Salah satu masalah krusial yang sampai hari ini belum tertangani secara baik oleh pemerintah adalah masalah pengangguran. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Statistik Nasional  edisi 8 Januari 2011 menyebutkan jumlah penganggur pada Agustus 2010 sebanyak 8,319,779 orang atau 7,14 persen dari 116,527,546 orang dari total angkatan kerja. Dimana 710,128 orang pengangguran mempunyai ijazah S1 dan 443,222 orang memiliki ijazah diploma. Artinya, perebutan satu kursi karyawan baik itu di instansi pemerintah, maupun sektor swasta sangat ketat. Secara kasat mata kita dapat menyaksikan perjubelan ini pada acara-acara job fair, penerimaan karyawan BUMN, dan tes cpns. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan dan departemen-departemen tertentu, persaingan telah menembus skala 1:1000 (satu kursi diperebutan oleh 1000 pelamar).

Sampai sekarang pemerintah kelihatan masih binggung untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada terobosan sistematis-solutif, kecuali kampanye-kampanye entrepreneuship yang belakangan mulai massif. Itupun masih dilakukan setengah hati karena tidak ada regulasi kepada bank-bank untuk menaikan jumlah pinjaman lunak dan berbunga rendah kepada para wisausahawan/ti baru. Sehingga usaha-usaha baru yang dibuat oleh para lulusan universitas dan diploma lebih banyak mengandalkan dana pribadi/bantuan sanak famili.

Di sisi lain, orang yang sudah bekerjapun banyak yang tidak digaji secara layak. Dalam artian, gaji yang mereka terima tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tetap harus berutang.

Kenyataan ini semakin runyam untuk konteks rumah tangga. Ketika suami hanya bergaji 2 juta/bulan, sementara dana operasional keluarga yang mesti ditanggulangi sebesar 3 juta, tentu terdapat defisit 1 juta. Pilihan berutang sama saja menambah persoalan. Karena akumulasi utang bulanan plus bunga akan membuat keluarga itu semakin terpuruk. Maka mau tak mau istripun turut bekerja membantu suami yang bergaji rendah.

Secara normatif, suami berkewajiban memberikan nafkah. Sementara istri adalah guru pertama bagi anak-anak sekaligus manajer operasional di rumah. Ketika istri harus bekerja agar ekonomi keluarga tetap stabil, maka rumah menjadi sepi. Syukur masih bisa mengajak keluarga terdekat untuk membantu. Tapi kalau tidak ada, terpaksa memakai jasa pembantu.

Dalam beberapa kasus, gaji yang didapatkan oleh istri lebih tinggi suami. Tak jarang disparitas ini menimbulkan cekcok. Kompetisi dalam keluarga mulai terbangun, sehingga pekerjaan di kantor lebih menjadi prioritas demi tambahan pemasukan lewat kerja lembur. Anak-anak yang mulai tumbuh dibiarkan diasuh oleh pembantu. Agar sibuk, anak-anak yang haus kasih sayang itu kemudian dimasukkan ke sekolah-sekolah terpadu yang berdurasi pagi sampai sore.

Dalam kasus yang lain, istri yang berinisiatif membantu keuangan keluarga mengambil jalan menjadi TKW. Suami dan anak ditinggalkan dalam jangka waktu cukup lama. Memang uang yang didapatkan lumayan besar. Tapi tak jarang pengorbanan ini harus dibayar mahal karena perlakuan majikan yang tak manusiawi dan suami berselingkuh. Lagi-lagi anak menjadi korban.

Prof. Dr. Mashudi Muqorrobin, pakar Ekonomi Islam, lulusan Islamic Internasional University Malaysia dalam kesempatan ceramah di masjid asramaku tadi malam mengemukakan sebuah ide cemerlang yang menurutku layak dipikirkan secara serius oleh pengambil kebijakan di negeri ini. Beliau menjelaskan, pemerintah perlu membuat policy penarikan tenaga kerja perempuan yang bekerja di berbagai perusahaan dan instansi secara bertahap. Dari 108,207,767 orang yang bekerja, lebih dari separohnya adalah perempuan. Jika setiap tahun pemerintah berhasil mengurangi 1 juta saja tenaga kerja wanita, maka itu mengurangi total pengangguran lebih dari 10%.

Landasan logisnya adalah patron klasik ekonomi; “Semakin tinggi penawaran, sementara permintaan sedikit, maka harga menjadi murah. Jika penawaran rendah, permintaan besar, maka hargapun naik.” Dalam konteks pasar tenaga kerja, teori permintaan dan penawaran ini juga bisa diaplikasikan. Jika lowongan sedikit, sementara yang melamar banyak, maka perusahaan bisa menekan salary karyawan. Namun, jika perusahaan membutuhkan banyak karyawan dan yang melamar sedikit maka mereka tentu berani menawarkan gaji yang tinggi.

Ketika suami berhasil memenuhi kebutuhan rumah tangga berkat salary tinggi yang didapatkannya di kantor, tentu istri tidak perlu lagi bekerja. Sehingga istri bisa memainkan peran utama sebagai pendidik anak-anak. Maka konsep ideal rumah tangga bisa tercapai karena masing pihak memainkan perannya masing-masing secara maksimal.

Islam mengajarkan equilibrium rumah tangga untuk membangun sebuah peradaban. Suami berperan untuk generasi di masanya. Sementara perempuan menyiapkan generasi mendatang. Ketika peran-peran ini berlangsung dengan baik, maka potensi kegagalan generasi bisa dicegah lebih dini. Bukankah loss generation akibat kurangnya kasih sayang bisa menjadi bom waktu bagi kita semua?

Tentu saja, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Pada bidang-bidang tertentu, perempuan lebih capable daripada laki-laki, seperti dokter kandungan atau guru di pendidikan anak usia dini. Namun, secara umum kehadiran perempuan sebagai Ibu rumah tangga adalah tugas mulia yang seharusnya menjadi acuan kita dalam membangun sebuah peradaban.

Tawaran ini memang harus dikaji lebih mendalam lagi. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar tidak berubah arah menjadi persoalan baru. Namun, sebagai sebuah pemikiran alternatif, penulis menilai gagasan Prof. Dr. Mashudi Muqorrobin membuka wacana baru kita untuk memecahkan problema pengangguran dan berbagai masalah sosial yang melanda Indonesia saat ini.