Rasanya perlu jujur dijawab, kenapa banyak yang begitu semangat memenjarakan Ahok?? Apakah murni karena ia telah menghina Al Qur’an atau ada persoalan-persoalan lain yang membuat banyak orang sepertinya tak sabar melihat Ahok segera mendekam di penjara.
 
Sepertinya ada kesan sedang berpacu dengan deadline Pilkada. Sehingga banyak kemudian tudingan yang mengatakan aksi gesit massif simultan dari 411 ke 212 sangat kental dengan nuansa politis.
 
Saya pun kemudian mencoba membaca referensi sejarah di zaman Nabi. Tersebutlah seorang yang bernama Abi Sarah. Ia pura-pura masuk Islam dan dipercaya oleh Nabi sebagai salah seorang penulis Al Qur’an. Saat ia kembali kepada keyakinannya semula, ia bercerita kepada kawan-kawannya dari Suku Quraisy di Makkah bahwa “ternyata Nabi Muhammad itu dapat aku “bodohi”. Ketika dia mengimlakan kepadaku ayat [عزيز حكيم] “Aziizun Hakim” aku justru menuliskan [عليم حكيم] “Alimun Hakim” dan Muhammad mempercayainya begitu saja…”
 
Pada saat itu Rasulullah berada di Madinah. Barulah beberapa tahun kemudian terjadi fathu makkah. Dan di sanalah rasulullah menegakkan hukum terhadap Abi Sarah.
 
Pidato Ahok di Kepulauan Seribu terjadi 27 September 2016. Tanggal 6 Oktober beberapa ormas Islam sudah membuat laporan ke Kepolisian. Karena dianggap bertele-tele dan tidak serius, 4 November ratusan ribu (versi lain mengatakan 2 juta-an) umat Islam membanjiri jalan dari Istiqlal sampai ke Istana Negara. 2 Minggu kemudian, Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Belum puas dengan status tersebut, 4 Desember nanti umat bergerak untuk menuntut agar Ahok dijebloskan ke penjara sambil berkas dilimpahkan oleh Polisi ke Kejaksaan.
 
Pertanyaan besar dari teman-teman Pro Ahok adalah apakah desakan Ahok segera dipenjara itu apakah murni karena masalah keadilan (karena dalam berbagai kasus pidana, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka langsung masuk tahanan kepolisian) ataukah agar Ahok tidak bisa lagi kampanye untuk Pilkada DKI Februari 2016 nanti.
 
Polisi menjelaskan bahwa Ahok tetap bisa beraktivitas karena dalam peraturan yang ada, pengaduan dugaan pidana terhadap kandidat pilkada ditangguhkan sampai proses pencoblosan selesai dilakukan. Di sisi lain, polisi melihat kesempatan Ahok untuk menghilangkan barang bukti juga kecil. Karena rekaman pidato Ahok di kepulauan seribu sudah dipegang polisi dan sudah menyebar ke jutaan rakyat Indonesia sehingga sangat susah untuk diedit atau dimanipulasi.
 
Beberapa waktu yang lalu, saya ditanya oleh dosen saya yang kebetulan punya keyakinan keagamaan yang lain. Beliau bertanya, apakah desakan untuk proses hukum Ahok karena statusnya sebagai non muslim? Apakah seseorang tidak boleh menyebut-nyebut kitab suci agama orang lain dengan perasaan negatif??? Agak susah saya memberikan jawaban yang proporsional. Karena banyak juga di antara umat Islam Indonesia yang begitu senang menyaksikan video debat agama oleh Ahmad Daedat dan Zakir Naik yang sangat banyak mengutip bible untuk dijelaskan kesalahan dan kelemahan-kelemahannya. Dan dengan sangat gampang video dengan suara berbahasa Inggris logat India lengkap dengan subtitle terjemahan bahasa Indonesianya itu diakses orang dari mana-mana.
 
Debat untuk membedah bible itu berada di ruang publik dan ditonton jutaan orang melalui youtube. Kemudian saya terjebak pada persoalan, sejauh mana batas-batas yang harus dijaga dan diatur dalam hal pengutipan ayat dalam kitab suci agama lain terutama dalam ungkapan konotatif dan memperlihatkan kelemahan-kelemahannya kepada publik. Terutama dalam konteks sebuah negara majemuk seperti Indonesia.
 
Kembali kepada cerita Nabi Muhammadi di atas tadi, Nabi cukup bisa bersabar selama beberapa tahun untuk menerapkan hukum kepada Abi Sarah yang telah menghina Al Qur’an. Dan hukuman yang diberikan oleh Nabi cukup berat. Dikatakan oleh sumber yang saya baca tersebut, “Rasulullah saw dengan tegasnya memerintahkan para pasukan elit untuk mencari Abi Sarah serta beberapa orang yang melakukan penistaan yang sama, seperti Abdullah bin Hilal bin Khatal dan Miqyas bin Shubabah. Rasulullah saw menginstruksikan ketiga orang ini untuk dieksekusi mati sekalipun mereka bergantung di sisi Ka’bah.”
 
Hukuman yang sangat keras dan tegas yang diambil oleh rasulullah dikarena manipulasi penulisan dan penghinaan itu dilakukan oleh seorang yang paham dengan bahasa dan makna bahasa Arab. Dan terungkap ada niat jahat sejak awal untuk memanipulasi penulisan Al Qur’an yang saat itu masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kesalahan penulisan akan berakibat fatal untuk kompilasi Al Qur’an keseluruhan nantinya. Dan niat jahat itu dibuktikan ketika Abi Sarah kemudian kembali kepada kaum Quraisy dan dengan bangga dengan keberhasilan telah melakukan kerja-kerja memanipulasi penulisan Al Qur’an tersebut.
 
Pandangan ulama terhadap penista Al Qur’an adalah “Jika dia non-Muslim, dan menjadi Ahli Dzimmah, maka dia dianggap menodai dzimmah- nya, dan bisa dijatuhi sanksi yang keras oleh negara. Jika dia non-Muslim dan bukan Ahli Dzimmah, tetapi Mu’ahad, maka tindakannya bisa merusak mu’ahadah-nya, dan negara bisa mengambil tindakan tegas kepadanya dan negaranya.”
 
Kembali pada konteks hukum di Indonesia, maka sanksi kepada Ahok sangat terkait dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama UU dan KUHP yang berkenaan dengan masalah penistaan agama. Dan penerapan hukum di Indonesia sangat terkait dengan motif dari sebuah perbuatan.
 
Islam pun memperlakukan orang kepada keadaan dan latar belakangnya. Ketika ada seorang Badui yang kencing di Masjid Nabawi, Rasulullah malah memaafkan dan membela sang badui tersebut dari hunusan pedang para sahabat yang geram dengan aksi penodaan dengan najis di masjid. Kasus lain, ketika orang-orang muslim yang kaya enggan membayar zakat sesudah Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang berstatus sebagai khalifah pada masa itu langsung menyatakan perang kepada orang-orang yang tak mau lagi membayar zakat tersebut.
 
Khusus untuk Pak Ahok, motif itu menjadi penting untuk ditelusuri. Apakah pidatonya soal almaidah 51 di Kepulauan Seribu hanyalah slip lidah, ataukah karena “keminiman ilmu/kejahilan” nya terhadap makna dan tafsiran ayat tersebut, ataukah karena ada perasaan ayat tersebut menghambat karier politik di tengah2 masyarakat mayoritas muslim, ataukah ada niat yang lain. Motif inilah yang sampai sekarang tidak pernah kita elaborasi lebih jauh secara objektif dan memakai parameter keilmuan psikologi. Yang terlalu cepat menyebar adalah perasaan emosional, tersinggung dan berujung pada kesimpulan bahwa Ahok adalah Penista Al Qur’an.
 
Lambat atau lamanya sebuah proses hukum, pada akhirnya bersifat subjektif. Tinggal dari sisi mana kita melihat. Tetapi yang kentara kelihatan adalah kok seolah-olah ada kesan proses hukum Ahok dikejar jam tayangnya sehingga awal Desember Ahok sudah harus di penjara. Dan sebelum pencoblosan pilkada DKI di bulan Februari 2017, sudah harus ada keputusan pengadilan. Itulah kemudian yang membuat kesan desakan percepatan kasus penistaan Al Qur’an oleh Ahok berkaitan erat dengan Pikada DKI 2017.
 
Ceritanya mungkin akan berbeda, kalau semisalnya umat Islam membiarkan proses hukum berjalan normal di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sedikit mengulur waktu selepas Pilkada, kemudian baru melakukan desakan serius lagi selepas Pilkada DKI.
 
Tetapi memang kemungkinan pengembosan dan pemeti-es-an kasus ini juga menjadi kekhawatiran yang beralasan.
 
Kasus Ahok di akhir 2016 ini memang sebuah kasus menarik dengan berbagai intrik yang melingkupinya. Dan sudah nyata bahwa rakyat Indonesia telah terbelah dalam pro dan kontra. Begitupun para ulama dan cendikiawannya.
 
Note:
Menanggapi soal penangkapan Buni Yani oleh Polda Metro Jaya, saya malah mendapati bahwa curhatan Buni Yani di facebook bahwa ia ditangkap polisi dibuat pada tanggal 23 November. Tanggal 24 November, polisi malah membolehkan Buni Yani pulang karena dianggap cukup kooperatif dengan penyidik. Link beritanya di sini:
 
 
Saya melihat titik sentral kasus ini ketika sudah masuk dalam persidangan di pengadilan. Di sinilah perang argumentasi akan sengit. Yang tentunya akan mendapatkan pengawalan luar biasa dari GNPF karena keputusan hakim rentan dipengaruhi desakan-desakan dari kanan dan kiri. Kalaupun hakim pada akhirnya memutuskan bahwa Ahok bersalah, tentu tim kuasa Ahok akan mempertimbangkan untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi dan bisa saja nantinya kasus ini baru mendapatkan putusan hukum yang pasti melalui keputusan Hakim MA. Sehingga saya menduga, aksi 212 bukanlah aksi yang terakhir. Tetapi masih dalam “laga ujicoba” sebelum menghadapi “turnamen” sesungguhnya di pengadilan.