PESAN DAMAI SEMU AFI BILA DISKRIMINASI EKONOMI TAK DIBASMI


 
Oleh: Anggun Gunawan (Sewaktu SMA Galau Mempertanyakan Keadilan Tuhan)
 
Malam ini entah kenapa saya tertarik untuk membaca tulisan Afi, remaja asal Banyuwangi, dengan judul “Warisan” yang menjadi viral di sosial media kemudian mengantarkannya menjadi selebriti baru sehingga diundang di berbagai TV dan bahkan almamater saya (Universitas Gadjah Mada) mengundang Afi dalam sebuah dialog khusus.
 
Saya tidak tertarik untuk membahas masalah “otoritas Tuhan” dalam penciptaan manusia. Karena 7,5 tahun saya belajar filsafat sekaligus mencari “Tuhan” sewaktu kuliah di UGM telah mengantarkan saya kepada tesis bahwa keberagaman agama itu banyak dipengaruhi oleh situasi sosial politik serta juga pengaruh sosial budaya. Kesimpulan saya sampai berusia 32 tahun saat ini masih pada tesis bahwa IMAN ITU DIPERJUANGKAN, BUKAN WARISAN. Mediasi “orang tua” yang menanamkan nilai-nilai keyakinan kepada seorang anak kemudian beralih menjadi pencarian independen ketika seseorang anak beranjak dewasa dan mulai perlahan melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tuanya.
 
Saya sangat senang ketika Afi menyinggung soal kita harus mewariskan Indonesia damai dalam keberagaman kepada generasi penerus. Sebagai status di sosmed yang biasanya hanya ungkapan spontanitas meskipun biasanya lahir dari proses pemikiran dan jalur informasi yang panjang, kita dapat memahami bahwa Afi sangat risau dengan keadaan Indonesia saat ini yang “tercerai berai” – yang dalam bahasa Afi – karena keegoan umat beragama (dalam hal ini ada kecenderungan ia menyalahkan umat Islam sebagai mayoritas) yang memonopoli berbagai kebenaran di bumi Indonesia ini. Sebagai anak SMA (termasuk juga anak-anak Mahasiswa), proses psikologis yang sedang dialami Afi adalah proses kritis atas informasi dan berbagai fenomena yang ia temui baik secara nyata maupun secara virtual di sosial media serta di media massa. Sebuah kegalauan yang bisa sangat dipahami, apalagi idealisme seorang Remaja biasanya akan membenturkan situasi dengan idealita yang ia letakkan sebagai kebenaran utama. Maka ketika ia meletakkan kedamaian sebagai Puncak Kebenaran, maka ia akan menyerang idelogi apapun yang tidak sepakat dengan misi perdamaian yang ia yakini. Dalam tataran tertentu, Afi belum berani untuk menggugat Tuhan sehingga kemudian yang ia salahkan adalah umat beragama yang eksklusif memandang kebenaran dan juga kitab suci yang menjadi inspirasi dari sikap “kebenaran internal” masing-masing agama.
 
Saya sepakat dengan Afi bahwa perbedaan agama dan ras bukanlah alasan kita untuk saling membenci sesama species manusia. Jangankan membenci sesama manusia, dalam banyak ayat di berbagai kitab suci, kita disuruh untuk tidak dzolim kepada alam termasuk di dalamnya binatang dan tumbuhan.
 
Tetapi Afi luput dari mencari sebab kenapa akhir-akhir ini differensiasi dan polarisasi di masyarakat Indonesia begitu kuat. Mengikuti alur berpikir Afi soal “mewariskan Indonesia”, rasanya kita perlu kembali kepada sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan pengorbanan darah dan nyawa. Jasad para pahlawan itu saat ini masih bisa kita bezuk di berbagai taman makam pahlawan yang ada di seluruh penjuru negeri ini. Mereka ingin mewariskan “Indonesia yang Merdeka” bukan “Indonesia yang Terjajah”. Dan seringkali untuk meraih sebuah “kemerdekaan” ada perlawanan, ada pertikaian, ada darah dan nyawa yang harus dikorbankan. Dari Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang yang pernah menginjakkan kaki di bumi Indonesia mereka melakukan eksploitasi ekonomi. Rakyat dibuat miskin dengan berbagai kebijakan. Dari tanam paksa sampai Romusha. Dari perang Diponegoro sampai aksi heroik arek-arek Suroboyo. Semuanya adalah perlawanan untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan sebagai sebuah bangsa yang diinjak-injak oleh penjajah. Sebagian besar rakyat Indonesia menderita, kelaparan. Sementara kompeni bisa membuat kota-kota baru yang megah dari hasil jerih keringat bangsa pribumi.
 
