Beberapa hari yang lalu, iseng-iseng saya membaca laporan keuangan ICW (Indonesia Corruption Watch), sebuah LSM yang begitu dielu-elukan publik sebagai pendekar pemberantasan korupsi. Terteralah nama HIVOS (Belanda), DOEN (Belanda), RWI (Revenue Watch Institute), 11.11.11 (USA), DFID (UK), FORD (USA), TAF (USA), ACCESS (Australia), dan UNODC (PBB) sebagai donatur yang menyokong kerja-kerja mereka.

Deretan funding asing itu membuat saya tersentak, karena sebagiannya adalah penyokong kegiatan-kegiatan sebuah institusi akademik kenamaan yang konsen dengan tema-tema cross understanding cultural dan religion, tempat saya dulu pernah bekerja.

Namun, respon yang muncul ke tengah publik sangat berbeda, terutama kalangan Islam. ICW dipuji setengah mati dan menjadi referensi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sementara lembaga terakhir, dituding sebagai pengabur sendi-sendi keagamaan karena sering mengampanyekan nilai-nilai pluralitas.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, para grantor itu hanyalah penampung dana-dana yang dihibahkan oleh perusahaan-perusahaan besar dunia (termasuk multinasional corporate yang mengelola usahanya di Indonesia) dan pemerintah beberapa negara adikuasa, untuk kemudian dimanfaatkan di berbagai negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Dari telaah kapitalisme dan liberalisme sebenarnya fenomena ini bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Pemberantasan korupsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya sistematis untuk mendorong ekspansi kapitalisme. Kenyamanan berinvestasi didukung oleh stabilitas keamanan. Variabel dominan yang mempengaruhi situasi di Indonesia adalah gesekan agama dan budaya. Maka tak salah jika kerusuhan dan konflik agama dan etnis menjadi perhatian serius.

Kenyataan bahwa sebagian masyarakat mengelu-elukan ICW dan di saat yang sama alergi dengan nilai-nilai pluralitas hanya efek dari pola pikir parsialistik. Lebih parah lagi, ketidakmampuan memetakan situasi, telah membuat banyak orang terjebak dalam diabolisme pemikiran. Maka jangan heran jika kita menemukan fenomena orang-orang yang “sholeh” secara ritual tetapi mengabdikan diri kepada perusahaan-perusahaan yang menjadikan kapitalisme sebagai soko guru menjalankan bisnisnya.

Dari perspektif Islam pertanyaan lanjutan yang muncul, apakah kapitalisme itu haram? Agak sulit untuk menemukan fatwa eksplisit yang menyatakan bahwa kapitalisme itu haram. Namun yang jelas, ketika sebuah corporate dijalankan dengan semangat kolonialisme dan imperialisme, berkongsi dengan penguasa untuk kemudahan regulasi menjalankan usaha, dan melahirkan disparitas kesenjangan sosial yang sangat tajam, maka di saat itulah prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam telah dilanggar.

Kapitalisme terus bermetamorfosis sesuai dengan keadaan zaman. Ketika Marx memprediksi kapitalisme akan hancur lewat perlawanan kaum buruh, dengan cerdas mereka mulai memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan gaji dan mekanisme asuransi. Ketika kaum kapitalis terpojok dengan gelombang perlawanan ilmuwan dan aktivis sosialis, mereka mulai memberikan beasiswa kepada para mahasiswa serta jor-joran mengelontorkan grant-grant penelitian dan seminar-seminar di berbagai kampus.

Meski mendambakan clean governance dan security guarantee, sebenarnya para kapitalis juga terbantu dengan keberadaan para pejabat pemerintah dan politisi korup. Betapa banyak kontrak karya yang bisa mulus melalui perkongsian ini. Betapa banyak pengemplangan pajak dan bagi hasil eksploitasi sumber daya alam yang tak proporsional lewat bantuan anak negeri yang rela menjual kehormatan diri.

Maka, pemerintahan yang bersih yang diharapkan kapitalis terbatas pada perlindungan terhadap pemeras-pemeras lokal yang menganggu keberlangsungan bisnis mereka. Tidak untuk pemerintahan yang punya misi melakukan nasionalisasi sumber daya alam dan dominan mengatur sistem ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya.

Heroisme ICW membongkar kasus-kasus korupsi tentu harus diapresiasi. Karena Islam pun mengutuk keras para penyuap dan penerima suap. Tulisan ini, tidak bertendensi menuding ICW sebagai perpanjangan tangan kapitalisme internasional hanya karena menerima dana asing.

Oleh karena itu, jika ICW cuma garang kepada bupati, walikota, menteri, dan politisi saja, maka kita akan disibukkan dari satu kasus ke kasus yang lain tanpa pernah naik peringkat menuju perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme dan liberalisme.

Di tengah situasi ketergantungan LSM, Negara, termasuk juga ormas Islam terhadap funding asing begitu besar, maka sangat mustahil jika ujug-ujug kita meminta kepada ICW memutus semua aliran dana asing yang selama ini diterimanya. Pilihan moderat yang bisa diambil hanya bersikap selektif sekaligus kritis terhadap kepentingan di balik bantuan yang diterima.

Syukur-syukur jika ada gerakan sadaqah untuk pemberantasan korupsi. Yang dengan dana umat itu, kita bisa mendorong lembaga ICW lebih garang membongkar korupsi korporasi ketidakadilan yang lebih luas.