Berapapun harga BBM yang akan dinaikkan oleh pemerintah, secara umum masyarakat Indonesia sudah tak lagi peduli. Bukan karena mereka mampu untuk membeli BBM dengan harga terbaru, tetapi lebih disebabkan masyarakat sudah muak dengan hiruk-pikuk politis yang menaungi setiap kali persoalan kenaikan BBM menguat.

Sebenarnya masyarakat paham bagaimana defisit APBN yang selama ini digembar-gemborkan tak lebih dari ketidakmampuan pemerintah mengelola anggaran secara baik. Laba Pertamina yang pada tahun 2012 tercatat Rp. 25,89 triliun tetap bergandengan dengan gaya hidup mewah para pegawainya. Uang rakyat Rp. 2 triliun lebih habis untuk menalangi kesalahan Lapindo di Sidoarjo. Boro-boro menaikkan pendapatan dari pajak, target penerimaan pajak di tahun 2013 malah anjlok 50 triliun.

Beberapa  tahun belakangan, ada dana 30-40 triliun tersisa di APBN kita. Itupun sudah melalui aksi proyek-proyek dadakan oleh berbagai Kementerian, Pemda dan Lembaga Negara di akhir tahun. Motifnya jelas, menghabiskan anggaran agar tidak  dicap sebagai instansi dengan rangking serapan anggaran rendah, yang berkonsekuensi pada pengurangan jatah pada APBN tahun berikutnya.

Perguruan tinggi adalah tempat strategis untuk melancarkan program “buang-buang uang” itu. Anehnya, orang-orang kampus yang biasanya kritis, hanya mangguk-mangguk saja ketika pejabat dari Kementerian menawarkan kerjasama seminar, workshop, lokakarya atau apapun namanya yang sedemikian mewah. Persengkokolan yang klop antara birokrasi dan akademisi untuk menghabiskan uang negara.

Deretan disefisiensi anggaran semakin kental pada proyek-proyek pemerintah yang tidak jelas dan penuh dengan korupsi . Mulai dari perbaikan jalan raya yang dikebut menjelang lebaran (dengan kualitas asal-asalan dan sudah kembali berlobang selepas lebaran), berbagai mega proyek triliunan yang jadi lumbung-lumbung uang bagi pengusaha yang punya status ganda sebagai politis dan pejabat pemerintahan, biaya perjalanan dalam dan luar negeri – lengkap dengan akomodasi penginapan mewah, hingga beasiswa untuk rakyat miskin yang sering salah sasaran karena muka batu para mahasiswa kaya dalam mengurus surat keterangan tidak mampu.

Sudah cukupkah sampai di sana? Tidak. Para akademisi yang ditarik oleh pemerintah baik di kementerian ataupun sebagai staf khusus Presiden selalu bernyanyi bahwa “Harga BBM di Indonesia adalah yang termurah di Indonesia”. Tapi enggan disampaikan, kualitas BBM di Indonesia adalah yang terjelek di Asia Tenggara. Harga BBM di Vietnam dengan harga BBM Rp 9.000 / liter  berstandar Euro 2, Malaysia menarif Rp 6.080 / liter juga berkualitas Euro 2.

Amerika Serikat yang punya BBM kualitas euro 4 hanya  menarif Rp 8.970 / liter. BBM di Indonesia masuk euro 1 pun tidak, berdasarkan data WWFC (World Wide Fuels Charter) yakni kualitas BBM yang ditetapkan oleh asosiasi industri mobil dan minyak sedunia. Maka tak salah perusahaan otomotif sekelas VW harus selektif melaunching mobilnya di Indonesia.

Belum puas melihat keresahan masyarakat, Pemerintah membuat iklan-iklan hasutan yang rentan konflik horizontal antar kelas bawah dengan menengah ke atas, menumbuhkan kebencian kepada “orang-orang kaya”. Salah satu kalimat provokatifnya adalah 80% BBM bersubsidi dinikmati oleh orang-orang kaya. Padahal betapa banyak orang kaya di sekitar kita yang berhati baik. Sering ngasih tumpangan mobil sama tetangga. Donasinya, sumbangannya, zakatnya, dan sadaqahnya kepada fakir miskin, anak-anak yatim, rumah ibadah, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat secara umum melebihi subsidi BBM dari pemerintah yang tidak seberapa. Belum lagi orang-orang kaya yang menyediakan lapangan kerja bagi rakyat berekonomi lemah.

Sesama orang miskin pun diadu-domba. Panduan yang dipakai pemerintah ketika membuat Kartu Perlindungan Sosial adalah Basis Data Terpadu tahun 2011. Sementara, dinamika orang orang miskin dalam 2 tahun terakhir sangatlah signifikan. Ada orang miskin baru, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah naik ke kelas menengah. Tak salah kemudian beberapa pejabat daerah yang paham betul dengan perkembangan jumlah orang miskin di wilayahnya enggan untuk mengurusi dana BLSM.

Muka menghiba yang dibuat sedemikian rupa oleh para menteri yang mengumumkan kenaikan harga BBM Jum’at malam, 21 Juni 2013, tak lebih dari panggung FTV yang sudah menjadi makanan keseharian masyarakat. Namun, satu hal yang pasti, segala kebohongan publik yang dilakukan pemerintah dan politisi hari ini pasti akan mendapatkan balasan setimpal. Mungkin bukan dalam bentuk demonstrasi mahasiswa dan buruh, Tetapi sikap apatis yang sesungguhnya sangat berbahaya dalam kehidupan berdemokrasi yang sangat membutuhkan legitimasi suara rakyat.

Maka jangan salahkan rakyat, jika mereka menolak Undang-Undang Bela Negara karena negara absen membela hajat hidup mereka. Jangan salahkan rakyat, jika kemudian enggan untuk membuat NPWP, karena mereka tahu betul uang yang mereka sumbangkan hanya habis dimakan oleh para politisi rakus dan dihabiskan untuk proyek-proyek tak bermanfaat. Jangan salahkan rakyat jika kemudian di tahun-tahun mendatang malas mengikuti PEMILU karena mereka sudah bosan menjadi jualan untuk tahta kekuasaan. Mudah-mudahan pemerintah dan politisi mawas diri terhadap satu hari di mana kesabaran rakyat sudah tak bisa dibendung lagi.