5 Wajah Minang di ILC 25 April 2017 “Merajut Jakarta Kembali”


Oleh: Anggun Gunawan (Anak Muda Minang yang 15 Tahun Merantau di Yogyakarta)

Dari sekian banyak pembicara yang dihadirkan oleh Bang Karni Ilyas tadi malam di ILC perdana selepas liburan selama 5 bulan, saya mencatat ada 5 orang Minang yang menjadi nara sumber:

1. Buya Syafi’i Ma’arif (Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Muhammadiyah)
2. Anwar Abbas – (Akademisi Bidang Ekonomi – Salah Satu Ketua PP Muhammadiyah Periode ini )
3. Arya Fernandes (Alumni UIN Syarif Hidayatullah – Peneliti CSIS – lama mengabdi di Charta Politika)
4. Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI – Wakil Ketua Umum Gerindra)
5. Effendi Gazali (Dosen Komunikasi Politik Universitas Indonesia)

Bang Karni Ilyas berharap mendapatkan pernyataan-pernyataan mencerahkan dari Buya Syafi’i yang digadang-gadang sebagai Guru Bangsa… Predikat itu sangat layak karena sejak dahulu beliau menghindari politik sektarian… Dalam karier akademisnya Buya Syafi’i tidak pernah ambisius untuk menduduki sebuah jabatan.. Sehingga dalam riwayat hidupnya kita tidak pernah mendengar beliau menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY dan tidak pernah menjadi Rektor UNY…

Bahkan menjadi Ketua Umum Muhammadiyah pun karena kecelakaan sejarah karena pada waktu itu Pak Amien Rais tiba-tiba didaulat menjadi Ketua MPR pada awal-awal Reformasi. Bahkan ketika di 2009 banyak pihak yang mendorong beliau mendampingi Pak Jusuf Kalla yang kala itu maju sebagai Calon Presiden, Buya dengan kukuh menolak tawaran untuk mengabdi lebih praktis kepada Indonesia itu sebagai kandidat Wakil Presiden.

Beliau lebih banyak menjadi penasehat dan masuk tim seleksi pemilihan pejabat lembaga negara (yang paling terkenal adalah KPK), mengajar di berbagai perguruan tinggi dan menulis di berbagai media.

Di usia senjanya Buya Syafi’i ingin membangun citra sebagai pejuang kemanusiaan, pluralisme dan HAM.. Dengan citra itu kemudian lembaga yang didirikannya – Ma’arif Institut – dibanjiri dana yang lumayan besar dari luar negeri (terutama dari funding-funding Barat)… Meskipun tidak “gila” jabatan, tetapi Buya Syafi’i dalam beberapa tahun terakhir berperan sebagai partisan dengan kecenderungan mendukung Jokowi saat Pilpres 2014 dan keberpihakan kepada Ahok pada Pilgub 2017 kemarin.

Dalam acara ILC tadi malam saya melihat ada 3 pernyataan blunder yang dibuat oleh Buya Syafi’i.

1. Kesamaan Mulut dan Hati
Pernyataan yang secara tidak langsung diarahkan kepada Anies – Sandi. Ada sebuah kesangsian dan ketidak-percayaan dengan kedua sosok “muda” ini… Mungkin Buya Syafi’i melihat Anies sebagai loyalis Jokowi yang membelot. 2014 dukung Jokowi, tetapi tiba-tiba mau dipinang oleh Prabowo untuk Pilgub DKI.

Di sinilah sense politik Buya Syafi’i terlalu kaku. Mungkin Buya Syafi’i ingin Anies tetap menjadi loyalis Jokowi meskipun sudah “ditendang” sebagai Mendikbud. Sebagai orang yang telah berdarah-darah memenangkan Jokowi di 2014, masuk di Tim Transisi yang menyiapkan konsep-konsep pemerintahan Jokowi – JK, saya pikir sangat wajar apabila Anies masih bertanya-tanya kenapa ia “dilempar” oleh Jokowi dari Kabinet Kerja. Apalagi prestasi Anies selama 2 tahun menjadi menteri cukup baik dan mampu menjalin komunikasi serta menjalankan program pendidikan dan kebudayaan dengan baik.. Teman-teman IKAPI yang menjadi mitra Kemendikbud untuk sebuah proyek literasi besar di Frankfurt Book Fair begitu merasakan bantuan dan peran pak Anies dalam misi besar Indonesia as Guest of Honor Frankfurt Book fair 2014. Salah Anies cuma satu, kurang gesit membagikan Kartu Pintar.

