MATRIAKHAT, POLIGAMI, MALAKOK


Oleh: Anggun Gunawan
(Alumni Filsafat UGM, Pengurus ICMI, Delegasi Indonesia di Frankfurt Book Fair)

Dalam bidang keilmuan sosiologi-antropologi penggunaan kata Matriakhat bisa dirujuk kepada J.J. Bachofen, seorang Antropolog Swiss – professor yang mengajar di Basel University (22 Desember 1815 – 25 November 1887) lewat bukunya yang berjudul Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur (Mother Right: an investigation of the religious and juridical character of matriarchy in the Ancient World) yang diterbitkan di Stuttgart oleh Verlag von Krais und Hoffmann pada tahun 1861. Istilah ini kemudian dielaborasi lebih jauh lagi oleh Sir Edward Burnett Tylor (2 Oktober 1832 – 2 Januari 1917), seorang antropolog berkebangsaan Inggris yang dalam sejarah ilmu antropologi disebut-sebut sebagai “the founder of cultural anthropology” lewat bukunya yang berjudul “The Matriarchal Family System” (terbit pada 1896).

Penggunaan istilah matriarchal, matrilocality dan matrilineage dalam keilmuan Barat sendiripun mendapatkan banyak auto-kritik. Banyak ilmuwan Barat yang memandangan istilah ini kepada “mother’s rule” atau “woman’s rule”; yang dalam ranah praktikalnya perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah society. Belakangan, antropolog lebih menyukai pemaknaan “matriakhat” sebagai “motherly beginning” dimana garis perempuan menjadi rujukan asal-usul dari sebuah komunitas etnik.

Dua definisi di atas sangat kental dirasakan pada Kamus Kata yang dibuat oleh University of Cambridge Inggris dimana “matriarchy” definisikan sebagai “a type of society in which women have most of the authority and power, or a society in which property belongs to women and is given to children by women rather than men”. Clausa pertama mengarah kepada “woman’s rule”, sedangkan clausa kedua bermakna kepada masalah “kepemilikan oleh perempuan”.

Mencermati definisi kontemporer yang dipakai oleh para Antropolog dalam memaknai matriakhat dan merujuk pada clausa kedua definisi istilah yang dimuat dalam Kamus Cambridge, kita bisa menempatkan Minangkabau sebagai Matriachal Society. Meskipun dalam ranah kepemimpinan di rumah gadang, suku dan nagari didominasi oleh laki-laki (struktur kepemimpinan “Tigo Tungku Sajarangan” atau “Tali Tigo Sapilin” – Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama), akan tetapi poin utama Matriakhat dengan ciri khas “motherly beginning” dan “kepemilikan perempuan” sangat tampak dan terlihat jelas pada masyarakat etnik Minangkabau.

Dinamika masyarakat Matriakhat tidak bisa dilepaskan pada perkembangan “nomadic tribe” menuju “agricultural tribe”. Dalam masyarakat agraris, perempuan menjadi penjaga properti yang cukup handal karena masyarakat tersebut sudah menempati lahan tetap dan bercocok tanam pada tempat yang sama. Kalaupun berpindah, itu adalah bagian dari perluasan lahan yang dalam istilah minang disebut “manaruko”. Bisa dikarenakan lahan yang lama tidak lagi subur, atau boleh jadi dikarenakan produksi lahan yang ada tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarga, kaum, suku dan nagari.
Poligami menjadi menarik dalam konstruk masyarakat Minangkabau karena laki-laki – mau sebesar apapun lahan yang dimiliki oleh “kaum”nya – tidak berhak untuk memiliki “harato pusako” berupa tanah, sawah dan ladang. Ia hanya mendapatkan bagian dari hasil panen dari alat-alat produksi yang dimiliki oleh “kaum”. “Nature” poligami pria sebenarnya dapat kita rujuk pada sejarah agama-agama. Kebanyakan Nabi memiliki lebih dari 1 istri. Praktek massif poligami ini sebenarnya secara tidak langsung juga diafimasi oleh Al Qur’an. Sehingga Allah tidak memberlakukan “pengharaman” poligami, tetapi lebih kepada “pengaturan” poligami (maksimal 4 istri) dengan semangat etis “adil”.

