CHINESE MENGGURITA INDONESIA: KARENA PRIBUMI MEMBIARKAN POLITIK FULUS JADI PANGLIMA


Saya ingin mengingatkan kembali memori kolektif kita sebagai bangsa Indonesia. Agar kita tidak menjadi bangsa pelupa yang terlalu mudah mengkhianati tetesan darah yang telah dikorbankan oleh jutaan para pejuang selama ratusan tahun demi kehormatan dan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa.

Tempat kita berdiri saat ini, bisa jadi tempat tulang belulang mereka. Yang kalau arwah mereka bisa berteriak, mungkin mereka akan mencaci-maki kita kenapa begitu mudahnya kita menjual Indonesia dengan harga yang sangat murah kepada pedagang datang yang tiba-tiba menjadi sangat kaya raya selepas kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan nyawa para pribumi.

Ingatkah kita dengan Super Mega Korupsi BLBI yang merugikan negara 138 triliyun rupiah. Likuidasi yang diberikan negara untuk menyelamatkan puluhan Bank Swasta Nasional pada masa krisis moneter 1998, kemudian uangnya dibawa kabur oleh para pemilik Bank-Bank tersebut keluar negeri. Dan dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa kebanyakan mereka ada WNI bermata sipit.

Beranjak kepada kasus Bailout Century. Negara dirugikan sebesar 7,4 triliyun rupiah. Karena faktor ketakutan akan dampak sistemik krisis keuangan global, kemudian pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memberikan gelontoran uang kepada Bank Swasta Nasional bernama Century, yang lagi-lagi harus dikatakan dimiliki oleh WNI bermata sipit.

Sampai kasus gratifikasi “kecil-kecilan” 100 juta rupiah yang menjerat Ketua DPD, Irman Gusman, juga tak lepas dari keterlibatan pengusaha “China”.

Memperhatikan selalu hadirnya pengusaha WNI beretnis China dalam berbagai kasus korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dunia dagang yang mereka geluti di Indonesia. Sebagian besar WNI beretnis Tiongha masuk dalam dunia industri dan perdagangan. Mulai dari distributor mobil, sampai distributor kantong kresek. Dari pemilik Bank Swasta Nasional, sampai ke pemilik bengkel-bengkel motor di pinggir jalan. Dari bos perusahaan rokok, sampai bos perusahaan kelapa sawit. Sudah lazim di Indonesia, agar bisnis bisa berjalan lancar maka harus dekat dengan penguasa/pemerintah. Agar bisnis cepat berkembang, proyek-proyek pemerintah bisa jadi ladang subur untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan secara cepat. Karena pemerintah menyediakan berbagai skenario pengeluaran anggaran dari yang cuma puluhan juta sampai ke puluhan triliyun setiap tahunnya.

Dari sinilah kong-kalingkong antara pengusaha dan penguasa terjalin sangat erat dan intens.

Kebijakan politik Pak Harto yang menolak melibatkan WNI beretnis China dalam struktur formal pemerintahan dan militer, telah membuat komunitas China Indonesia berkumpul dalam fokus sektor ekonomi. Di ruang itulah kemudian kebebasan mereka dapatkan selama zaman Orde Baru. 32 tahun adalah masa yang sangat cukup sebagai inkubator pengembangan lini-lini bisnis buat komunitas Tiongha Indonesia. Sehingga ketika Reformasi membuka semua kran kebebasan dan liberalisasi politik-ekonomi, teman-teman Etnis Tiongha tinggal menunggu waktu untuk masuk ke wilayah politik praktis Indonesia.

Euforia kebebasan dan liberalisasi Reformasi telah mengantarkan kita kepada sistem politik uang berbiaya mahal. Setiap kontestasi Pileg, Pilkada, dan Pilres selalu menjadikan uang sebagai modal utama untuk maju bertarung. Di awal-awal Reformasi, teman-teman etnis Tiongha lebih banyak berperan sebagai penyokong tersembunyi bagi tokoh-tokoh politik pribumi yang bertarung dalam berbagai kontestasi politik baik lokal, regional dan nasional. Menariknya, 10 tahun pasca Reformasi, tampak ada kepercayaan diri dari teman-teman etnis Tiongha untuk terlibat langsung dalam pertarungan politik dengan keberanian mereka untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD, Walikota/Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur serta kepercayaan diri untuk membuat partai sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Harry Tanoe dengan Perindo-nya.

Secara kasat mata, maju dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres serta membuat Partai Politik menghabiskan banyak uang. Tetapi bisnis tetap tak bisa berdiri sendiri. Ia butuh dukungan kebijakan yang sifatnya politis. Untuk mengawal investasi dan lancarnya roda usaha, para pelaku bisnis perlu memastikan “jaminan” pemerintah. Selama ini pola “jaminan” ini dilakukan dengan cara ‘suap” dan “sogokan” kepada aparat dan pejabat pemerintah. Namun, kehadiran KPK membuat pola-pola tradisional lewat suapan ini sangat beresiko. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah MENGUASAI KURSI-KURSI VITAL DI EKSEKTUTIF, LEGISLATIF DAN KALAU PERLU MENGENDALIKAN YUDIKATIF.