Tetapi perpindahan kubu dalam politik adalah hal yang biasa. Apalagi kalau melihat tipelogi Anies yang tidak mengabdi kepada “Orang” tetapi kepada “Bangsa”.. Sehingga dulu ia ikut Konvensi Demokrat, tetapi tidak pernah jadi Anggota Partai Demokrat. Ikut bantu Jokowi, tetapi tidak pernah jadi anggota PDIP, Nasdem ataupun Hanura. Sekarang diusung Prabowo, tetapi sampai detik ini tidak pernah membuat statement akan menjadi anggota Partai Gerindra.

Dan dengan sangat jelas Prof. Mahfud MD mengatakan, perpindahan relasi politik seseorang itu adalah hal yang biasa di Indonesia dan tidak merupakan sebuah aib dalam dunia politik.

2. Komitmen dengan Janji-Janji
Dalam setiap kontestasi politik masing-masing kandidat tentu harus memaparkan ide-ide, program-program yang bisa mengalahkan program dari pesaingnya. Dan itu pula yang diharapkan oleh banyak pihak, BERTARUNG DENGAN PROGRAM BUKAN SENTIMEN SARA. Otomatis, ide-ide dan program-program yang menjadi daya tarik itu berubah menjadi janji.

Menepati janji adalah ciri khas seorang muslim yang baik. Tetapi rasanya terburu-buru menagih janji sementara Anies-Sandi baru 6 bulan lagi dilantik dan resmi menjadi Pemimpin DKI. Hal ini terkesan seolah-olah menunjukkan sikap tidak terima Buya Syafi’i terhadap kekalahan Pak Ahok yang menjadi jagoannya.

Lebih arif apabila Buya Syafi’i dan Ma’arif Institute-nya membuat list secara akademis dan sistematis tentang janji-janji Anies – Sandi selama kampanye Pilkada DKI kemarin. Kemudian, saat mereka sudah mulai menjabat, cerewetlah dan selalulah mengingatkan mereka dengan list-list itu. Kalau misalnya Ma’arif Institut mau fokus pada janji kebhinekaan dan pluralitas, ngak apa2 juga tagih menekankan implementasi program-program Anies – Sandi merawat kebersamaan dan persatuan berbagai etnis, suku, dan agama di DKI…

3. Jangan Dekati dan Komunikasi dengan Islam “Radikal” yang berafiliasi dengan ISIS

Cara-cara membuat framing yang semakin ketat terhadap kelompok-kelompok yang sudah DICAP oleh Buya Syafi’i sebagai Islam Garis Keras, telah menutup peluang-peluang komunikasi yang sebenarnya menjadi jalan untuk melakukan proses “deradikalisasi”. Kalau misalnya cap itu terus dikampanyekan dan meminta Anies – Sandi untuk jangan duduk bersama serta jangan menjalin komunikasi dengan kelompok “Islam Radikal” itu maka secara akademis dan politis kita kehilangan kesempatan untuk melakukan proses dialektika dan proses merangkul untuk mengabdi bersama-sama di DKI (dan dalam skop lebih luas untuk NKRI)…

Terserah entah apapun Stigmatisasi yang dialamatkan kepada FPI dan ustadz-ustadz di GNPF MUI, saya melihat mereka masih dalam 1 frame berpikir untuk NKRI. Sejauh pengamatan saya Habib Rizieq masih berjuang menegakkan syariat Islam dalam koridor NKRI. Saya tidak melihat adanya upaya-upaya massifikasi syariat Islam secara radikal dan di luar ruang-ruang konstitutif yang coba disuarakan oleh Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rusmin, Ustadz Yusuf Mansur dan AA Gym.

