Dipublikasikan oleh Hidayatullah 12 Maret 2013

Mencermati peminggiran peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini mendorong Adab Institute Jogja, sebuah lembaga pengkajian ilmiah non-profit yang berdedikasi kepada umat dalam bidang pengkajian dan penelitian khazanah pemikiran dan peradaban Islam dari perspektif framework pemikiran Islam yang tidak terkontaminasi dengan paradigma liberal-sekuler, mengadakan seminar bertajuk “Pendidikan Sejarah Indonesia dalam Perspektif Islam”. Bekerjasama dengan Ma’had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), acara yang dihelat di Ruang Sidang Fakultas Teknik UMY ini menghadirkan pakar sejarah Islam, Tiar Anwar Bachtiar, M.A.

Dalam sambutannya, Direktur Adab Institute Jogja, Fathurraham Kamal, Lc, M.SI, Menyitir pandangan Mohammad Asad, (Leopold Weiss) dalam bukunya, Islam at the Crossroads, “Tidak ada peradaban yang bisa makmur – atau bahkan eksis, setelah kehilangan kebanggaan dan hubungan dengan masa lalu mereka sendiri (No civilization can prosper – or even exist, after having lost this pride and the connection with its own past…).”

Situasi ini dimanfaatkan betul oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Islam melalui upaya pendistorsian sejarah umat Islam. Untuk konteks Indonesia, wacana digiring kepada “Islam merupakan pendatang yang seharusnya harus menyesuaikan diri dengan ‘budaya asli’ bangsa Indonesia,” ungkap alumni Ushuluddin Universitas Islam Madinah Saudi Arabia ini.

Alih-alih melakukan konsolidasi, para aktivis Islam baik yang di dataran elite maupun para mahasiswa masih sibuk dengan kampanye membesarkan kelompoknya masing-masing. Sehingga diperlukan perubahan radikal untuk menyatukan umat Islam Indonesia, “Beralih dari pola silaturrahim menuju jalinan keilmuan silatur ‘ilmi,” tutur Fathurrahman.

Tampil sebagai pembicara tunggal, Tiar Anwar Bachtiar, M.A. memulai presentasinya dengan menampilkan foto Candi Borobudur. Sudah menjadi kemahfuman bagi masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. “Tetapi ikon yang ditonjolkan dan selalu ditampilkan ke luar negeri adalah Candi Borobudur?” kritik calon kandidat doktor bidang Sejarah Universitas Indonesia ini.

Keindonesiaan yang direpresentasikan melalui Borobudur termasuk satu kesadaran sejarah yang dipaksakan. Padahal banyak bangunan lain yang bisa ditampilkan. Banyak masjid-masjid kuno dengan arsitektur berfilosofis tinggi yang bisa dijadikan ikon dan juga dibuat oleh “nenek moyang orang Indonesia”.

Situasi ini bukan sekedar karena Borobudur telah diakui sebagai salah satu keajaiban dunia, tetapi ada kolonialisasi paradigma dimana peran umat Islam yang begitu besar coba untuk dihilangkan. “Banyak yang terjadi di masa lalu. Tidak semua bisa dituliskan. Sejarawan memilihkan untuk kita mana yang perlu diingat dan mana yang dilupakan. Sebagaimana Voltaire menukil, yang menang peranglah yang menulis sejarah,” ujar Tiar.

Riset yang dilakukan oleh Tiar terhadap konten Buku Pelajaran Sejarah Nasional Indonesia, untuk siswa-siswi SMA mempertegas penegasian peran umat Islam dan bahkan Islam ditempatkan sebagai pemecah belah.

Salah satunya adalah teks yang menyatakan Kerajaan Majapahit sebagai pemersatu Indonesia. Majapahit dianggap memainkan peran dalam menyatukan Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi. “Sumpah Palapa” yang diikrarkan Patih Gadjah Mada disebut sebagai tonggak bersejarah penyatuan Nusantara. “Seharusnya kita mempertanyakan, apakah yang dilakukan Majapahit menjajah atau mempersatukan? Jika kemudian proses ‘penyatuan’ itu dilakukan dengan peperangan dan bersimbah darah, kemudian daerah yang mampu ditaklukkan diwajibkan memberikan upeti dan dijadikan daerah koloni, apakah masih rasional jika kita mengatakan Majapahit sebagai pemersatu?”, timpal Tiar.

