MUI SUMBAR TUTUP: MALU RASANYA SAMA BUYA HAMKA & PAK NATSIR


Oleh: Anggun Gunawan (Alumni Filsafat UGM)

“Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar mengumumkan lembaga itu ditutup mulai Februari 2017 ini. Penyebabnya karena MUI tak memperoleh dana sejak 2015.” (Singgalang, 8 Februari 2017)

Saya agak heran dengan pernyataan sosok Ketua MUI ini. Mengapa tidak, ia dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis kepada pemerintah. Bahkan dalam acara Hari Bela Negara 19 Desember 2016 yang lalu ia enggan “berkenan hadir” . Padahal saat itu Menteri Pertahanan datang ke Sumatera Barat untuk memimpin langsung acara yang diambil dari salah satu momen historis Sumatera Barat yang penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia di zaman mempertahankan kemerdekaan, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Dan panitia berkali-kali membujuk sang Ketua MUI agar berkenan memanjatkan do’a kebaikan dan turunnya rahmah Allah bagi negeri ini pada upacara yang dihelat di Lapangan Imam Bondjol Padang itu

Bagi saya, sikap kritis dan keengganan untuk membantu acara-acara pemerintah seharusnya juga diikuti dengan KEGAGAHAN UNTUK TIDAK MENADAHKAN TANGAN MINTA UANG SAMA PEMERINTAH.

Tidak adanya slot anggaran untuk MUI sebenarnya tidak hanya dialami oleh MUI Daerah. MUI Pusat pun sejak tahun 2015 memang tidak lagi mendapatkan anggaran dari APBN.

Hal yang perlu dipahami dalam politik anggaran adalah pos-pos pengeluaran APBN/APBD harus memiliki payung hukum. Hal kedua, ada usulan dari pemerintah dan itu disetujui oleh DPR. Nah, kita balik bertanya, apakah payung hukum untuk memberikan dana kepada MUI itu ada dan apakah pengurus MUI Sumatera Barat pernah melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah dan Dewan ketika lembaga eksekutif dan legislatif itu sedang menyusun rancangan usulan anggaran?

Persoalan lain yang mesti dikaji adalah soal tafsiran Pasal 12 Anggaran Dasar MUI yang menyebutkan “Sumber Dana Majelis Ulama Indonesia dari : (1) Bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat; (2) Usaha-usaha lain yang sah dan halal. Untuk phrasa bantuan pemerintah yang tidak mengikat itu, apakah dana APBN/APBD bisa dikatakan sebagai dana tidak mengikat, karena 1 rupiah saja dana APBN/APBD terikat dengan aturan dan dimintai laporan pertanggung-jawabannya serta diaudit oleh lembag negara. Bagaimana seharusnya mengartikan kata “tidak mengikat” pada pasal tersebut?

Saya pribadi melihat hal itu sebagai jalan bagi MUI untuk menjadi lembaga independen yang lepas dari bayang-bayang pemerintah, sehingga fatwa-fatwa dan keputusan yang dihasilkannya tidak disandera oleh “balas budi” atas politik anggaran.

Herannya pengurus MUI Pusat yang butuh lebih banyak uang daripada MUI Daerah tidak pernah “ngambek” dan kepikiran untuk menutup MUI gara-gara tidak dikasih uang oleh Pemerintah.

Saya berpikiran, seharusnya ada perasaan malu kepada Ulama-Ulama besar Sumatera Barat zaman dahulu. Mereka malah semakin bersemangat ketika gerak langkah organisasi dan sekolah Islamnya nya didesak oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Rasanya malu sama Pak Natsir, yang ketika partai Masyumi-nya tidak dibolehkan lagi hidup sama Orde Baru, beliau malah mendirikan Dewan Dakwah yang mandiri dan mencari dana-dana sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatannya.

