Suatu kali aku pernah membaca ungkapan Mohammad Natsir yang kalau tidak salah bunyinya, “Dunia ini diciptakan bukan untuk umat Islam saja. Meskipun Tuhan berkehendak umat Islam menjadi umat tertinggi, tapi itu harus dicapai dengan perjuangan dan ketaatan.” Maka tak salah jika sejarah mencatat, Natsir mengedepankan kerja-kerja dakwah untuk menangkal Kristenisasi. Bahkan hubungan Natsir dengan tokoh-tokoh Kristen begitu dekat, karena beliau sadar perbedaan agama bukanlah alasan untuk terjadinya konflik dan penghambat untuk mengabdi kepada negeri tercinta ini.

Pandangan sempit beberapa kelompok masyarakat telah membuat mereka terbelit dalam klaim, “Dunia diciptakan Tuhan untuk kami, bukan untuk kalian.” Justifikasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh pola pikir eksklusif yang menegasikan kehadiran kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Perbedaan itu bisa berupa perbedaan agama, suku , bahasa, budaya, gender, dan lain sebagainya, yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Kita hidup di tengah dunia yang penuh warna, bukan sewarna.

Ketidakmampuan hidup berdampingan secara baik berujung pada konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat. Darah tertumpah atas nama pembelaan terhadap identitas tertentu, bahkan penghalalan darah orang lain atas nama Tuhan menjadi kenyataan pahit yang tak bisa kita pungkiri. Berbagai kampanye kerukunan sebenarnya telah digalakkan oleh pemerintah, namun deretan panjang daftar korban-korban kekerasan dilatarbelakangi perbedaan keyakinan dan budaya masih terus bertambah. Peristiwa Cikeusik yang menimpa jama’ah Ahmadiyah, penyerangan gereja di Temanggung, dan pelarangan masuk sekolah bagi anak-anak pengikut Ahmadiyah di Mataram NTB, yang terjadi baru-baru ini, memperlihatkan kepada kepada kita bahwa kerukunan dan toleransi di Indonesia masih rapuh.

Mencermati fenomena ini, CRCS sebagai institusi pendidikan yang konsen dengan tema-tema dinamika agama dan budaya, mencoba memberikan cara pandang baru dalam membangun keragaman yang ada di Indonesia. Jum’at, 25 Maret 2011 bertempat di ruang seminar gedung bundar pasca sarjana UGM, CRCS mengadakan Launching Buku & Diskusi: Arah Baru politik Keragaman di Indonesia. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh kompeten yang telah berpengalaman tidak hanya sekedar wacana tapi turut terlibat aktif dalam mendorong dialog-dialog antar kelompok-kelompok berbeda di tanah air, seperti Dr. Zainal Abidin Bagir (Direktur CRCS), Trisno S Sutanto (Pendiri Masyarakat Dialog Agama), Mustaghfiroh Rahayu (Peneliti pada program studi agama dan lintas budaya, Samsurizal Pangabean (pusat studi perdamaian dan resolusi konflik UGM) sebagai pembicara dan Farid Wajidi (direktur Lembaha kajian islam dan sosial, sebuah lembaga kajian yang sangat produktif menerbitkan buku-buku bertema agama dan budaya) sebagai moderator.

Banyak orang yang menaruh kecurigaan terhadap pluralisme. Istilah ini seringkali dipahami secara parsial sebagai aliran yang memandang semua ajaran benar, dan semua agama membawa orang ke surga. Sehingga perdebatan mulai memasuki ruang-ruang teologis, yang memperbandingkan kebenaran agama yang satu dengan agama yang lain. Bagi Dr. Zainal, pluralisme seharusnya dipahami sebagai respon positif atau konstruktif terhadap realitas keragaman, tidak saja keragaman agama tapi juga budaya, bahasa, suku bangsa, gender, sosial, ekonomi, dan yang lainnya.

Pasca Reformasi, keinginan untuk melegalkan ajaran agama di ruang publik semakin kuat di Indonesia. Untuk tingkat daerah, kehadiran peraturan daerah-peraturan daerah yang mengakomodasi ajaran agama-agama tertentu telah menghadirkan kekhawatiran banyak pihak. Di sisi lain, aktualisasi semangat beragama di ruang publik juga menyulut api permusuhan kepada pemeluk agama lain dan pemeluk ajaran-ajaran yang dicap sesat. Laporan tahun CRCS memperlihatkan bahwa kekerasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pluralisme teologis yang cuba diusung oleh beberapa pemikir inter faith, ternyata tak selalu efektif meredam konflik yang ada. Oleh karena itu, menurut Dr. Zainal perlu sebuah pendekatan baru dalam mengelola keragaman yang ada di masyarakat. Setelah melakukan kajian bertahun-tahun, baik secara teoritis maupun penelitian langsung ke lapangan, tokoh-tokoh yang konsen pada isu-isu pluralism yang tergabung dalam Pluralism Knowledge Progamme (PKP) menawarkan arah baru pengelolaan keragaman yang disebut pluralisme kewargaan. Pluralisme kewargaan ini memuat empat konsep panduan. Pertama, identitas masing-masing kelompok tetap diakui, tanpa dipaksa untuk melakukan asimilasi atau perubahan. Kedua, semua warga Negara apapun agama, suku, bahasa, dan gendernya diperlakukan berhak memperoleh perlindungan yang sama dari penyelenggara Negara. Ketiga, lokus pengelolaan pluralism ini adalah ruang publik, sehingga tidak mengurusi urusan internal masing-masing kelompok.