Tidak sampai di situ. Islam juga dikambing-hitamkan sebagai penyebab keruntuhan Majapahit. “Setelah Wikramawardhana meninggal (1429) takhtanya digantikan oleh Suhita yang memerintah hingga 1447. Sampai dengan akhir abad ke-15 masih ada raja-raja yang memerintah sebagai keturunan Majapahit , namun telah suram karena tidak ada persatuan dan kesatuan sehingga daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Para bupati di pantai utara Jawa, seperi Demak, Gresik, dan Tuban telah menganut agama Islam sehingga satu per satu memisahkan diri dari Majapahit,” kutip Tiar.

Tudingan kedua yang implisit dalam buku ajar itu adalah kerajaan-kerajaan Islam terutama Kerajaan Mataram disebut berkembang atas pandangan sinkretisme, bukan atas dasar prinsip ajaran Islam. Kebudayaan Kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayan Jawa, Hindu, Buddha dengan Islam ditempatkan sebagai “budaya adiluhung Jawa”. Padahal upacara-upacara dan penanggalan Jawa Islam yang dilakukan Sultan Agung bukan proses sinkretisasi tapi Islamisasi.

“Peminggiran peran umat Islam dalam penulisan buku-buku ajar Sejarah Indonesia terus berlanjut kepada porsi halaman yang tidak proporsional ketika membahas organisasi pergerakan Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, SI, dan sebagainya. Bayangkan saja, Muhammadiyah yang berperan besar dalam perjalanan sejarah bangsa ditulis tak sampai 1 halaman,” ungkap Tiar yang juga Ketua Pemuda Persatuan Islam ini.

Tak dapat dipungkiri penulisan buku-buku sejarah di Indonesia sangat bergantung kepada literatur-literatur yang ditulis oleh ilmuan imperialis yang membawa misi pelanggengan penjajahan. Maka tak mengherankan jika kemudian peran Islam tak banyak disebut atau dikaburkan sehingga terkesan sebagai pendatang yang menyebabkan kehancuran kebudayaan yang lebih dulu eksis.

“Namun, hal itu tidak membuat kita apatis dan elergi dengan buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Barat. Ada banyak fakta-fakta yang bisa diambil untuk kemudian disusun kembali. Selain itu, masih ada 90% naskah-naskah kuno Nusantara yang belum serius diteliti. Jika naskah-naskah itu bisa dimaksimalkan sejarawan Muslim, maka harapan melahirkan buku-buku sejarah yang menempatkan Islam secara proporsional bisa diwujudkan,” Jelas Tiar.

Menanggapi pertanyaan dari salah seorang audiens terkait Buku Aliran Syiʼah di Nusantara karangan Prof. Abu Bakar Atjeh yang mengatakan Islam Syi’ah yang masuk pertama kali di Nusantara dengan bersandarkan kepada keberadaan Kerajaan Perlak (840 – 1292 M) yang bermahzab Syiah dan keberadaan makam Fatimah binti Maimun, di desa Leran, Manyar, Gresik yang batu nisannya bertuliskan tanggal wafat 7 Rajab 475 Hijriyah (2 Desember 1082 M), Tiar mengungkapkan bahwa pandangan Prof. Abu Bakar Atjeh sudah banyak dikritisi oleh para sejawaran. Mahzab Syi’ah baru tampil sebagai mahzab negara lewat kehadiran Kerajaan Safawi yang berdiri pada awal abad ke-13. Sehingga sangat kecil kemungkinan Mahzab Syiah adalah pembawa Islam pertama di Indonesia. Bahkan HAMKA berpendapat bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara pada awal abad ke-7 dengan bukti sebuah naskah Tiongkok yang menceritakan keberadaan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai Barat Sumatera (Barus) kala itu.

Di akhir presentasinya, Tiar mengajak para aktivis Islam untuk tidak memutus jalur keilmuan dengan mengabaikan peran para ulama-ulama Nusantara dan para tokoh-tokoh pejuang Islam Indonesia. “Sanad pembelajaran Islam yang terputus hanya akan membuat kita semakin jauh dari ulama kita sendiri. Ujungnya adalah kesalahan dalam mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita punya ulama-ulama besar sekaliber Nuruddin Al-Raniri yang karya-karyanya menjadi kajian ilmuan dunia, Syaikh Nawawi al-Bantani,Mahfudz At Tirmasi, dan Syaikh Achmad Chatib Al Minangkabawi yang pernah menjadi Imam Mahzab Syafi’i di Makkah, HAMKA yang dianugerahi gelar Doktor oleh Universitas Al Azhar Mesir, serta Natsir yang keilmuannya dikagumi oleh berbagai tokoh dunia,” tutup Tiar.