Radikalisasi sebenarnya dipicu oleh ketimpangan politik, sosial dan ekonomi. Sayang sekali, kita jarang mendengar kiprah Ma’arif Institut untuk melakukan proses penyesaian ketiga masalah itu. Ma’arif Institut sibuk hiruk pikuk dengan masalah perjuangan terhadap minoritas dan kampanye Anti Negara Islam serta kelompok-kelompok radikal, tetapi minimalis masuk dalam wilayah praktis membantu agar orang-orang Islam tidak terus menjadi kelompok mayoritas miskin secara ekonomi dan terpinggirkan secara politik.

Yang selalu disebut-sebut Buya Syafi’i adalah ISIS. Begitu paranoidnya beliau dengan ISIS itu. Padahal kalau kita baca lagi, ISIS itu kan bikinan Amerika dan sengaja dibiarkan untuk menguasai wilayah-wilayah penting oleh pemerintah Syiria.

Termasuk juga kalau kita main statistik, saya menemukan data bahwa yang banyak membunuh warga sipil Syiria adalah pemerintah Bashar Assad bukan ISIS malah. Saya kemudian bertanya-tanya, dengan nama besarnya di dunia Internasional, kenapa Buya Syafi’i tidak aktif melakukan kunjungan-kunjungan kepada pemimpin-pemimpin negara yang terlibat dalam pertikaian di Irak dan Syiria. Apalagi di buku Autobiografinya Buya Syafi’i selalu membanggakan bahwa pas kuliah di Chicago, selain harus pintar Bahasa Inggris beliau juga diajari bahasa Persia, Arab dan beberapa bahasa negara-negara Eropa.

Nama kedua yang tampil di ILC tadi malam adalah Anwar Abbas. Tokoh Muhammadiyah kelahiran Guguak Kabupaten 50 Kota. Salah satu bukunya yang saya koleksi adalah “Bung Hatta dan Ekonomi Islam”… Secara umum pernyataan Pak Anwar cukup menyejukkan dan tidak simpatisan. Kutipan Ibnu Khaldun-nya menarik. Sebuah bangsa akan tetap utuh kalau masih ada rasa kesetia-kawanan dan rasa kebersamaan. Kutipan Al Qurthuby juga menarik, “rasa kesetia-kawanan dan kebersamaan menjadi penting karena akan membawa kemaslahatan..” Sehingga tekad kuat Anies – Sandi untuk melakukan rekonsialiasi dan persatuan untuk Jakarta menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi.

Arya Fernandes adalah anak muda lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 Ilmu Politik UI yang lama bekerja di Charta Politika. Ia bahu-membahu dengan Yunarto Wijaya untuk melakukan survey-survey politik penting sejak zaman SBY sampai Pilpres 2014 dengan kecenderungan politik yang tampak jelas karena Charta Politika terindikasi kuat mendapatkan supply dana dari Timses Jokowi.

Kemudian selepas Pilpres 2014 sosok yang mengaku lahir di salah satu nagari di Kaki Gunung Marapi ini pindah menjadi peneliti di CSIS yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap dosa-dosa Rezim Soeharto.

Pernyataannya yang menarik untuk dikuliti adalah kritik dia terhadap peraturan 50% plus 1 dalam Pilkada DKI… karena menurut dia selain memakan biaya yang sangat besar, juga berpotensi membuat pertarungan kampanye semakin panjang karena kalau ada lebih dari 2 kandidat, maka potensi pilkada berlangsung dalam 2 putaran semakin besar. Dan ini membuat framentasi masyarakat semakin lama dan secara psikologis itu tidak sehat.

Menurut saya, legitimasi politik yang kuat yang terimplementasikan dalam perolehan suara lebih dari 50% akan membuat dukungan kepada publik kepada kandidat terpilih semakin kuat. Selain itu, publik bisa terhindari dari politik pecah suara dengan kehadiran kandidat-kandidat “boneka” yang sengaja diusung dan dibiayai untuk mengerogoti suara lawan.

