(Oleh: Anggun Gunawan – Pelaku Usaha Bidang Penerbitan Buku)
Beberapa waktu yang lalu saya terlibat perdebatan sengit dengan salah seorang alumni Ekonomi UGM yang saat ini bekerja di Jerman. Si uda itu dengan sangat gamblang menceritakan bahwa bank syariah hanya berkamuflase di balik nama “syariah” untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bank-bank konvensional. Kata-kata yang beliau pakai cukup menohok, MARK UP.
Kritik keras itu kemudian terkonfirmasi ketika saya mendapatkan cerita dari seorang Bapak yang punya seorang saudara yang bekerja sebagai direktur cabang sebuah bank syariah berplat merah. Ketika ada kerabat dekat yang ingin meminjam uang ke bank syariah tempatnya bekerja, beliau malah merekemendasikan kepada kerabatnya itu untuk meminjam ke bank konvensional saja. Karena dari segi hitung-hitungan, total uang yang harus dikembalikan dari Bank Syariah dari akad mudharabah ataupun murabahah lebih besar dibandingkan dengan bunga kredit yang dikenakan oleh Bank Konvensional.
Saya pun kemudian mulai membaca-baca penjelasan beberapa ustadz dengan keilmuan mumpuni dalam perbankan syariah. Dari ustadz saya di salafi, Dr. Arifin Badri yang merupakan lulusan doktor syariah dari Universitas Islam Madinah KSA, saya mendapati ada beberapa persoalan dalam praktek perbankan syariah di Indonesia saat ini. Dalam skema mudharabah, pihak bank syariah berperan ganda sebagai pemodal dan pelaku usaha. Padahal sebenarnya posisi bank hanya sebagai “calo” menyalurkan uang dari nasabah yang menabung kepada nasabah yang meminjam untuk usaha. Sementara bank hanya mengambil peran sebagai penyalur. Tetapi bank kemudian memposisikan dirinya sebagai pemodal kepada peminjam dan sebagai yang menjalankan usaha dari dana nasabah yang menabung. Dari posisi ganda ini bank mendapatkan keuntungan double. Apalagi kemudian bank tidak mau peduli apabila si peminjam gagal/merugi dalam usahanya. Yang penting uang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.
Kritik kedua yang disampaikan oleh ustadz Arifin Badri adalah soal kepemilikan barang dalam akad murabahah (jual beli). Skema akad ini dilakukan ketika ada nasabah ingin membeli suatu barang. Karena ia tidak punya cukup uang, maka bank membelikan barang tersebut. Namun dengan harga yang sudah “dimark-up” dari harga jual di toko. Misalnya seorang mau beli mobil avanza di dealer. Kemudian ia meminjam uang ke bank syariah. Harga mobil avansa misalnya cuma rp. 200 juta di dealer. Tetapi pinjaman yang dikenakan bank syariah kepada nasabah tersebut bisa mencapai 230 juta atau 250 juta sesuai dengan perhitungan fluktuasi suku bunga dan lamanya cicilan pembayaran. Konon, katanya itu untuk menghindari “resiko”. Dan peminjaman tersebut juga harus menyertai agunan yang memenuhi syarat. Yang menjadi kritik di sini adalah bank syariah tidak memiliki mobil/barang yang akan dijual kembali kepada nasabah (dengan harga berbeda tentunya). Yang mereka jual hanya “perjanjian” dan “kesepakatan”. Yang benar-benar memiliki mobil itu adalah dealer. Yang bikin beberapa orang geram adalah Mark Up yang dilakukan oleh beberapa bank syariah melebihi dari bunga kredit yang diberlakukan oleh bank konvensional.
Beberapa proponen perbankan syariah selama ini mengeluhkan dengan masih kecilnya total transaksi dan modal yang dikelola oleh bank syariah. Ada yang mengatakan baru 8%, ada juga yang menyebutkan 10%. Herannya lagi beberapa ormas Islam yang memiliki sekian ribu unit usaha pelayanan masyarakat seperti sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit plus dengan sekian juta karyawan dan simpatisan (sebut saja Muhammadiyah dan NU) masih pikir-pikir untuk membuka rekening di bank syariah. Bahkan di salah satu universitas muhammadiyah di Jogja saya di sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh gerai bank-bank, didominasi oleh loket-loket bank-bank konvensional. Padahal di luar sana, Sinar Mas dan MNC yang mungkin assetnya masih kalah dengan asset yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau NU (terutama asset sumber daya manusia) berani membuka bank sendiri, paling tidak untuk kebutuhan internal mereka.
Selain melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem akad dan pengelolaan keuangan, rasanya perbankan syariah sekarang harus bisa mengusung rahmatan lil ‘alamin. Sisi rahmatan lil’alamin ini bisa dimulai dengan memberlakukan sistem bagi hasil dari tabungan dan investasi yang lebih besar dibandingkan bunga tabungan/deposito yang diberlakukan oleh bank-bank konvensional. Dengan semangat yang sama, “mark up” dalam peminjaman semestinya bisa separoh atau 75% lebih rendah dibandingkan dari bunga kredit bank konvensional. Dan perlu juga dilakukan penambahan modal/investasi untuk skema qardhul hasan (peminjaman ikhlas tanpa tambahan pengembalian).
Jangan kemudian, label syariah dijadikan senjata ampuh untuk “memalak” umat yang membutuhkan uang dan melakukan proses-proses “manipulasi bagi hasil” sehingga bagian untuk umat yang menitipkan dana dibuat sekecil dan serendah mungkin dengan rumus-rumus canggih tertentu.
Atas dasar mencapai prinsip-prinsip kesyar’ian inilah kita membutuhkan bank syariah yang “baru”. Baik dalam artian bank-bank syariah sekarang kembali kepada fitrah “kesyariahan”nya. Ataupun bisa dalam bentuk Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia ataupun ormas-ormas Islam yang lain membuat bank syariah sendiri dengan kawalan ulama-ulama yang kapabel dan semangat murni ingin BERSYARIAH.