JURUS AKHIR AHOK MENYELAMATKAN INVESTASI 300 TRILIYUN???


Oleh Anggun Gunawan (Alumni Filsafat UGM – ICMI DI. Yogyakarta)
14 Juli 2014 yang lalu, ketika Ahok sudah mengantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Detik Finance merilis wawancara dengan Eko Budi Kurniawan Kepala Sub Direktorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU),
“Investasinya sekitar Rp 300 triliun untuk reklamasi 17 pulau (buatan di Teluk Jakarta) yang totalnya sekitar 5.100 hektar,”
Karena dana pemerintah sangat terbatas, maka semenjak launching program reklamasi itu, Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Ahok sangat getol mencari pengembang yang bersedia untuk menginvestasikan dananya merealisasikan salah satu proyek mercusuar di era presiden Jokowi selain mega proyek listrik 35.000 MW (diperkirakan memakan biaya 1.180 triliyun rupiah). Lewat lobi-lobi intensif dan tawaran menggiurkan serta prospek keuntungan yang berlipat-lipat, maka berbondong-bondonglah para pengusaha properti ikut ambil bagian dalam pembuatan pulau-pulau baru di Teluk Jakarta.
Ketika berbagai persoalan lingkungan dan izin reklamasi muncul ke tengah-tengah publik yang berujung pada keputusan moratorium, Ahok panik dan kemungkinan melakukan lobi personal kepada Pak Jokowi. Sehingga akhirnya Jokowi memutuskan untuk ‘memecat’ Rizal Ramli yang baru beberapa minggu menjabat Menko Maritim.
5 September 2016, Kompas merilis berita bagaimana Ahok begitu getol untuk mencabut memotarium yang juga ditanda-tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kelautan Perikanan. Kompas menulis,
“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui tengah mengajukan permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) mengenai boleh tidaknya penggunaan peraturan daerah (Perda) lama untuk pembangunan di pulau reklamasi. Penyebabnya karena ia tak mau investasi pengusaha reklamasi terbengkalai.”
Saat sibuk-sibuknya hendak menyelamatkan mitra-mitranya dari kalangan pengusaha properti, waktu Ahok kemudian tersita dengan persoalan penistaan agama. dari Oktober 2016 sampai awal bulan Februari ini, menjelang detik-detik hari pencoblosan Pilgub DKI. Hari-hari Ahok lebih banyak dihabiskan untuk memenuhi panggilan polisi dan sidang di pengadilan.
Imbas dari kasus dugaan penistaan agama yang diawali dengan Fatwa MUI dan diteruskan oleh aksi simultan dari GNPF yang dimotori oleh Pimpinan FPI adalah melorotnya survey elektabilitas Ahok dari hari ke hari. Dari 60% kemudian terjun bebas menjadi 30-25%.
Kepanikan ketakutan tidak terpilih lagi itulah membuat Ahok benar-benar murka dengan MUI dan FPI. Karena “keberhasilan” kasus penistaan agama mengerogoti elektabilitas suaranya tidak saja akan memperburuk hubungan Ahok dengan para investor reklamasi Teluk Jakarta yang bisa jadi adalah penyumbang terbesar dalam kampanye-kampanye politik Ahok pada Pilgub 2017, tetapi juga semakin membuyarkan ambisi Ahok untuk maju sebagai calon Wakil Presiden di Pilpres 2019.
KH. Ma’ruf Amin kemudian menjadi sasaran kemurkaan Ahok karena membuat masa depannya semakin tidak jelas. Kalau tidak ada penyataan MUI bahwa ceramahnya di Kepulauan Seribu “menistakan alqur’an dan ulama”, Ahok akan tidak berada dalam kondisi sulit seperti sekarang. Dengan sangat berapi-api, Ahok beserta tim kuasa hukumnya mencecar sang kiyai kharismatik NU itu dengan berbagai pertanyaan. Bahkan saking kesalnya, Ahok keceplosan akan mengadukan KH. Ma’ruf Amin kepada polisi dengan tuntutan pencemaran nama baik.
