KENDALA TEKNIS IMPLEMENTASI FATWA LARANGAN MENYOLATKAN MUSLIM YANG MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM


 
Oleh: Anggun Gunawan (Alumni Filsafat UGM)
 
Guru saya Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag yang kemarin menjadi salah satu tokoh yang bicara langsung dengan Raja Salman di Istana Negara mengatakan seperti ini:
 
“Mas Anggun, la inkara.’alal ijtihad. Fatwa dari seorang mujtahid boleh ditandingi dengan fatwa yang berbeda dari mujtahid lain. Bagi muttabi’ silahkan pertimbangkan fatwa-fatwa yang akan diikuti….”
ustadz-yunahar-ilyas-fatwa-sholat-jenazah
 
di Indonesia kita punya berbagai lembaga agama yang punya otoritas untuk memberikan fatwa… Fatwa larangan menyolatkan sholat jenazah muslim yang memilih pemimpin non muslim setahu saya baru dikeluarkan oleh Tim Kajian Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia… kita tentu menunggu fatwa tentang hal serupa dari Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah… termasuk juga fatwa dari MUI sendiri yang merupakan kumpulan tokoh2 dan ulama2 dari ormas2 islam yang ada di Indonesia..
 
tetapi ada masalah teknis yang harus diperhatikan dalam implementasi fatwa ini… sistem pemilihan pemilu yang kita anut, salah satunya bersifat rahasia… yang berada di bilik suara hanyalah yang punya hak suara.. hanya Tuhan, Malaikat dan dia sendiri yang tahu apa yang dicoblos…. sedangkan yang lain tidak tahu persis apa yang dicoblos oleh seseorang di bilik suara… yang ia bisa lakukan adalah menerka-nerka…
 
untuk membuktikan seseorang memilih kandidat no 1, no 2 dan seterusnya membutuhkan kehadiran saksi yang benar2 menyaksikan bahwa si A mencoblos kandidat yang non muslim dalam pemilu… karena begitulah syariat Islam sangat teliti dalam memberikan hukum dan tidak mendzalimi siapapun…
 
okey lah kalau misalnya yang mencoblos itu mengaku bahwa ia memilih kandidat yang non muslim, tetapi timbul masalah lain… kesulitan teknis untuk implementasi fatwa ini adalah soal kapan seseorang mati dan dimana ia akan mati.. misalnya ada seorang anak muda berumur 20 tahun yang di tahun 2017 ini ia memilih Ahok…. kemudian ia baru meninggal 50 tahun lagi… persoalan pertama adalah, data pelanggaran fatwa yang dilakukannya akan dicataT dan disimpan oleh siapa serta siapa yang berhak untuk mengumumkan kepada umat bahwa orang tersebut tidak bisa disholatkan secara islam??? hal kedua, apabila dalam sisa2 umurnya ia melakukan taubat, dan beralih pada keyakinan untuk memilih pemimpin muslim, siapa yang memastikan ia bertaubat dan apakah pertaubatannya itu tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum baru…:)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s