Politik pecah suara ini sangat kentara pada Pilkada Kota Yogyakarta 2 periode yang lalu, dimana PKS dengan partai-partai kecil di DPRD turut mengajukan pasangan sendiri yang kemudian diindikasikan oleh Timses Hanafi Rais (Putra Sulung Amien Rais) yang saat itu maju sebagai calon Walikota sebagai upaya mengerogoti suaranya. Segmen suara Islam kemudian pecah karena kandidat PKS juga sama-sama menyasar kelompok pemilih Islam muda dan urban.

Saya malah berpikir, suara 50% sebaiknya diterapkan di seluruh Pilkada di Indonesia untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mendapatkan legitimasi politik yang kuat dari rakyat sekaligus menghindari politik pecah suara yang juga berbiaya besar. Kalau soal-soal hitungan biaya, kalau memang semangatnya untuk memotong banyak biaya, kenapa tidak sekalian dibuat seperti zaman Orde Baru saja?? Walikota/Bupati dipilih oleh DPRD, Gubernur dititahkan oleh Presiden saja??? lebih murah meriah malah….:)

Repotnya kemudian, setelah penelusuran lebih jauh, ternyata Arya Fernades adalah salah satu pengamat yang mendorong agar Pilkada DKI diikuti oleh 3 calon. Website Metro TV tertanggal 22 September 2016 melansir penyataan Arya:

“Perlu terjadi tiga pasang. Kalau dua pembelahan di tingkat pemilih dan massa bisa terjadi. Kita ingat saat pilpres, betapa dua pasang terbelah dan efeknya sangat terasa. Orang yang dulunya berteman, kemudian terpisah, potensi SARA juga akan kuat.”

Memperhatikan pernyataan-pernyataan Fadli Zon, sebagai politisi yang memang partisan, itu adalah pernyataan yang biasa meskipun disampaikan dengan suara yang sedikit emosional dan meninggi. Tapi untuk poin, paranoia polisi dan rezim Jokowi dengan “tuduhan-tuduhan” makar dan proses-proses hukum yang berjalan tidak adil perlu mendapatkan perhatian khusus.

saya pribadi merasakan kok Jokowi terlalu takut dengan protes-protes yang dilakukan oleh lawan politiknya. Padahal makar dan sebuah kudeta yang sukses dengan hanya digawangi rakyat sipil hampir tidak kita dengar dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Yang sering terjadi itu adalah makar dan kudeta sipil yang didukung oleh militer. Melihat komitmen para petinggi TNI dan kesejahteraan TNI yang mulai diperhatikan Jokowi, saya pikir kudeta itu sangat kecil kemungkinannya terjadi.

Terakhir adalah Bang Effendi Gazali. Yang saya suka sama Bang Effendy ini adalah ia bisa membawakan analisis politik sensitif dengan humoris dan bikin ketawa. Sentilannya tentang perbedaan politik Jokowi dan JK menarik untuk disimak. Apakah ini akan membuat renggang hubungan Jokowi dan JK, kemudian akan terjadi persaingan kuasa dalam rotasi dan reshuffle kabinet. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi berpihak kepada mantan sejolinya waktu menjabat Gubernur Jakarta, Pak Ahok dan pak JK cenderung untuk memajukan yunior HMI-nya Mas Anies Baswedan…. Polarisasi ini menarik untuk diikuti terutama dalam kebijakan-kebijakan politis yang akan diambil 2 tahun ke depan menjelang Pilpres 2019…

Dan saya ingin menutup tulisan ini dengan mengatakan bahwa MANUSIA MINANGKABAU ITU TIDAK SERAGAM. Tiap-tiap kepala mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dan itulah bagian dari nuansa egalitarian yang dibangun oleh kultur Minangkabau…

Jadi buat masyarakat Indonesia, meskipun secara umum orang Minang menyanjung “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” tetapi dalam realita mereka punya sikap, pemikiran dan keberpihakan sendiri-sendiri yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan, lingkungan, pendidikan dan suasana kebatinan hatinya…:)

Jadi selamat menikmati PLURALITAS ORANG MINANGKABAU…:)

Video ILC:
https://www.youtube.com/watch?v=hlqHS9ykiTI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s