rasanya lebih memberikan harapan dan kekompakkan daripada berharap pada sekedar THR setiap lebaran dari orang rantau. Bahkan kesuksesan usaha bersama di ranah ini bisa juga untuk membiayai sanak saudara yang mengalami kesulitan ekonomi di rantau agar bisa pulang kampung dan berkumpul bersama-sama merayakan kebahagiaan Idul Fitri. Sehingga tidak ada lagi istilah “merantau cino” karena “nasib tak mujur di perantauan”.

Unit-unit usaha milik “urang saparuik” kolaborasi urang ranah dan urang rantau ini harus juga ditopang oleh ketersediaan konsumen yang memadai. Jangan kemudian selepas lebaran ranah Minang kembali lenggang-sepi tak berorang, sehingga membuat usaha-usaha yang telah dibangun itu mati juga akhirnya. Ketersediaan “konsumen tetap” ini menurut hemat saya bisa direkayasa oleh pemerintah daerah Sumatera Barat dengan semakin menguatkan implementasi visi Minangkabau sebagai “pabrik intelektual” dan “destinasi wisata”.

Di zaman kolonial dahulu, berbagai pemuda dari berbagai daerah di Nusantara dan semenanjung Melayu berbondong-bondong datang ke ranah Minang untuk mendapatkan pendidikan unggulan, terutama di sekolah-sekolah agama yang didirikan para ulama kharismatik dan sekolah-sekolah kolonial. Hal serupa yang saat ini dilakukan oleh Yogyakarta yang mendaulat diri sebagai “Kota Pendidikan”. Ekonomi masyarakat hidup karena di setiap sudut kota ditemukan perguruan tinggi. UGM saja memiliki mahasiswa 50-an ribu orang dari strata D3 sampai S3 dengan perputaran mahasiswa baru sebanyak hampir 10.000 orang setiap tahunnya. Meskipun dari tahun ke tahun terjadi pancaroba perguruan tinggi swasta, tetapi lebih dari 100 perguruan tinggi masih eksis di Yogyakarta yang luasnya cuma  3.185,80 km atau 1/13 dari luas provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km²).

Ketika para mahasiswa Jogja pulang kampung ke daerah asal masing-masing, Jogja tetap ramai – Malioboro malah semakin macet oleh para perantau Jogja yang pulang kampung. Saat perantau Jogja itu kembali ke daerah tempat mereka bekerja, para mahasiswa pendatang kembali meramaikan Jogja. Sehingga tidak ada jeda Jogja menjadi lenggang.

Keberhasilan Jogja menjadi daerah destinasi wisata ditunjukkan oleh jumlah hotel yang berdiri. Data 2016 menyebutkan ada 87 hotel bintang dan 1.100 hotel non bintang yang beroperasi di Yogyakarta. Bandingkan dengan Sumatera Barat yang memiliki destinasi wisata lebih banyak dibandingkan Yogyakarta tetapi baru memiliki 374 unit penginapan yang terdiri hotel bintang 58 unit dan 316 unit penginapan kelas melati.

Ketika pemerintah Sumatera Barat serius dengan program “pabrik intelektual” dan “destinasi wisata” ini saya sangat yakin arus migrasi di ranah Minang akan lebih progressif dan tidak terlalu mengandalkan kedatangan para perantau yang hanya “pulang basamo” pada momen Idul Fitri.

Rumus perbaikan ekonomi itu sebenarnya sederhana, ketika sebuah wilayah punya populasi besar, maka kebutuhan akan ketersediaan akan warung makan, pasar (tradisional, swalayan, dan mall), serta properti juga akan semakin besar. Menjadi pusat pendidikan dan pariwisata adalah cara elegan untuk menjaga populasi dan arus migrasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

(Telah dipublikasikan di Halaman Utama Harian Singgalang terbitan 7 Juli 2017)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s