Kenapa “ulama” Sumatera Barat saat ini menjadi cenggeng dan kehabisan akal untuk mencari dana agar organisasi tetap berjalan. Saya sangat yakin, orang Sumatera Barat masih tetap cinta dengan Islam. Masih mau berkorban untuk ulama. Kalau kran anggaran pemerintah ditutup, kenapa tidak berusaha mencari jalan dari dana sadaqah masyarakat, mencari hibah-hibah dari kaummuslimin Minangkabau yang kaya-kaya dari berbagai belahan dunia. Atau membuat produk-produk yang bisa dijadikan sebagai sumber dana organisasi, seperti membuat Majalah Islam, seperti yang dilakukan oleh Buya Hamka dengan Panji Masyarakat-nya. Atau bisa juga menggalang gerakan para khatib untuk menyumbangkan 1 kali honor khutbah jum’at setiap bulan. Apabila honor khatib 1 kali Jum’at Rp. 100.000 dan jika di Sumatera Barat ada 2000 masjid, maka sudah terkumpul uang Rp. 200 juta setiap bulannya.

Jika Ketua MUI Sumatera Barat merasa bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat yang selalu berkoar-koar soal “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” seharusnya MAU MEMBANTU MUI, rasanya harus ada perubahan sikap dan pola interaksi antara pengurus MUI dengan pemerintah. Kalau komunikasi bagus dan ada rasa saling percaya serta saling mendukung di antara pengurus MUI dengan Pejabat Pemda, kalaupun Pemda sulit mencarikan pos anggaran dari APBD, saya yakin mereka akan berusaha mencarikan dana untuk MUI Sumbar dari CSR BUMD dan kekuatan para perantau.

Persoalan eksistensi MUI memang sudah menjadi persoalan lama di Indonesia. Sebagai organisasi yang mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga independen, rasanya MUI perlu memikirkan bagaimana wibawa mereka dalam soal pendanaan bisa tetap dijaga. Sebenarnya keputusan pemerintah sejak tahun 2015 yang menghentikan bantuan dana kepada MUI bisa menjadi jalan untuk menguatkan status MUI sebagai lembaga independen.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa uang telah membuat pertingkaian di antara para ustadz. Banyak organisasi islam yang pecah gara-gara masalah uang. Saling tahdzir. Saling bermusuhan. Bahkan keluar dan bikin ormas baru karena masalah uang.
Kalau kita merujuk kepada ulama salaf, maka kita akan melihat bagaimana para ulama dahulu rela hidup miskin untuk menjaga wibawa. Mereka menolak pemberian penguasa untuk menjaga muruah diri. Mereka rela jadi kuli, jadi tukang batu, dan bekerja kasar demi sekedar melanjutkan hidup. Di zaman inipun kita mendapati sosok Syaikh Albani yang untuk membiayai kehidupan sehari-hari, beliau menjadi tukang reparasi jam.

Di antara para ustadz ada memang telah terfitnah dengan dunia. Banyak yang tak sabaran ingin punya mobil bagus dan rumah bagus sebagaimana ustadz-ustadz selebriti yang sering dikritik cuma bermodal “ilmu cetek”. Tapi bisa memaksimalkan kekayaan karena popularitas.

Di zaman ini saya melihat gerakan spiritual yang luar biasa di tengah-tengah umat. Banyak saudagar yang rela menginfakkan uang puluhan bahkan ratusan juta untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Donasi-donasi dari Timur Tengah entah berapa miliar mampir ke Indonesia dengan berbagai macam peruntukkan. Dan di antara dana-dana itu ada pula yang dialokasikan spesial untuk kesejahteraan sang ustadz yang diamanahi tanggung jawab mengelola dana tersebut.

Belum lagi kemurahan-hatian Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang luar biasa kepada para ustadz di indonesia. Biro umrah dan haji telah menjadi sumber rezeki yang luar biasa di zaman ini. Buku-buku keislaman diborong oleh umat. Bahkan salah seorang ustadz saya, bisa bangun rumah 2 lantai hanya dari penghasilan penjualan bukunya yang jadi best seller. Sekarang umatpun sudah tahu, kalau mengundang ustadz tak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Umat sudah bisa menghargai ustadz yang berceramah dengan amplop yang setara dengan keilmuan sang ustadz.

