Pagi ini aku begitu bersemangat menghadiri kajian Kamis Pagi Tafsir Al Qur’an di PP. Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro. Maklumlah, gersang spiritual telah menghinggapi pasca hiruk-pikuk lebaran yang banyak dihabiskan dengan acara–acara hiburan. Jam enam kurang seperempat aku segera ke kamar mandi dengan mata dibaluti lakban biar tak kena air. Bagian dari security  yang dinasehatkan oleh Bu Dokter Daru dan Bu Dokter Ima, dua Dokter spesialis mata RS. Sardjito yang menangani proses operasi mataku. Sebenarnya bisa aja sih ngak pake mandi.  Tapi karena pingin tampil rapi and steady biar tampak ganteng sama Ibu-Ibu dan Mbak-Mbak jama’ah lain, bela-belain deh aku mandi plus keramas. Ya, paling tidak bisa promosi diri yang masih single… He2..He2..

Dari bawah sudah terdengar suara Prof. Yunahar Ilyas, Lc. M.Ag dari Auditorium lantai 3, tempat kajian diadakan. Wah, ternyata aku terlambat. Setelah salaman sama Mas Ananto yang  stand by di depan pintu, akupun tak sulit mencari tempat duduk. Ya, mungkin karena baru pertemuan pertama pasca lebaran, jadi jam’ah yang hadir belum sebanyak biasanya.

Langsung saja aku memusatkan perhatian dengan pemaparan Ustadz Yun yang membahas masalah warisan. Masalah fiqh klasik yang belakangan ini kembali aktual karena dibakar oleh para aktivis gender. Lewat senjata keadilan dan kesamarataan mereka menyerang aturan Islam yang memberikan porsi 2:1 kepada laki-laki dalam pembagian harta warisan.

Membawa logika universalitas dan generalis mereka tampak jumawa dengan teriak-teriakan keadilan. Memperoleh kekuatan untuk mengusik berbagai aturan agama yang dianggap melecehkan perempuan. Apalagi ketika menemukan ayat Al Qur’an yang menyatakan pembagian harta warisan 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Maka semakin keraslah suara mereka, menuduh syariat telah berlaku diskriminatif. Kemudian agama dihina sebagai “berhala” yang melindungi praktek patriarkhi dalam masyarakat.

Ketika bisa merumuskan rangkaian  kasus menuju kesimpulan, “Teori Dominasi Patriarkhi”, maka serta-merta mereka tersenyum lebar. Sebagai tanda kemenangan bahwa memang agama harus disingkirkan dalam kehidupan yang kompleks di zaman post modern saat ini. Namun, boro-boro mengajukan sebuah solusi yang komprehensif,  mereka malah terjebak dalam euforia pribadi, “Kemenangan atas Laki-Laki”.

Kebanyakan aktivis Gender tidak membaca lebih jauh aturan-aturan syariat. Kepentingan mereka hanyalah mencari celah-celah pada norma-norma agama, untuk kemudian dijustifikasi sebagai “penyebab masalah”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Yunahar, salah satu contoh yang menunjukkan dangkalnya cara berpikir aktivis Gender adalah mereka mereduksi pembagiaan warisan 2 untuk laki dan 1 untuk perempuan pada seluruh kasus. Padahal hukum syariat mengatakan pembagian 2:1 itu dipakai untuk anak laki-laki dengan anak perempuan. Sementara untuk pembagian yang lain, misalnya untuk orang tua, suami istri, saudara laki-laki dan perempuan, syariat memberikan ketentuan lain. Bahkan dalam pembagian harta warisan, Islam mendahulukan musyawarah daripada eksekusi langsung membagi warisan sesuai jatah-jatah yang telah ditetapkan syariat. Kaum perempuan bahkan bisa mendapatkan jatah yang lebih daripada laki-laki jika musyawarah para ahli waris menghendaki itu.

Kalaupun ada pembagian 2:1 untuk anak-anak dari seseorang yang meninggal, maka itu semata-mata atas pertimbangan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar daripada wanita dilihat dari sisi pemenuhan finansial. Dalam Islam yang dituntut mencari nafkah adalah laki-laki. Dia berkewajiban menghidupi keluarga. Sementara wanita tidak dibebankan syariat untuk mencari nafkah karena dia ditanggung oleh suami, ayah, saudara laki-lakinya, dan berhak atas tunjangan sosial dari zakat dan infak ketika tidak memiliki sanak saudara laki-laki yang menanggung kebutuhan hidupnya.

Ini memang akan semakin ribet ketika kita aktualisasikan dalam konteks Indonesia. Betapa banyak laki-laki yang tak bertanggung jawab sehingga banyak perempuan yang harus terjun mencari nafkah lewat pekerjaan-pekerjaan menyedihkan seperti menjadi pembantu di luar negeri.

Bukankah para akivis gender juga sepakat bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Jadi jika kondisi carut-marut yang memarginalkan perempuan terjadi di Indonesia, apakah Islam bisa disalahkan??? Jangankan diberi kesempatan untuk jadi Undang-Undang Negara dalam mengatur masyarakat, baru sebatas Perda saja para aktivis gender sudah kalang-kabut berteriak ke sana kemari mengkampanyekan penentangan.

Munawir Sjazali, Mantan Menteri Agama, sempat bimbang dalam hal warisan ini. Anak laki-lakinya disekolahkan ke Amerika Serikat. Sementara anak perempuannya kuliah di jurusan Tata Boga sebuah Universitas di Jakarta. Tentu saja budget kuliah di luar negeri lebih mahal daripada kuliah di dalam negeri. Dalam dilema berkalutan dengan rasa bersalah, beliaupun memutuskan untuk sowan pada seorang Kiyai. Sang Kiyai-pun dengan cerdasnya memberikan solusi, “Begini saja Pak, kalau sekarang yang lebih banyak Bapak danai adalah anak yang laki-laki, nanti pas pembagian harta warisan berikanlah bagian yang lebih kepada anak yang perempuan. Jadinya kan bisa impas tu Pak…”. Pak Sjazali-pun mengamini “konsep keadilan” ala Sang Kiyai.

Kita tentu akan tersenyum memikirkan logika simplikitis seperti itu. Demi meredam rasa ketidaknyamanan karena merasa tidak adil untuk urusan perkuliahan, syariat kemudian diakal-akali. Sebenarnya siapa yang salah? Kenapa Pak Sjazali tidak memberikan perlakukan dan budget yang sama kepada kedua anaknya itu sejak awal? Kenapa syariat pewarisan harus dibongkar-bongkar karena kesalahan sendiri?

Ya, begitulah dirkursus yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang bersuara lantang mencela agama, tapi hanya membaca syariat secara partikular. Memang suara mereka tampak bergelora, seolah membawa angin perubahan baru. Tapi janganlah langsung terpesona oleh tampilan dan teriak  histeris mereka. