Hari itu, para pegawai sebuah perguruan tinggi beken dibuat kelabakan karena akan menghelat ujian promosi doktor seorang pejabat tinggi negara.

Menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi adalah setiap warga negara. Siapapun itu, orang miskin – orang kaya, pegawai rendahan – pejabat negara, laki-laki ataupun perempuan, tua-muda, pedagang asongan – pengusaha kelas atas. Atas dasar inilah sebenarnya tidak ada yang spesial dengan prosesi pengukuhan seorang pejabat negara.

Secara definisipun tidak ada yang salah dengan gelar doktor yang diraih oleh pejabat tinggi negara. Mac Millan Dictionary misalnya, mendefinisikan “doctor” sebagai “someone who has the highest degree given by a university“. The Free Dictionary mengatakan “doctor” adalah, “A person who has earned the highest academic degree awarded by a college or university in a specified discipline”. Sementara Wikipedia menyebutkan doktor adalah “Gelar akademik tingkat tertinggi yang diberikan kepada lulusan program pendidikan doktor (S-3) atau pascasarjana. Biasanya, pemberian gelar doktor membutuhkan pengakuan terhadap kandidat oleh dewan pengajar di universitas tempat dia belajar bahwa ia telah mencapai tingkat yang setara dengan para anggota dewan itu. Karya ilmiah yang digunakan untuk mencapai tingkat ini adalah disertasi.”

Persoalan kemudian muncul, ketika kita mempertanyakan, apa sebenarnya esensi sebuah gelar “doktor”?

Mari kita mulai dengan karya ilmiah yang bernama disertasi. Tradisi keilmuan yang dibangun di luar negeri menuntut seorang calon doktor untuk terjun langsung ke objek penelitian yang akan dikajinya. Sangat berpantang bagi mereka untuk “menyewa” orang lain melakukan riset. Maka tak salah kalau kita melihat para calon doktor di universitas di luar negeri masyuk di lapangan, perpustakaan ataupun bergelut di laboratorium. Seringkali mereka melepaskan semua pekerjaan yang ada demi keberhasilan riset doktoralnya.

Kita bisa membayangkan, seorang pejabat dengan seabrek tanggung-jawab, apalagi itu berkaitan dengan persoalan keamanan negara bisa menyelesaikan sebuah disertasi? Ada 2 kemungkinan, tugas negara terabaikan dan lebih banyak diserahkan kepada kolega, atau ada sekelompok orang yang direpotkan untuk penyediaan data.

Jangankan untuk seorang pejabat negara, para mahasiswa S3 yang cuma berstatus dosen atau pegawai negeri biasanya lebih memilih mengambil cuti kerja untuk fokus menyelesaikan disertasinya. Saya tidak tahu betapa hebatnya seorang pejabat membagi waktu antara studi dan kerja. Jika kemungkinan kedua yang lebih kuat, maka disorientasi akademik sesungguhnya telah terjadi.

Disorientasi akademik tidak mungkin ada tanpa ada campur tangan pihak-pihak tertentu di universitas. Entah apa kompensasi yang diberikan untuk sebuah gelar doktor?

Saya masih ingat ketika seorang doktor lulusan Amerika Serikat tidak meluluskan kandidat doktor di sebuah universitas Islam terkenal di Indonesia gara-gara ia tidak terjun langsung untuk mendapatkan data.

Sayapun tidak menutup mata bahwa di luar negeripun banyak pejabat yang bergelar Doktor. Sebut saja Barrack Husein Obama yang bergelar Doktor Hukum (J.D.) dengan predikat magna cum laude dari Harvard University. Tetapi doktor itu diraih sebelum ia sibuk menjadi presiden Amerika Serikat.

Seorang Soekarno tidak sempat meraih gelar doktor karena sibuk mengurus “Indonesia muda”. Seorang Natsir tidak sempat kuliah karena perjuangan kemerdekaan lebih penting dari sekedar memperoleh gelar sarjana. Bahkan Tan Malaka tak sibuk mengurusi kuliah karena Indonesia Merdeka 100% yang diimpikannya.

Entah apa yang terjadi dengan negeri ini. Banyak orang yang masih berharap dengan idealisme orang-orang di perguruan tinggi. Tapi jika universitas juga telah terlibat dalam “aksi pelacuran gelar akademik”, mau dibawa kemana bangsa ini???