Saya akan berikan contoh nyata soal butuhnya dunia usaha dalam hal jaminan “kepastian” ini. Reklamasi Teluk Jakarta. Rilis resmi yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta menyebutkan bahwa investasi yang dikeluarkan untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta mencapai 300 triliyun rupiah. Adalah sesuatu yang sangat meresahkan investor ketika ada kandidat gubernur yang mengatakan ia akan menghentikan proyek reklamasi. Tentu saja kandidat gubernur ini sedang mencoba menghadirkan badai topan bencana buat investor yang sudah menanamkan modalnya sedemikian besar. Apalagi uang 300 triliyun itu adalah masalah hidup mati banyak perusahaan dan sekian banyak orang.

Oleh karena itu, apabila untuk memenangkan Pilkada harus bisa meraih separoh suara dari total 7,2 DPT DKI Jakarta maka mereka akan berani untuk mengelontorkan dana 1 juta kepada pemilik hak suara untuk mencoblos kandidat yang “memberikan jaminan” keberlangsungan investasi mereka. Total yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan suara 3,6 juta dengan membeli suara rakyat 1 juta rupiah per kepala hanya butuh uang 3,6 triliyun rupiah. 3,6 triliyun hanya 1 % lebih sedikit dari total investasi 300 triliyun. Jadi jangankan cuma mengeluarkan 34,7 miliar, 3,6 triliyun akan mereka korbankan demi memenangkan kandidat yang pro reklamasi.

Kalau sistem politik kita sudah dikapitalisasi sedemikian rupa, maka sesungguhnya kita bisa mengkalkulasi HARGA INDONESIA. DPT untuk Pilpres 2014 berjumlah 190-an juta. Kalau kita genapkan menjadi 200 juta, maka sesungguhnya bagi siapapun yang ingin menguasai Indonesia di tahun 2019, cukup menyediakan dana Rp. 200 triliyun rupiah. Itupun sudah dengan ampao Rp. 1.000.000/kepala. Biasanya sieh, ampao rata-rata dalam Pilres, Pileg dan Pilkada berkisar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 300.000. 200 triliyun itu hanya 1/10 dari total APBN tahunan Indonesia. Sementara kemenangan Pilpres adalah jalan lapang untuk berkuasa selama 5 tahun. Dan untuk negara sekaya Indonesia, mendapatkan 200 triliyun itu lewat berbagai skenario proyek dan bisnis adalah sangat gampang bin mudah.

Sekarang bagaimana caranya kita harus menyelamatkan Indonesia yang didirikan oleh para founding fathers yang rela hidup miskin dan terlunta-lunta dalam perjuangan? Bagaimana cara menjaga marwah Indonesia sebagai negara yang dibangun dengan tetesan darah dan tangisan sekian juta pejuang??? Caranya sebenarnya sederhana??? JANGAN KITA MENJADI PELACUR DAN PENGKHIANAT YANG RELA MENJUAL KEHORMATAN NEGARA INI DENGAN HARGA BERAPAPUN.

Selama ini banyak yang tidak sadar, dengan menjual suara dengan sembako yang harganya tak seberapa, dengan rayuan amplop 100-300 ribu sangat mudah rakyat ini memberikan dukungan kepada seseorang. Dari sinilah sebenarnya awal kehancuran bangsa ini dan pintu masuk yang sangat mudah bagi para politisi oportunis untuk terus menjadikan negara ini sebagai sapi perahan demi kekayaan pribadi, keluarga dan kroni mereka.

banyak yang menjadi penikmat dari Sistem Politik berbiaya mahal saat ini. Mulai dari para analis lewat lembaga survey-nya, para tim sukses, dan juga para akademisi yang diam membisu tanpa bisa memberikan solusi… Di sisi lain, para tim ahli anggota DPR lebih sibuk jalan-jalan daripada memikirkan rancangan Undang-Undangan Pemilu yang lebih baik dari UU yang sekarang. Padahal mereka digaji oleh negara. Tetapi fungsi mereka sebagai Tim Ahli anggota legislatif seringkali berunjung pada produk undang-undang yang kalah judicial review di MK.

Di sisi lain, anak-anak hebat negeri ini telah juga bergantung hidupnya dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh WNI beretnis Tiongha. Mereka mendapatkan gaji besar dan fasilitas mewah yang sangat berat mereka tinggalkan. Mereka takut untuk di-PHK sehingga menjadi anak buah yang sangat taat dan patuh. Bagi mereka soal nasionalisme masuk urutan ke sekian. Karena yang penting, “Saya bisa hidup enak, bisa umrah, bisa jalan-jalan, beli mobil dan buat rumah. Rugi ngomongin nasionalisme, kalau hidup menderita.”

Jikalau ada 50% orang di negeri ini yang memilih hidup idealis serta tak terayu dan tergoda dengan ampao dari politisi kaki tangan kapitalis ataupun politisi cum kapitalis, kita masih punya harapan untuk membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. tetapi jika populasi mereka kurang dari itu, dan hampir semua lapisan masyarakat larut menikmati politik fulus seperti sekarang, sesungguhnya kita sedang mencincang-cincang tubuh para pejuang, menjadi pengkhianat INDONESIA yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa.

Iklan

One thought on “CHINESE MENGGURITA INDONESIA: KARENA PRIBUMI MEMBIARKAN POLITIK FULUS JADI PANGLIMA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s