Polemik KKM: Apakah Kita Benar-Benar Peduli Kampung Halaman?


Polemik pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) masih saja terjadi. Dua kubu yang saling bersitegang masih sama-sama istiqomah dengan pendirian masing-masing. Gebu Minang sebagai inisiator tetap melakukan manufer untuk meng-gol-kan pelaksanaan KMM. Sementara LKAAM Sumbar, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB) dan ninik-mamak, anak-kemenakan urang Minang yang tergabung Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau (GM-KKM) tetap mengadakan perlawanan.

Tercatat sudah 4 kali pelaksanaan KKM mengalami penundaan. Dimulai dari 10-11 Juli 2010,  7-8 Agustus menjadi 23-24 September, 30-31 Oktober, dan reschedule terakhir pertengahan November 2010. Artinya, ketidaksepahaman dan konflik  antara pengusung dan penolak KKM telah terjadi berbulan-bulan. Meskipun bagi orang Minang perdebatan merupakan suatu kewajaran sebagaimana pepatah “iduik api dek silang kayu di tungku”, tapi perang urat syaraf baik itu di media ataupun dalam forum-forum konsilidasi saling bertatap muka tetap saja meninggalkan bekas di hati. Sebagaimana kata Buya Hamka, “Kalaulah robek kain, walaupun dijahit dan disulam, tetap saja tak mulus seperti semula…”.

Sesuatu yang dimulai dengan sengketa jika tetap dipaksakan akan menimbulkan ekses tidak baik ke depan. Taruhlah Gebu Minang lewat pendekatan birokratis akhirnya bisa menyelenggarakan KKM. Namun, apakah hasil dari Kongres 2 atau 3 hari itu bisa terealisasi apabila di lapangan dendam dari pihak-pihak yang kontra datang menghadang??? Alih-alih membawa perubahan berarti bagi masyarakat, clash kepentingan akan semakin memassifkan polarisasi akibat egoisme segelintir elit.

Rilis resmi yang disampaikan oleh DR. Saafroedin Bahar Ketua SC KKM 2010 menyebutkan ada 4 agenda besar KKM: 1.  Pengamalan ABS SBK secara sungguh-sungguh (yang selama ini baru bagaikan pemanis bibir saja); 2. Pembangunan nagari dan kesejahteraan petani (khusus untuk nagari-nagai di ‘Darek’); 3. Pembangunan potensi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir (untuk lima daerah tingkat dua di pesisir serta masyarakat nelayan), dan; 4. masalah kebencanaan, untuk seluruh Sumatera Barat.

Tersurat bahwa keinginan Gebu Minang mengadakan KKM berorientasi pada kemajuan Minangkabau ke depan. Namun, GM-KKM melihat makna tersirat dari semua ini. Pertama, ada ketidakpercayaan kepada elemen-elemen di Ranah untuk mendayung biduk ABS-SBK. Kedua, Wali Nagari beserta perangkatnya serta pemerintah daerah belum mampu mengangkat harkat hidup masyarakat secara progresif. Ketiga, ada stigmatisasi bahwa akademisi, niniak mamak, dan alim ulama di Ranah membiarkan kemunduran terus terjadi. Kemudian prasangka tersirat itu menjadi pembakar kemarahan mereka hingga terus bersikukuh pada posisi penolakan.

Pengagas KKM yang notabene banyak menghabiskan waktunya di Rantau, menurut hemat penulis agaknya harus merubah mindset. Memang posisi strategis mereka di Rantau telah mendapatkan penghargaan dari banyak kalangan. Tapi kembali ke Ranah dengan pendekatan “titik dari ateh” lewat jalur birokratis tidak selama efektif. Pertanyaan penting yang harus dijawab oleh penggagas KKM adalah apakah pembaharuan harus melalui kongres? Kemudian setelah kongres cuma melihat-lihat jauh sambil menghabiskan hari tua tetap di rantau? Kemudian setelah berhasil mengirimkan rekomendasi kepada Gubenur, membiarkan orang kampung merealisasikan pokok-pokok pikiran yang telah mereka rumuskan?