Warga NU bergejolak. Yenny Wahid dan Ulil Absor Abdalla yang selama ini sangat getol mengkampanyekan pluralitas dan penghormatan kepada kaum minoritas terpaksa turun tangan dan memberikan komentar. Yenny Wahid dengan statemen kalemnya. Ulil dengan ketidaksukaan karena ia sedang berada di barisan Agus Harimurti Yudhoyono. Luhut Binsar Panjaitan yang berperan banyak dalam “meredakan” kasus reklamasi Jakarta sampai harus datang ke rumah KH. Ma’ruf Amin.
Blunder demi blunder yang dilakukan Ahok di detik-detik hari pencoblosan semakin membuat panas dingin para elite politik dan pebisnis yang sudah menyiapkan “rencana masa depan Ahok” dengan sebaik-baiknya.
Ambisi Ahok menjadi RI 2 begitu jelas terlihat ketika Debat Pilgub DKI yang dihelat bulan lalu. Ketika Ira Koesno mengajukan pertanyaan tentang komitmen masing-masing calon gubernur untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, Ahok malah menyuruh Djarot untuk menjawab pertanyaan krusial itu. Artinya, dugaan banyak orang bahwa Ahok ingin jadi RI 2 semakin terkonfirmasi kebenarannya. Dan tentu saja modal untuk maju bertarung dalam Pilpres jauh lebih besar dibandingkan Pilgub DKI. Ahok butuh donatur. Lagi-lagi sumber dana dari pengusaha menjadi tumpuan utama untuk bertarung dalam pesta politik. Kesediaan menyumbangkan dana sangat dipengaruhi “trade record” kerjasama di masa lalu.
Mau tak mau Ahok harus menyelamatkan kerjasama dengan para investor Teluk Jakarta dengan memenangkan Pilgub DKI 2017. Kalau Ahok kalah dan Gubernur yang baru bersikukuh tidak melanjutkan proyek itu, maka Ahok sudah masuk “blacklist” para pengusaha. Artinya, ke depan akan sangat sulit bagi Ahok untuk mendapatkan amunisi finansial demi karier politiknya karena ketidakmampuannya untuk mengamankan “uang” para investor lewat posisinya sebagai Gubernur DKI saat ini. Kekalahan Pilgub DKI bisa memupus harapan politik Ahok untuk menjadi – paling tidak – orang nomor 2 di republik bhineka tunggal ika ini.
Di saat-saat genting seperti ini, segala cara akan dilakukan oleh Tim Sukses Ahok termasuk para elite pendukungnya. Dari cara halus sampai cara kasar. Membayar lembaga survey untuk membuat rilis elektabilitas yang menaikkan suara Ahok, melakukan politik uang dengan membeli suara para pemilih yang masih menjadikan pilkada sebagai transaksi bisnis, melakukan operasi senyap dengan mendekati penyelenggara Pilkada untuk melakukan manipulasi perhitungan suara.
Ketiga cara itu sebenarnya juga bisa diantisipasi dengan kehadiran berbagai lembaga survey, komitmen masyarakat untuk menolak politik uang dan integritas penyelenggara pemilu.
Apabila celah-celah itu gagal, maka terpaksalah Ibu Megawati harus turun tangan memerintahkan semua kekuatan Partai PDIP untuk berjuang mati-matian merayu masyarakat memilih Ahok. Mengharapkan bantuan dari Golkar lumayan sulit. Karena elite Golkar yang kebanyakan adalah orang-orang KAHMI juga jengah dengan kelakuan Ahok dan lebih punya hubungan emosional dengan Anies. Mengharapkan bantuan Perindo juga susah. Karena Harry Tanoe juga punya ambisi besar jadi orang nomor 1 atau nomor 2 di republik ini. Memenangkan Ahok sama saja ia menciptakan lawan berat untuk karier politiknya di masa mendatang. Skenario Harry Tanoe berpasangan dengan Ahok di Pilpres 2019 rasanya tidak mungkin di tengah-tengah rasa alergi akut kepada etnis China yang melanda masyarakat Indonesia.
Sekarang kita tunggu saja efektivitas “turun gunungnya” ibu Megawati untuk memenangkan Ahok di Pilkada DKI 2017.
Sumber Bacaan:
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s