Diperkirakan ada 15 ribu perantau Minang yang ada di Jogjakarta. 2000 diantaranya adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan D3, S1, S2 dan S3. Sebagian dari perantau Minang berprofesi sebagai yang memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Selain itu mereka juga memperkerjakan karyawan di unit-unit usaha yang mereka miliki. Sebagian adalah para akademisi yang memiliki posisi penting di kampus-kampus ternama di Jogjakarta.

Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Jogja yang mempunyai hak pilih (320.000 orang), jumlah 15 ribu tentu masih sedikit. Tapi apabila kita menelisik lebih jauh dari posisi tawar yang dimiliki oleh perantau Minang, tentu para kandidat yang akan bertarung PILKADA tidak mengabaikan mereka begitu saja. Perhitungan kasar, anggaplah 5000 perantau yang bergerak di sektor wiraswasta memiliki masing-masing 3 karyawan dan masing-masing karyawan memiliki 5 anggota keluarga yang memiliki hak suara, berarti ada 75 ribu suara yang bisa diamankan.

Mungkin atas dasar itulah salah satu kandidat PILKADA Yogyakarta, Mas Ahmad Hanafi Rais, cukup intens melakukan pendekatan kepada pengurus Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta (IKBMY). Latar belakang Muhammadiyah, anak sulung tokoh terkenal (Prof. Amien Rais), dan beristrikan putri Minang, menjadi modal penting beliau untuk mendekati komunitas Minang.

Sebagai sebuah organisasi sosial yang memposisikan diri sebagai payung dari seluruh perantau Minang yang ada di Jogja, tentu langkah politis yang dilakukan IKBMY merapatkan diri kepada salah seorang kandidat agak kurang elok. Apalagi ada nama Aulia Reza Bastian, kandidat lain yang diusung oleh PKS, yang malah putra asli Minang dari Payakumbuh. Bisa jadi juga Haryadi Suyudi, sang incumbent, juga memiliki hubungan spesial dengan orang Minang.

Kita tentu bisa berdebat tentang sejauhmana netralitas sebuah organisasi sosial dalam sebuah pertarungan politik. Tapi elokkah membawa organisasi orang banyak pada satu pilihan tertentu? Okelah, jika pengurus melihat keuntungan dan kapabilitas lebih yang dimiliki oleh satu kandidat. Tapi apakah harus memberikan dukungan atas nama organisasi?

Yang saya tidak habis pikir adalah menyeret ulama kharismatik Sumatera Barat, Buya Mas’oed Abidin dalam pusaran politik praktis. Berdalih memanfaatkan momen menjelang Ramadhan, ceramah yang seharusnya berisi wejangan seputar puasa beralih pada kampanye politik. Padahal kampanye bisa diselenggarakan pada momen yang berbeda. Apalagi dana untuk mendatang Buya, diperoleh dari Walikota Padang yang juga kader Partai Amanat Nasional. Syukur-syukur itu diambilkan dari uang pribadi, tapi akan kacau-balau jika diambilkan dari uang rakyat lewat APBD.

Filosofi merantau yang diajarkan oleh adat adalah kemandirian dari ketergantungan pada kampung halaman. Bahkan dikenal istilah “merantau cino”, yang dialamatkan kepada para perantau Minang tak lagi pulang ke kampung halaman. Pantang bagi orang Minang, pulang sebelum sukses. Lebih baik melarat di perantauan daripada menyusahkan sanak keluarga di kampung. Kalaulah setiap acara masih “merengek” kepada Pemda, mencari link-link donasi kepada pejabat daerah Sumatera Barat, rasanya sudah jauh dari pengertian merantau yang diajarkan oleh orang-orang Minang terdahulu.

Alasan atas nama kepentingan sosial dan bukankah kita selama ini juga telah membantu kampung halaman, jadi tidak salah meminta sedikit anggaran dari kampung, tak etis juga rasanya. Pemberian dari rantau kepada ranah harusnya diletakkan sebagai pemberian ikhlas dan sebagai tanggung-jawab sosial kepada tanah kelahiran.

Agaknya IKBMY kepengurusan 2011-2015 ini perlu memikirkan lagi langkah-langkah strategis untuk merealisasikan program kerja yang ada. Baik itu dari segi kenetralan dalam berpolitik dan lebih penting lagi, jangan menyusahkan dunsanak di kampung halaman.