“Kamadang rantau di ulu, Babuah babunggo balun. Marantau bujang dahulu, di kampung panguno balun.” Pernahkan kita serius memikirkan makna dari peribahasa yang selalu didengung-dengungkan sebagai justifikasi adat orang Minang pergi merantau itu? Kata “panguno balun” mengindikasi sebuah proses. Dorongan merantau tentu sangat terkait dengan perjuangan merubah keadaan, baik itu dari segi pengetahuan maupun dari segi finansial. Artinya, kalau sudah “menjadi orang”, janganlah terlena di rantau, atau lebih memilih menghabiskan hari tua dan menghembuskan nafas terakhir di rantau dengan argumentasi, “urang kampung ndak sabaun jo kami lai”.

Marilah kita melihat perjuangan Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan paling sempurna bagi umat Islam (konon orang Minang mengaku sebagai etnis yang Islami di negeri ini). Beliau ketika melakukan revolusi, hadir di tengah-tengah masyarakat Arab. Tak perlu mendahului dakwah lewat berbagai kongres. Berawal dari pendekatan orang-orang terdekat, kemudian terus bergulir hingga akhirnya meluas menjangkau seantero jazirah Arab. Kenapa perubahan yang diusung Nabi berhasil? Karena beliau hadir di tengah-tengah masyarakat bukan sekedar show di mimbar-mimbar mewah. Bukan sekedar berkoar-koar, kemudian pergi begitu saja. Namun, beliau rela berletih-letih, bahkan sama-sama menumpahkan darah di medan perang bersama umat.

Grand design, road map, garis haluan kerja, atau apalah namanya, tak perlu digembar-gemborkan lewat kongres yang memakan dana puluhan atau mungkin ratusan juta. Belum lagi ongkos dan akomodasi peserta yang kalau kita totalkan dengan biaya administrasi penyelenggaraan akan mencapai angka miliaran rupiah. Bukankah akan lebih baik jika dana itu dialihkan untuk peningkatan pelayanan puskesmas-puskesmas, pemberian beasiswa, ataupun dijadikan modal buat petani, nelayan dan pedagang-pedagang kecil di kampung?

Kalaulah memang Gebu Minang miris melihat pergaulan anak muda di kampung yang sudah menerjang norma agama dan nilai-nilai adat, ayo pulang kampung. Paling tidak bisa memberikan wejangan dan tauladan kepada kemenakan. Jika melihat masjid-masjid megah lenggang dan hanya diramaikan oleh orang-orang tua para camat (calon mati), ayo pulang kampung, gerakan masjid dengan kegiatan-kegiatan menarik minat para kaum muda sehingga bangga menjadi “anak surau”. Jika sedih melihat orang kampung sulit mencari sesuap nasi, ayo pulang kampung, berikan modal dan keterampilan agar derajat mereka terangkat.

Ya, menurut hemat penulis gerakan efektif untuk merubah kampung adalah PULANG KAMPUNG. Juallah rumah di rantau, beli tiket pesawat, dan berniatlah mulai detik ini untuk mengabdi di kampung halaman. Sedikit apapun kerja yang dilakukan tentu akan bermanfaat. Apalagi yang pulang itu adalah para pensiunan Jendral, para pengusaha, dan akademisi yang telah sukses di rantau. Tentu kehadiran mereka bisa menjadi spirit bagi orang-orang di kampung. Tak mungkin orang kampung akan mengusir orang nagarinya sendiri.  Kalaupun para migran yang balik kampung ini cuma duduk santai di rumah, uang yang mereka belanjakan di warung-warung tetangga sudah menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Apalagi kalau mereka berkontribusi lebih dari sekedar menghabiskan hari tua di kampung halaman.

Untuk mengakhiri tulisan ini, ada sebuah  kisah tentang kenalan penulis yang merupakan lulusan S1 di sebuah Universitas di Austria dan S2 di Magister Ekonomi Universitas Indonesia. Seorang gadis Aceh yang tinggal di Jakarta bersama sang Ayah. Beliau sejak beberapa tahun lalu aktif dalam kegiatan pemberdayaan anak-anak jalanan. Sekitar sebulan yang lalu, gadis lajang yang belum berumur 30 tahun ini, melebarkan sayap dengan menjangkau daerah-daerah pedalaman. Saat ini program yang beliau kerjakan adalah  membangun masjid, perpustakaan, dan puskesmas di ujung Sungai Kampar Riau, sebuah perkampungan miskin yang tak tersentuh bantuan pemerintah. Puskesmas dijalankan oleh dokter-dokter kenalannya dan dana pembangunan didapatkan dari teman-teman dekat yang simpati dengan perjuangannya.