Menariknya kalau poligami di berbagai peradaban dunia sangat dipengaruhi oleh faktor property, legacy, dan authority, maka di Minangkabau poligami terjadi ketika laki-laki tidak memiliki akses untuk kepemilikan “harato pusako”. Motivasi poligami di Minangkabau bukan “karano harato” tetapi lebih kepada kehormatan, perlindungan, dan bibit keturunan. Gatra pernah melakukan wawancara kepada anggota Dewan Penasihat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Djafri Datuk Lubuk Sati, terkait fenomena poligami di masyarakat Minangkabau ini. Beliau mengutarakan, sampai tahun 1970-an poligami di Minangkabau menjadi tradisi dan simbol kehormatan. ”Soalnya, pria terpandang dan bertanggung jawab dianggap bibit keturunan unggul sekaligus pelindung dan kehormatan keluarga wanita,” begitu Djafri Datuk Lubuk Sati menerangkan. Kadang “kawin batambuah” itu bukan karena kehendak laki-laki bersangkutan, tetapi lebih didorong oleh keinginan keluarga baik keluarganya maupun keluarga calon istri yang bersedia dijadikan sebagai “yang kedua-ketiga-keempat”.

Dalam artikel “Melawan Amnesia Sejarah : Poligami di Minangkabau” yang ditulis oleh filolog Minangkabau yang juga menjadi staf pengajar di Leiden University Belanda, Dr. Suryadi disebutkan catatan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bahwa secara statistik etnik Minangkabau yang terdepan dalam masalah poligami ini. Dr. Suryadi menuliskan:

“Di antara negeri-negeri Indonesia ini, tak ada satu negeri yang begitu banyak laki-laki[nya] yang berbinikan dua tiga [selain Minangkabau]. Dalam Volkstelling (perhitungan jiwa) tahun 1920 tempo hari ada kenyataan angka berbini banyak di Minangkabau ada memegang record yang amat tinggi dari seantero Indonesia.”
Di sinilah saya melihat ada benang merah antara poligami dengan perlindungan kepemilikan perempuan. Matrikhat Minangkabau sendiri menurut saya menjadi benteng yang kokoh bagi perempuan yang rentan didiskriminasikan secara sosial ekonomi. Meskipun dalam hal perasaan dan psikologis, poligami memiliki efek yang tidak bisa dipandang remeh. Kalaupun seorang perempuan harus merelakan suami juga menjadi “urang rumah” di keluarga lain, ia tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan penghidupan karena ia mendapatkan supply kebutuhan dari proses produksi yang dilakukan oleh “kaum”nya sendiri. Apabila saat ini ada kecenderungan orang “malas” atau “takut” berpoligami, menurut saya tidak ada pengaruhnya kepada keutuhan sistem matriakhat yang coba terus dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau.

Identitas menjadi persoalan “perenial” yang menggelayuti setiap individu dari zaman ke zaman. Identitas ini bisa dirasakan dalam bentuk fisik seperti perawakan, warna kulit, ataupun dalam bentuk simbol-simbol budaya seperti bahasa, status, kepemilikan properti dan lain sebaginya. Saya masih memegang tesis bahwa identitas etnik tidak bisa dilepaskan dari masalah “darah”. Karena itulah “faktor” yang bisa ditelusuri dan mengakar dalam berbagai peradaban di dunia hingga saat ini. Dalam diskursus teologi mengenai Imam Mahdi baik itu dalam Yahudi maupun Islam, ada faktor “darah” sebagai faktor utama. Imam Mahdi atau “Messiah” bangsa Yahudi yang akan turun di akhir zaman adalah “anak keturunan David atau Nabi Daud (silahkan baca buku saya “Messianik Yahudi: Juru Selamat bangsa Yahudi menurut Psikoanalisa Erich Fromm: Gre Publishing, 2010). Sedangkan sosok Imam Mahdi menurut Islam – baik itu aliran teologis Sunni maupun Syiah – adalah anak keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah/Ali Bin Abi Thalib. Di Arab sampai hari ini masih dikenal pemakaian “bin” atau pencantuman nama bapak pada nama seseorang dan masih eksisnya “bani”. Bahkan dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ulama Timur Tengah kita menemukan “bin” sapanjang tali baruak yang bisa sampai kepada Nabi Ismail atau Nabi Ishaq. Di Nusantara, warna identitas “darah” itu juga melekat sangat kuat. Ada terminologi khusus untuk orang-orang yang punya garis ranji keturunan yang sampai kepada Rasulullah. “Habib” populer di Jawa. “Sidi” atau “Sayyidi” populer di Pariaman. Di Jawa hingga hari ini, masyarakatnya masih melakukan tradisi “kumpul trah”, pertemuan dari anak keturunan yang memiliki buyut yang sama. Secara evolutif sebenarnya sebuah etnik yang awalnya terisolir pada daerah tertentu seperti etnik Minangkabau, garis-garis kekerabatan sebenarnya sangat dominan pada keterkaitan identitas “sedarah” atau “senenek moyang”. Dan di dalam tambo alam Minangkabau sangat jelas diuraikan tentang perkembangan suku-suku yang dipengaruhi oleh perkembangan-biakan populasi pada suatu kaum di berbagai daerah di ranah Minangkabau.

