Rapat tim penguji promosi doktor  boleh saja memutuskan nilai “cumlaude”. Tapi bagiku pribadi sebagai pendengar yang baik selama ujian terbuka berlangsung, parade ini menyisakan banyak tanya. Pertama terkait, program studi yang meluluskan sang doktor bernama “Cultural and Media”. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika mendengar istilah media dan budaya?

Pemahaman saya adalah prodi ini lebih menekankan bagaimana perkembangan budaya mendorong perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Bisa juga dipahami bagaimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi perubahan-perubahan budaya di masyarakat.

Jika demikian adanya, apakah terasa logis jika sebuah produk akademis yang dihasilkan lebih menyoroti kajian relasi pusat dan daerah yang coba dikoneksikan dengan perhatian Negara terhadap pembangunan di daerah perbatasan? Semakin awut-awutan ketika yang menjadi titik sentral adalah perubahan dari mindset Negara Agraris menjadi Negara Maritim.

Sebagai prodi yang berlabel multidisiplin sah-sah saja menghubungkan fenomena yang ada dengan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah tindakan ini tidak overlap dengan keberadaan program-program lain seperti Ketahanan Nasional, Ilmu Politik, atau Kebijakan Publik?

Anehnya, kekaburan penjurusan ini dimaklumi secara sadar oleh para profesor yang ketika memberikan perkuliahan begitu berapi-api menerangkan kekhasan metodologi ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan. Bukankah sebuah karya akademis setingkat doktoral menekankan aspek kedalaman analisis bukan meloncat ke sana ke mari dan membiarkannya tanpa fokus yang jelas?

Sorotan kedua yang menjadi kegelisahan saya adalah ketika sang promovendus beberapa kali mengatakan bahwa data yang disampaikannya berdasarkan wawancara dan focus group discussion. Sulit untuk mempertahankan objektifitas jika semua itu dilakukan dalam balutan baju pejabat. Pertanyaan besarnya adalah apakah ketika proses-proses itu berlangsung, ada penanggalan embel-embel jabatan dan murni hadir sebagai peneliti?

Termasuk juga jangka waktu penelitian. Apakah ketika ada kesempatan kunjungan saja, ataukah memang sang doktor menghabiskan waktu berbulan-bulan tinggal dan berbaur dengan masyarakat setempat? Karena promotor sang doktor adalah guru besar yang seringkali menekankan perlunya “berlama-lama” di daerah penelitian untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait komunitas yang diteliti.

Persoalan ketiga yang cukup membinggungkan adalah tesis yang disampaikan sang doktor bahwa masyarakat di sana lebih memilih diam atas keadaan yang ada. Hal itu didorong kearifan lokal setempat, “Orang lupa akan diingatkan Tuhan. Orang berbuat dosa akan diingatkan Tuhan.” Akan tetapi agak aneh rasanya jika itu menjadi sifat dominan masyarakat yang notabene berada di daerah kepulauan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang laut bukanlah orang yang pantang menyerah dengan desakan-desakan yang terjadi baik karena faktor alam maupun tekanan penguasa.

Kebinggungan saya semakin kuat ketika mendengarkan kesimpulan sang doktor. Beliau menetengahkan konsep “Centering The Margin” dengan mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan pemerintah. Kalau kita cermati tulisan-tulisan yang ada di koran-koran ataupun dialog-dialog yang disiarkan oleh televisi, tawaran itu telah menjadi wacana populer. Terus dimana letak kebaruan konsep “Centering The Margin”, agar pantas disebut   “the invention of dissertation”?

Kesimpulan bahwa perlu dilakukan perubahan paradigma dari Negara Agraris menjadi Negara maritim juga menyisakan persoalan teoritis dan empiris. Benarkah negara Indonesia saat ini merupakan negara Agraris? Tak tampakkah oleh sang doktor bagaimana lahan pertanian semakin hari semakin berkurang oleh pergerakan properti? Berapa persen dana yang dianggarkan pemerintah untuk bidang pertanian dalam APBN? Belum lagi ketidakjelasan Negara Maritim yang dimaksud? Apakah negara maritim itu sekedar memperbanyak armada-armada kapal? Atau sekedar mempergiat pembangunan di daerah-daerah kepulauan?

Hari ini saya tersadar dengan status akademik bernama doktor. Tafsir idealis bahwa doktor itu adalah orang yang mampu membuat sebuah karya ilmiah mumpuni dan menghasilkan penemuan baru sangat perlu dipertanyakan. Terkadang gelar itu menunjukkan “kegamangan” universitas terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan demikian besar.

Jika hanya sekedar penghormatan, mengapa tidak memberikan penghargaan “Doktor Honoris Causa” saja??? Atau memang sebuah ujian terbuka bukanlah tempat yang baik untuk menilai disertasi seorang doktor??? Entahlah…