Untuk gadis muda yang hidup di tengah gemerlap Jakarta, kegiatan sosial yang dia lakukan sungguh luar biasa. Tidak mesti menunggu terselenggaranya kongres ataupun seminar. Tidak harus melalui tangan pemerintah. Niat baik bisa segera dilaksanakan kalau kita memang benar-benar serius. Kenalan penulis itu mengatakan, “Mas tahu setiap 30 menit 3 orang ibu meninggal karena melahirkan… Nah, masa kita sebagai anak muda yang punya ibu masak kita diam saja… Nunggu lembaga zakat, lama keluarnya. Keburu mati si Ibu…“.

So, buat Bapak-Bapak terhormat  penggagas event spektakuler bernama “Kongres Kebudayaan Minang”, apakah masih menunggu terselenggaranya kongres, baru kemudian berbuat untuk ranah Minang??? Apakah sebenarnya kita memang benar-benar peduli dengan kampung halaman, ataukah hanya sekedar simpati sesaat tanpa mau terjun langsung menyelesaikan masalah yang ada? Kalau memang serius, mari tinggalkan rumah mewah di rantau – kembali ke kampung halaman…

 

 

 

 

Iklan

4 thoughts on “Polemik KKM: Apakah Kita Benar-Benar Peduli Kampung Halaman?

  1. Dengan frekuensi dan intesitasitas bahaya gempa dan tsunami yang tinggi di Sumatera Barat akhir2 ini maka Ninik Mamak,Rangkayo jo Induek Bareh lebih lamak di Jawo.Semoga Anda kaum Muda tetap bersemangat ,Kami sekeluarga hanya menikmati lagu2 Minang di Radio Kayu Manih.

  2. Sanak Anggun Gunawan nan ambo hormati, saya sedikit kecewa dengan paradigma yang sanak paparkan.

    ….Kalaulah memang Gebu Minang miris melihat pergaulan anak muda di kampung yang sudah menerjang norma agama dan nilai-nilai adat, ayo pulang kampung. Paling tidak bisa memberikan wejangan dan tauladan kepada kemenakan…

    Saya kira sebagai seorang blogger sanak Anggun tidak terjebak dalam paradigma lama, dimana kita harus pulang kampung & menetap dikampung. Saya saat ini sudah 10 tahun menetap di Padang, setelah 19 tahun hidup diperantauan.

    Mari kita tarik benang merah permasalahan ini, sebab pendapat saya menyebutkan kembalinya sistem pemerintahan nagari di Sumbar (11 Kabupaten) selama 10 tahun terakhir ini memiliki 2 sisi yang berbeda.

    Pertama, semakin minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Sumbar. Sebab dari 1.200 lebih desa yang ada sejak UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digantikan oleh UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah & direvisi oleh UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu akan mempengaruhi pembangunan nagari – nagari yang berjumlah 625 nagari yang ada di 11 Kabupaten.

    Kedua, kembalinya sistem pemerintahan nagari di Sumbar sejak pemberlakuan Otonomi Daerah, memberikan peluang kembalinya kultur budaya minangkabau di 625 nagari itu. Sebagaimana kita ketahui, sistem pemerintahan nagari ini bersandar pada kultur budaya minangkabau yang mengatur tatanan masyarakat minangkabau dari mulai keluarga, paruik, kaum hingga nagari.

    Dari point yang kedua ini, ada potensi masyarakat minangkabau yang terlupakan selama lebih 30 tahun, yaitu kalangan perantau. Lihatlah nagari Sungai Pua di kec. Sungai Pua, Agam, lihat pula nagari Koto Gadang di kec. IV Koto, Agam & lihat pula nagari Sulik Aie di kec. X Koto Diateh, Solok.

    Jadi saya kira asumsi dari

    …..Kedua, Wali Nagari beserta perangkatnya serta pemerintah daerah belum mampu mengangkat harkat hidup masyarakat secara progresif….

    terbantahkan dengan apa yang kita lihat pada nagari Sungai Pua, Koto Gadang, Sulik Aie dan beberapa nagari yang lain yang ada di Ranah Minang. Mengapa secara dominan nagari-nagari yang lain belum mampu bangkit ? Saya kira probelmnya sama dengan fenomena yang ada saat ini, yaitu polemik antara yang setuju dengan KKM 2010 dengan yang tidak.