Situasi Indonesia saat ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di zaman Tanam Paksa Belanda dan Romusha Jepang. Yang terjadi adalah eksploitasi dan kesenjangan ekonomi yang menganga. Data menunjukkan 90% asset perbankan dikuasai oleh Kaum Minoritas. Bahkan ada satu keluarga warga keturunan yang menguasai 5 juta hektar lahan untuk perkebunan. Lihat juga situasi perdagangan. Siapa yang menguasai jalur distribusi barang dan barang apa yang tersebar massif di negeri ini? Sehingga saking kuatnya dominasi etnis itu, Menteri Perdagangan sejak zaman dulu sampai zaman Presiden Jokowi dipegang oleh etnis itu juga.
 
Ini bukan sekedar soal “kampanye damai”, tetapi soal perlawanan pada sebuah dominasi “minoritas” yang telah menjadikan “mayoritas” sebagai kaum pinggiran di negerinya sendiri.
 
Mungkin Afi bisa sibuk dan masyuk di depan laptopnya. Tetapi sekian juta anak-anak remaja di negeri ini harus berjuang melawan kemiskinan bawaan dari orang tuanya. Kemiskinan yang bukan karena persoalan mereka malas atau tidak mau bekerja. Tetapi kemiskinan sistemik karena monopoli dan penguasaan sektor ekonomi oleh kelompok etnis-etnis tertentu.
 
Sekarang, ketika ekonomi sudah dikuasai, merekapun masuk ke dalam dunia politik karena sistem politik yang dibangun adalah sistem politik kapitalistik. Tidak ada ceritanya orang di zaman sekarang bisa jadi anggota DPR atau Pejabat kalau tidak menyiapkan uang. Karena mereka yang punya duit banyak, maka akses mereka lebih besar dibandingkan mayoritas masyarakat Indonesia yang untuk mencari makan saja susah setengah mati.
 
Transformasi dari penguasaan ekonomi menuju penguasaan politik sebenarnya itulah yang terjadi selama berabad-abad di Indonesia. Pertama VOC datang dengan niat berdagang. Karena harga komoditi dirasakan mahal, maka kemudian dilakukan proses pendekatan kepada pemilik lahan. Ketika VOC bangkrut karena terus dilawan oleh pribumi, maka Pemerintah Kolonial yang mengambil alih. Caranya adalah menguasai sumber komoditi dengan melakukan sistem tanam paksa. Berbagai regulasi dilakukan agar para pemilik lahan dan petani pribumi mau mengikuti keinginan pemerintah kolonial untuk menanam komoditas perkebunan yang laku dan dijual mahal di Eropa. Untuk memuluskan langkah-langkah itu maka diajaklah para bangsawan pribumi untuk bekerjasama. Bangsawan yang mau “berdamai” dengan kolonial kemudian mendapatkan akses baru dan status sosial baru sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi rakyat.
 
Nah itu juga yang sekarang terjadi di Indonesia periode reformasi. Karena “mereka” yang punya duit, maka mereka bisa menyewa pion-pion parlemen dan pion-pion eksekutif serta yudikatif yang bisa mengamankan asset dan kerajaan bisnis mereka. Bahkan selama berpuluh-puluh tahun “mereka” bebas melakukan aktivis ekonomi di Indonesia tanpa punya NPWP. Indonesia macam apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita, apabila negeri ini diperas sedemikian rupa dan bahkan untuk membayar pajak pun mereka enggan??? Coba juga telusuri berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari yang mega sampai yang ecek-ecek. Saya seringkali menemukan wajah “mereka” dalam kasus-kasus itu.
 
Saya sepakat bahwa kita harus mewariskan Indonesia yang Damai. Tetapi kedamaian itu tiada artinya kalau “PENJAJAHAN EKONOMI” masih terus berlangsung sebagaimana di zaman Kolonial.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s