konon katanya gaji anggota DPD dan DPR itu di atas rp. 70 juta setiap bulan… apakah itu jumlah yang besar???
teman2 aktivis mahasiswa pasti punya pengalaman bikin proposal dan salah satu yang disasar adalah anggota DPR atau DPD… selain itu juga ada proposal dari LSM, individu, ormas, organisasi keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat… kalau misalnya setiap bulan sang anggota DPR/DPD itu menerima 15 proposal… dan semuanya dikabulkan dengan budget masing2 2 juta, maka 30 juta telah habis untuk proposal2 tersebut…

selain rapat2 di DPR dan DPD, mereka juga harus memenuhi undangan dan rapat2 partai… biasanya akomodasi diambil dari kantong sendiri… ditambah lagi harus bantingan untuk menyumbang kalau ada acara2 besar seperti munas atau musda… kalau setiap bulan 2 kali rapat dan setiap rapat habis 2,5 juta, maka ada 5 juta yang harus disiapkan…
sekarang tinggal 35 juta…
teman2.. ketika sang anggota DPD dan Anggota DPR itu maju mencalonkan diri sebagai anggota parlemen/senat, mereka harus keluar modal lebih dari 1 M… rata2 mungkin habis 3 M… mereka menjabat selama 5 tahun atau 60 bulan… untuk mengembalikan uang 3 M itu selama 60 bulan, dibutuhkan uang sisa sebanyak 50 juta/bulan…. (yang ambil KPR Rumah atau kredit mobil akan sangat paham dengan hitung2an cicilan per bulan ini)
artinya mereka masih nombok 15 juta… dari gaji 70 juta itu..
belum lagi kebutuhan anak-istri.. biaya pendidikan anak dan fasilitas anak… apalagi jarang anak anggota DPR yang naik motor grand second ke kampus.. ya minimal motor gede kayak motor nya si boy anak jalanan…
maka jalan untuk menutupi kekurangan itu dicarikan dari jalan2 yang lain… yang memang status asalnya dari pengusaha, mereka masih bisa survive hidup lewat keuntungan perusahaannya… yang berasal dari latar belakang aktivis atau LSM, mereka pun berteman dengan pengusaha sehingga bisa jabatan sebagai komisaris perusahaan ini dan itu… dan sebagian yang lain kemudian jatuh dalam kubang korupsi…
sering saya tanyakan kepada berbagai pakar politik, akademisi dan para tokoh agama yang sering masuk pintu istana… bagaimanakah caranya memotong siklus demokrasi mahal yang sedang dilakukan indonesia sekarang… sampai sekarang tak ada yang mampu menjawab.. para pakar politik yang juga bermain di lembaga survey menarik keuntungan yang bermiliar2 dari perhelatan demokrasi seperti pilkada, pileg dan pilres… akademisi dan tokoh agama yang sering dipanggil ngomong di jakarta kehilangan akal karena mereka pun mengalami dilema keuangan yang sama dan tak tahan untuk hidup melarat…
sementara di sudut lain, para pegawai BUMN tetap saja digaji besar meskipun BUMN tempatnya bekerja rugi bertriliyun-triliyun…
jika kita kemudian meletakan jabatan sebagai DPR dan DPD sebagai pengabdian, maka harus ada jalan keluarga bagaimana demokrasi mahal itu bisa dihilangkan.. dimana masyarakat tidak menjadikan anggota DPR/DPD sebagai ATM berjalan… para aktivis mahasiswa mulai mengurangi memberondong mereka dengan setumpul proposal permohonan dana… dan secara kebudayaan, kita punya pekerjaan besar untuk melawan penyakit hedonisme yang saat ini sudah mengikat kuat hampir seluruh elemen masyarakat kita yang disebarkan lewat berbagai media…
selain itu perlu menggerakkan masyarakat untuk menghidupkan enterpreneurship.. sehingga kalaupun ada orang baik yang mau maju sebagai anggota parlemen/senat, mereka bisa disupport oleh masyarakat yang sudah punya kecukupan finansial.. dan jika ada di antara para pengusaha baik itu yang maju sebagai anggota DPR/DPD mereka bisa menjadikan status itu sebagai ladang mengabdi.. bukan sebagai ladang rizki…