FENOMENA “PEMBERHALAAN” TOKOH


 
Oleh: Anggun Gunawan (Alumni Filsafat UGM)
 
Yang pernah belajar filsafat, sedikit banyaknya pernah mendengar 4 kategori berhala yang menghalangi manusia dalam mencapai kebenaran yang sesungguhnya yang pernah disampaikan oleh Francis Bacon dalam “Novum Organum” – Idols of the Tribe, Idols of the Cave, Idols of the Marketplace, Idols of the Theater. Idols yang menggiring manusia kepada “intellectual fallacies”. Hal itulah yang sangat kentara menghinggapi kehidupan Indonesia saat ini. Masyarakat kita dibuat terlalu simplisitis untuk mendukung A mati-matian dan membenci B mati-matian. Semuanya dipicu oleh proses “pemberhalaan” yang lebih banyak didorong oleh faktor “like” and “dislike”. Sehingga kalau tokoh yang disukainya dikritik, maka ia akan bela mati-matian yang kadang dengan argumen tak rasional dan seolah-olah tokoh itu bagaikan malaikat. Sementara kalau membenci seseorang, maka tidak ada tersisa kebaikan dan orang yang dibenci itu dilihat tak lebih dari syetan yang tak terampuni.
 
Fenomena itu terjadi pada pendukung Jokowi, pendukung Ahok, pendukung Habib Rizieq dan pendukung Amien Rais. Pendukung yang kehilangan rasionalitas sehingga terlalu memuja tokoh idolanya dan tak menyisakan ruang kritik untuknya. Kritik dianggap serangan. Puja-puji dianggap sebagai keharusan. Padahal mau sehebat apapun tokoh itu, ia tetaplah manusia yang punya kotoran-kotoran dan berbagai kesalahan.
 
Membiasakan diri untuk berlaku adil kepada seseorang inilah yang diajarkan oleh Al Qur’an. Tidak memuja berlebihan dan tidak membenci berlebihan. Semuanya diletakkan secara proporsional.
 
Untuk Pak Jokowi, saya bukanlah orang yang mencoblos pak Jokowi di Pilpres 2014. Banyak kegiatan dan statement Pak Jokowi yang saya kritik. Seperti program revolusi mental yang tiada juntrungnya. Proyek-proyek infrastruktur ambisius sehingga negara harus menambah hutang dalam skala besar. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk memuji kebijakan beliau dalam hal tax amnesty yang memperlihatkan kepada kita betapa banyak orang kaya di negeri ini yang menggemplang pajak dan sekian nama pengusaha kaya raya yang tidak punya NPWP. Saya memuji proyek pembangunan kereta trans Sumatera karena dengan itulah roda ekonomi bisa digerakkan.
 
Saya memuji Ahok untuk program-programnya dalam memberantas praktek koruptif dan perilaku malas PNS di Jakarta. Langkah-langkahnya untuk membuat Jakarta bisa terbebas dari banjir dan kemacetan patut diacungi jempol. Tetapi ketika Ahok memperlihatkan sikap antipatinya kepada Al Qur’an, saya membuat banyak tulisan tentang analisis alam bawah paranoia Ahok kepada Al Maidah 51. Saya melakukan analisis tentang peran aktor pemodal dalam kebijakan-kebijakan Ahok.
 
Untuk Habib Rizieq, saya beberapa kali membela beliau. Bahkan tulisan saya dikutip beliau pada saat momen 212. Tetapi ketika Habib kabur dan tak berani menghadapi kasus hukum terkait dengan “balada cintanya” yang meskipun penuh kejanggalan-kejanggalan, saya termasuk orang yang tidak suka dan tidak simpati ketika Habib melakukan strategi menghindarkan bahkan sampai harus ke luar negeri. Karena bagi saya, meskipun penuh kejanggalan, Habib seharusnya dengan gagah berani menghadapi polisi. Kalau ia merasa tidak melakukan “chat amoral” itu maka ia bisa ungkap secara blak-blakan. Ketika ia melihat penetapan dirinya sebagai tersangka penuh dengan intrik, maka ia bisa melakukan proses pra peradilan.
 