    ……menurut hemat penulis gerakan efektif untuk merubah kampung adalah PULANG KAMPUNG. Juallah rumah di rantau, beli tiket pesawat, dan berniatlah mulai detik ini untuk mengabdi di kampung halaman. Sedikit apapun kerja yang dilakukan tentu akan bermanfaat. Apalagi yang pulang itu adalah para pensiunan Jendral, para pengusaha, dan akademisi yang telah sukses di rantau. Tentu kehadiran mereka bisa menjadi spirit bagi orang-orang di kampung. Tak mungkin orang kampung akan mengusir orang nagarinya sendiri….

    Saya kira pendapat dunsanak ini memang ada benarnya, namun kita tidak bisa pula memaksakan dunsanak kita yang lain untuk pulang ke kampung halamannya. Sebagaimana pula dunsanak yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan namun tetap bertahan di rantau. Begitu pula dengan anggota kaum yang mengangkat penghulu yang notabene berdomisili di rantau. Kultural minangkabau memerlukan kebersamaan, “sadanciang bak basi, saciok bak ayam…”. Kebersamaan hanya bisa kita peroleh dengan komunikasi.

    Oleh sebab itu, saya kira sebagai orang muda, dunsanak paham sekali dengan kemajuan IT saat ini. Setiap anak nagari, terutama yang ada dirantau bisa berkomunikasi dengan pemerintahan nagarinya. Kita hanya perlu lakukan merilis website nagari, milis nagari, baik milist palantanya maupun milist balerong. Apakah suatu hal yang mustahil? Saya kira tidak, sebab paling tidak pemerintah nagari bisa merilis website yang sub domain seperti blog yang saat ini dunsanak miliki.

    Website Nagari – Sebagai Media Komunikasi Perantau Dengan Nagari
    http://www.facebook.com/note.php?note_id=157648330917108

    Artikel & Koreksi Penulisan Nama Nagari >> Wikipedia.org
    http://www.facebook.com/note.php?note_id=171549732860301

    …..Sebagaimana kata Buya Hamka, “Kalaulah robek kain, walaupun dijahit dan disulam, tetap saja tak mulus seperti semula…

    Saya kira tulisan sanak ini bisa memperlebar “kain yang robek itu”, terlebih sanak sebagai orang muda yang semestinya lebih mudah menyikapi sebuah perbedaan pendapat. Saya kira hal ini ada peristiwa lama yang terulang kembali, silahkan telusur pada link yang saya sertakan

    Jong Sumatranen Bond
    http://id.wikipedia.org/wiki/Jong_Sumatranen_Bond
    —Kelahiran JSB pada mulanya banyak diragukan orang. Salah satu diantaranya ialah redaktur surat kabar Tjaja Sumatra, Said Ali, yang mengatakan bahwa Sumatra belum matang bagi sebuah politik dan umum. Tanpa menghiraukan suara-suara miring itu, anak-anak Sumatra tetap mendirikan perkumpulan sendiri. Kaum tua di Minangkabau menentang pergerakan yang dimotori oleh kaum muda ini. Mereka menganggap gerakan modern JSB sebagai ancaman bagi adat Minang. Aktivis JSB, Bahder Djohan menyorot perbedaan persepsi antara dua generasi ini pada edisi perdana Jong Sumatra.—-

    Dari logo KKM 2010 yang sanak copy paste di page KKM 2010, bayangkanlah sinergi yang bisa dihasilkan dari organisasi-organisasi itu, sebab dalam falsafah minangkabau, setiap manusia pasti memiliki kekurangan & kelebihan, bahkan yang “buto”, “pakak” bahkan “lumpuah” sekalipun.

    Kekurangan yang ada pada diri dunsanak kita, harusnya dilakukan saling isi mengisi satu sama lalin. Disebabkan adanya kekurang-kekurang inilah, diperlukan sebuah “Musyawarah” untuk mencapai “Mufakat”. Namun, beberapa tahun belakangan ini, kekurangan dunsanak kita ini, dijadikan sebagai “alat” untuk menciderai bahkan menjatuhkan, sekurang-kurangnya sebagai bahan “cimeeh” pada dunsanak kita.

    wasalam

    AZ – 32 th
    Padang,
    kebetulan saya editor logo di page KKM 2010 itu,
    orang muda seharusnya lebih sabar menghadapi ‘kekerasan’ kalangan yang lebih tua.

    1. Jangan sampai ada anak Minang yg mirip seperti Barry Obama, dia cuma numpang lewat di jakarta, besar di Hawai (USA) dan akhirnya kita hanya bangga/kagum kalo dia pernah di Indonesia :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s