Demokrasi telah memberikan peluang terjadi pertarungan secara terbuka bagi berbagai kelompok untuk mengoalkan kepentingannya sebagai kepentingan nasional. Maka tak jarang mayoritas melakukan intimidasi terhadap minoritas lewat peraturan-peraturan formal yang ada. Ketika yang berkuasa mayoritas Islam, maka produk-produk hokum yang lahir sangat bernuansa Islam. Begitu juga halnya jika di suatu tempat dikuasai oleh pemeluk agama yang lain. Untuk menghindari peluang penindasan mayoritas terhadap minoritas, Dr. Zainal menawarkan solusi bahwa di tengah-tengah masyarakat yang plural seharusnya standar universal hak asasi manusia seharusnya menjadi acuan bersama dalam pengelolaan ruang public. Memang diakui sifat keumuman HAM terkadang tak mampu menyelesaikan kasus-kasus khusus. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Dr. Zainal melihat dialog menjadi solusi dari kebuntuan itu.

Mustaghfiroh Rahayu yang tampil sebagai pembicara kedua, memaparkan pluralisme dan gender. Ayu melihat, “kebanyakan budaya dan tradisi agama yang mapan memiliki tradisi yang mendiskriminasi dan seringkali sulit untuk dikompromikan dengan norma-norma gender. Akibatnya, upaya Negara mengelola keragaman seringkali berkonflik dengan hak-hak perempuan. Dalam hal ini, perempuan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, dia dihadapkan tetap loyal terhadap tradisi kelompoknya; di sisi lain, tradisi yang terakomodasi tersebut memperlakukan mereka secara tidak adil.”

Ada tudingan yang mengatakan bahwa gerakan pluralisme elergi terhadap doktrin-doktrin agama. Namun, menurut Trisno yang tampil sebagai pembicara ketiga, tuduhan itu dilatarbelakangi ketidakpahaman sebagian orang terhadap agama sebagai doktrin/dogma dan agama sebagai keyakinan yang bersifat transcendental. Sebagai doktrin, agama memang memuat berbagai ajaran-ajaran yang terkadang mengharuskan pemeluknya untuk menampakkan symbol-simbol keagamaan itu di ruang public. Tapi sebagai keyakinan, agama merupakan hubungan yang sangat personal antara Tuhan dengan seseorang. Sehingga tidak bisa dicampuri oleh orang lain apalagi Negara. Oleh karena itu, biarkanlah masing-masing orang beragama sesuai dengan keyakinannya, karena mereka bertanggung jawab secara personal. Gesekan-gesekan yang terjadi antar agama seharusnya harus didialogkan secara jujur, tanpa tekanan sehingga pada akhirnya menjadi sebuah monolog.

Kristenisasi  dan Islamisasi merupakan fakta yang tak dapat kita pungkiri sebagai penyebab kecurigaan dan kemarahan. Sebagai agama misi, tentu Kristen punya agenda untuk menambah jumlah pengikutnya. Sebagai agama dakwah, Islam terus melakukan mengajak orang untuk menjadi muallaf. Menurut Trisno, kita tidak bisa mengubah sifat expansif ini, karena hal tersebut merupakan salah satu inti ajaran agama. Namun, beliau menjelaskan untuk konteks Kristen telah ada pemaknaan baru tentang misi. Tak melulu mengajak orang untuk menjadi Kristen, tetapi lebih pada gerakan mewujudkan keadilan (justice), perdamaian (peace), dan meningkatkan kreatifitas masyarakat (integrity of creation).

Samsurizal Pangabean yang tampil sebagai pembicara terakhir pada sesi pertama diskusi, menekankan pentingnya keterbukaan di antara kelompok-kelompok yang sedang berkonflik. Berani melangkah lebih dulu untuk menemui pihak yang dianggap berseberangan, bukan untuk melakukan penyerangan anarkis, tapi mengajak berdialog dan mencari solusi atas pertikaian yang terjadi merupakan

Launching Buku dan Diskusi: Arah baru politik keragaman di Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan dihadiri oleh ratusan peserta termasuk mahasiswa/i asing yang sedang belajar di UGM.