Kita kembali persoalan dana operasional MUI. Setahu saya, tokoh-tokoh yang duduk di MUI adalah “perwakilan” dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Setahu saya, masing-masing ormas tersebut punya lembaga ZIS sendiri. Bagaimana kalau sekiranya sekian persen dari dana umat yang berhasil dikumpulkan oleh LAZIS milik ormas-ormas Islam tersebut diberikan kepada MUI untuk dana operasional. Bisa untuk biaya listrik kantor, biaya konsumsi rapat, gaji untuk pegawai di kesektariatan termasuk untuk beli mobil operasional. Mungkin yang setara dengan innova-lah…

Sertifikasi halal yang saat ini dikelola oleh MUI konon katanya dalam pengurusannya juga ada uang registrasinya. Kelolah dana itu secara profesional dan transparan. Sehingga bisa diketahui berapa margin profit yang terkumpul sehingga bisa dialokasikan kepada MUI-MUI di daerah.

Sebagai organisasi yang memikirkan masalah umat, saya berpikiran dana CSR sebenarnya bisa diakses oleh MUI. Dari sekian banyak BUMN yang ada dengan raihan laba ratusan miliaran, rasanya kalau 1 persen alokasi dana CSR nya untuk MUI, tentu akan sangat membantu MUI dalam kerja-kerjanya memberikan panduan spiritual kepada umat.

Dan rasanya tidak menjadi AIB bagi MUI untuk membuat DOMPET MUI atau apalah namanya, dimana umat yang merasakan kehadiran MUI dan berkeinginan untuk membantu MUI bisa menyalurkan donasinya ke pos yang jelas dan akuntabel laporan keuangannya.

Terlepas dari itu semua… saya merasa akan lebih istimewa apabila pengurus MUI juga memperlihatkan gaya hidup bersahaja di tengah-tengah umat. Mencari jalan-jalan rizki yang terhormat daripada mengemis-ngemis kepada umat yang kebanyakan hidupnya juga lebih sengsara daripada ustadz di MUI. Jika ada pengurus MUI yang punya usaha travel haji, tidak salah jika zakatnya sebagian untuk kegiatan umat yang dijalankan oleh MUI. Jika ada ustadz-ustadz MUI yang jadi ustadz kondang dan ketika sekali pengajian bisa menerima amplop puluhan juta rupiah, tidak ada salahnya kemudian apabila beberapa amplop disedekahkan untuk ustadz-ustadz MUI di daerah yang hidupnya susah.

Untuk menjaga muruah MUI perlu adanya kebersamaan dan kebersahajaan. Kebersamaan di antara ustadz yang diberikan kelimpahan rizki oleh Allah dengan ustadz-ustadz yang diuji oleh Allah dengan minimnya pendapatan. Kebersahajaan dimana umat juga melihat para pengurus MUI tidak hidup dalam kemewahan, akan membuat umat juga bersimpati kepada mereka dan akan membuka pintu hati penguasa dan pengusaha untuk memperhatikan MUI secara lembaga karena mereka melihat ada manusia-manusia malaikat yang ikhlas dan tanpa lelah memikirkan umat sepanjang hayatnya.

Sebagai organisasi, MUI seharusnya harus dikelola profesional baik dalam hal manajerial maupun keuangan. domain-domain apa saja yang mau dikelola dan diurus MUI harus jelas. Sehingga tidak tumpak tindih dengan kerja-kerja ormas-ormas Islam. Seperti, MUI tidak usah bikin sekolah karena soal sekolah sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas Islam yang lain. Jadi memang perlu adanya kejelasan kerja yang nantinya bisa diestimasi berapa biaya operasional yang dibutuhkan MUI selama setahun. Dari estimasi anggaran itulah kemudian MUI bisa berpikir, pos-pos sumber dana apa saja yang bisa diakses dan didapatkan. Bagaimana penggunaan anggaran itu, apa sudah sesuai dengan program kerja? Termasuk nanti harus ada laporan keuangan tahunan yang bisa diakses oleh publik, misalnya dengan diberitakan di koran dan dipublish di website MUI. Transparansi kegiatan dan pendanaan ini menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan umat dan pemerintah. Sehingga dari sanalah MUI secara perlahan bisa meninggalkan sistem organisasi tradisional yang saat ini masih sangat kental mewarnai MUI.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s