Beberapa cendikiawan muslim gagal membawa konflik yang terjadi di timur tengah dalam analisa skenario negara adikuasa yang tidak ingin negara-negara Islam di jazirah Arab hidup tentram dan damai. Mereka ingin menerapkan sistem demokrasi di sana, tetapi memakai cara-cara kekerasan untuk menumbangkan penguasa yang mereka anggap sebagai rezim diktator. Ketika beberapa tahun lalu Mursi menang secara demokratis dalam pemilihan presiden Mesir, negara-negara adikuasa itu tidak bisa menerima karena Mursi berasal dari rahim ikhwanul muslimin. Kemudian mereka suarakan berbagai propaganda penggulingan Mursi dengan berbagai alasan dan menggunakan kekuatan elite militer yang di banyak negara dianggap sebagai ancaman demokrasi.

Kegagalan lain dari cendikiawan muslim Indonesia dalam beragumentasi soal konflik di Timur Tengah adalah melulu menyalahkan negara-negara Arab kaya yang dianggap menutup mata atas krisis kemanusiaan yang terjadi. Tanpa meninjau ke belakang bahwa kekayaan alam yang membuat beberapa negara Arab makmur sangat berkaitan dengan proses kolonialisme. Kemampuan beberapa negara Arab membuka ladang-ladang minyak di gurun pasir Arabia sangat tergantung pada bantuan negara-negara adidaya dalam hal eksplorasi dan pengembangan industri perminyakan di sana. Dalam hal ini kita harus melihat konteks persoalan dependensi negara-negara kaya Arab terhadap bantuan Barat yang saat ini menjadi pemain utama konflik di Timur Tengah sehingga para raja Arab tergigit lidah dan kehilangan daya untuk menyuarakan penentangan mereka atas pertumpahan darah yang menimpa saudara-saudara mereka sendiri. Meskipun kalau ditelusuri lebih lanjut, para puak-puak itu sebenarnya berperan memberikan bantuan kemanusiaan lewat perpanjangan tangan lembaga ketiga.

Lewat provokasi media, banyak di antara kita menaruh kebencian kepada Saddam Hussein dan Khadafi. Kemudian berpikiran mereka adalah pemimpin diktator yang mesti digulingkan. Namun pasca penggulingan itu, yang terjadi adalah huru hara yang seolah tiada kunjung berakhir. Sang agresor membiarkan konflik internal orang Islam di Syiria, Irak dan Libya serta seolah-olah menginginkan konflik-konflik itu tetap berketerusan. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa selama Saddam dan Khadafi berkuasa banyak anak-anak indonesia yang diberikan beasiswa untuk kuliah di berbagai universitas di Irak dan Libya. Mungkin tak banyak juga yangmenyadari bahwa dua pemimpin ini banyak memberikan bantuan lewat yayasan-yayasannya untuk berbagai program-program pendidikan Islam di Indonesia yang sifatnya sangat umum seperti kursus gratis bahasa Arab, pendirian pesantren dan masjid.

Agresi penumpasan pemimpin-pemimpin yang dicap diktator itu sebenarnya adalah bagian dari membuka jalan buat negara-negara adidaya untuk menguasai tambang-tambang minyak yang ada di Irak dan Libya. Ketika Saddam dan Khadafi berkuasa, para kapitalis dari negara adidaya tidak mendapatkan ruang untuk berbisnis di 2 negara kaya itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara-negara adidaya itu dikuasai oleh para kapitalis dan gerak kebijakan luar negeri mereka sangat sarat dengan kepentingan kapitalis. Uang sekian miliar US dollar yang digelontorkan untuk mengobrak-abrik Timur Tengah dengan kekuatan militer meskipun diambil dari kas negara, tetapi sumbernya adalah dari kontribusi bisnis kapitalis.

Terkhusus untuk kasus perang di Irak dan Syiria dengan ketelibatan ISIL dan milisi Syiah Pro Asaad, beberapa pengamat menyebutnya berakar dari persaingan sektarian Syiah, Khawarij dan Ahlu Sunnah. Merujuk kepada sejarah, memang terjadi perselisihan dan bahkan beberapa kali pertumpahan darah di antara 3 sekte dominan dalam dunia Islam ini. Tetapi kenapa di masa Saddam masih berkuasa, kontestasi di antara mereka bisa diredam. Kemudian di berbagai negara komunitas Sunni dan Syiah bisa hidup berdampingan dengan damai. Penguatan kebencian sektarian ini tidak mungkin ujug-ujug muncul kecuali ada misi pemecah-belahan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Satu hal lagi yang tidak terlalu banyak diungkap oleh orang adalah masalah bisnis senjata di daerah-daerah konflik. Berbagai penelitian memperlihatkan begitu menggiurkannya limpahan uang dalam industri persenjataan ini  termasuk di dalamnya bisnis spionase dan intelijen. Bisnis senjata tidak hanya dimainkan oleh puluhan perusahaan, tetapi ratusan perusahaan yang kebanyakan berkantor dan berproduksi di Amerika Serikat. Stockholm International Peace Research Institute, sebuah lembaga yang memonitoring perkembangan industri militer sejak tahun 1989, menyebutkan bahwa 100 perusahaan militer TOP dunia berhasil mengumpulkan angka penjualan senjata dan layanan militer sebesar $402 billion pada tahun 2013.

Jonathan Turley, seorang professor bidang Public Interest Law George Washington University Amerika Serikat dengan tajam mengulas dalam artikelnya di Al Jazeera yang berjudul “Big money behind war: the military-industrial complex” bahwa perang global yang dikumandangkan sejak zaman George Bush Jr pasca 9/11 telah membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan bagi orang Amerika serta melibatkan ratusan ribu orang di berbagai negara yang menjadi tempat perang anti teroris itu dilaksanakan dan menghabiskan dana triliyunan US dollar untuk mencari “domestic terrorists” serta kampanye-kampanye anti teroris lewat institusi negara, LSM dan ormas lokal.

Artinya, konflik berdarah yang terjadi di Timur Tengah saat ini tidak melulu dipahami sebagai kesalahan negara-negara kaya Arab yang tampak tidak berbuat banyak dalam proses-proses gencatan senjata, perdamaian dan perhatian terhadap pengungsi dari negara-negara yang sedang berkonflik. Kepentingan kapitalis dengan memperenialnya perang sangat kuat bermain. Ada permainan global untuk menguasai sumber daya minyak yang cadangannya masih melimpah di Timur Tengah. Tergambar dengan jelas pundi-pundi dollar yang bisa dihasilkan oleh industri militer dan perusahaan pembuat senjata yang hanya bisa tetap eksis ketika terjadi perang. War may be hell for some but it is heaven for others in war-dependent economy, kata Jonathan Turley. Satiris dan Ironis.