Dalam kasus Amien Rais, saya pikir adalah hal biasa ketika Jaksa KPK mencoba menelusuri dan menyebut indikasi aliran dana dari sebuah kasus korupsi. Nama Amien Rais bukanlah nama yang sakral, sehingga sah-sah saja disebut oleh penegak hukum seperti KPK. Namanya bukanlah nama Tuhan Yahudi, YHWEH, yang begitu sakral dan tabu disebut oleh orang-orang Yahudi. Koranpun sah-sah saja mengutip sebuah pernyataan dalam sebuah sidang di pengadilan yang memang mencoba untuk memaparkan fakta hukum serta kaitan-kaitan sebuah perkara dan aliran dana korupsi. Lagian pernyataan jaksa masih dalam taraf “hipotesis” yang kemudian bisa dibantah dan masih dianalisis oleh Hakim sebelum ditetapkan sebagai “vonis”.
 
Herannya, karena pola pikir sensitivitas yang tidak proporsional, akhirnya seringkali di antara kita sudah meletakkan “tuduhan jaksa” pada posisi “vonis”. Sehingga langsung ngrusa-ngrusu dan kalap ketika Jaksa KPK menyebutkan tokoh idolanya dalam konten dakwaan. Kemudian dibumbu-bumbui dengan keterlibatan “Rezim Berkuasa” dan “Nuansa Politis” dalam sebuah proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
 
Untuk kasus yang terakhir ini sengaja saya buat agak panjang, karena salah seorang loyalis Amien Rais dengan gelar doktor bahkan membuat tulisan yang semakin menyakinkan saya bahwa selubung “idol” ini bahkan telah menjangkiti sosok-sosok dengan degree akademik tinggi. Sama seperti idolanya yang kemudian menggiring persoalan ini pada sikap saling menyandera dengan rencananya mengadukan 2 tokoh politik kepada KPK, sang loyalis ini membuat pernyataan “tidak selevel”.
 
Apa hubungannya predikat “Bapak Reformasi” dengan tugas Jaksa KPK untuk mengungkap suatu kasus. Kemudian mengatakan Pak Amien tidak selevel dengan Jaksa KPK yang dianggap belum punya jasa apa-apa untuk Indonesia. Inilah jeratan “berhala” pseudo intelektual itu. Karena yang dikedepankan bukanlah logika nalar sebuah kasus, tetapi menempatkan permainan “psy-war” dengan main “level-levelan” yang sebenarnya menciderai salah satu norma tertinggi dalam hukum yang juga menjadi pasal dalam Deklarasi HAM, “Semua orang sama di hadapan hukum”. Jadi bukan soal penyebutan jasa-jasanya yang diangkat sebagai pertimbangan nomor satu, tetapi lebih kepada proses pencarian kebenaran dan keadilan itu sendiri.
 
Dalam vonis biasanya, “jasa-jasa” itu ditempatkan pada bagian akhir, menjadi pertimbangan hakim untuk “mengurangi” vonis atas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi kan yang dilakukan jaksa hanya baru “menduga” belum “vonis”. Cuma karena ketakutan terbesar hampir semua politisi adalah masalah “nama baik”, maka sikap reaktif biasanya yang lebih mendominasi dibandingkan pada kesabaran menunggu proses hukum. Karena gelinding wacana lebih ditakutkan oleh politisi daripada vonis pengadilan yang bisa ditunda baik karena tidak diseriusi oleh jaksa maupun karena proses banding.
 
Menempatkan orang secara proporsional dengan tetap “menjadikan” mereka sebagai manusia yang penuh dengan jasa-jasa baik dan seiring dengan itu melakukan kesalahan-kesalahan baik secara moralitas maupun legalitas akan menghindarkan kita pada pemberhalaan orang, CINTA GILA DAN BENCI BUTA.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s