Ketika “orang asing” datang ke bumi Ranah Minang (daerah Darek dan Pasisia) baik itu dari India, Persia, Arab maupun dari China, Jawa dan Eropa, identitas darah inipun tidak serta-merta hilang. Dalam bukunya “Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau” AA Navis membuat satu sub bab menarik “Tata Cara Menjadi Warga Minangkabau” (Navis; hal 127). AA Navis Menulis:
“Dalam sejarah Minangkabau ternyata bahwa setiap suku bangsa dari mana pun asalnya dapat menetap di negeri itu, terutama di wilayah rantau. Hal ini disebabkan rantau merupakan wilayah kolonisasi raja, juga menjadi daerah kegiatan perekonomian. Sebagai daerah perekonomian, dengan sendirinya rantau akan banyak berhubungan dengan orang asing, terutama dalam hal perdagangan. Oleh karena itu, dengan sendirinya tentulah akan banyak orang asing yang menetap dan menjadi penduduk negeri itu.”
Istilah “warga” atau “penduduk” yang digunakan oleh AA Navis ini menarik. Orang asing yang kemudian “malakok” dengan cara “cupak diisi, limbago dituang” itu tidak disebut oleh AA Navis dengan “Urang Minang”. Tetapi warga atau penduduk yang hidup, mencari nafkah di alam (ranah) Minangkabau. Dikarenakan orang asing itu perlu bersosialisasi, maka biasanya ia ingin mendapatkan “pengakuan” yang di dalamya terselip beberapa komponen hak-hak yang akan memudahkan ia berinteraksi dan melakukan kegiatan ekonomi (perdagangan). Dalam beberapa aspek, orang asing yang “malakok” ini memiliki akses untuk “memakai” tanah pusako suatu kaum. Tetapi sejauh penelusuran saya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bagian “pewaris harato pusako”. Tetapi ketika yang “malakok” ini adalah laki-laki asing, maka ia sangat mungkin diterima oleh suatu kaum ketika ia memutuskan untuk menikahi “gadis minang”.

Pada Abad ke 18-19, orang-orang Belanda sudah sampai di pusat wilayah masyarakat etnik Minangkabau (daerah darek) yang berada di bukit barisan Pulau Sumatera. Semakin menguat setelah keterlibatan mereka dalam Perang Paderi. Sejauh penelusuran saya, meskipun populasi Belanda semakin besar di daerah darek baik itu di perkebunan-perkebunan kopi ataupun di sekolah-sekolah kolonial, akan tetapi mereka tidak merasa perlu untuk “malakok” dan mendapatkan “gelar kehormatan” adat yang saat ini menjadi marak “diobral” oleh banyak datuak di Minangkabau (Sumatera Barat) kepada para pejabat (tokoh nasional) yang bukan berdarah Minang. Karena di masa kolonial, institusi-instusi personal adat seperti niniak mamak dan penghulu berada di bawah kekuasaan Belanda. Pranata baru bikinan Belanda seperti Penghulu Kepala, Kepala Negeri (Gemeentehoofd), Tuanku Laras, Angku Demang, Asistent Demang, Angku Pakuih (Pakhuis) yang dijabat oleh “Urang Minang” berada di bawah kekuasaan (sub-ordinasi dan sub-koordinasi) para Regent, Tuanku Mandua (Controleur), Tuan Luhak (Assistent Resident) yang menjadi “identitas politik” kaum Kompeni dalam proses kolonialisasi di Minangkabau. Bahkan kebijakan “panghulu basurek” semakin menurunkan derajat para penghulu dan niniak mamak yang sebelumnya berada dalam strata teratas di wilayah kebudayaan Minangkabau.

Dalam sensus penduduk yang diadakan di masa kolonial Belanda pun (1920 dan 1930), orang-orang Belanda masuk dalam kategorisasi sendiri yang berbeda dengan suku-suku pribumi Nusantara. Bahkan orang-orang pribumi yang telah mendapatkan pendidikan tinggi kolonial dan telah bekerja sebagai “pejabat” kolonial tetap dipisahkan “identitas personal” nya dari kelompok “Eropa”. Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar orang Belanda di masa kolonial yang merasa perlu untuk mendapatkan gelar-gelar adat dari suku-suku yang ada di Minangkabau. Informasi historis yang perlu diklarifikasi kebenarannya adalah ada prosesi pemberian gala kepada seorang “penggelana Portugis” yang bernama Thomas Diaz yang melakukan perjalanan ke Pagaruyung pada tahun 1684 dengan gelar “Rangkayo Saudagar Rajo”. Tetapi gelar sasangko ini tetap tidak menyentuh “nyawa” matriakhat Minangkabau yang berpusat kepada ““motherly beginning” dan tidak menganggu “harato pusako” kaum.

Dipublikasikan juga oleh Padang Today

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s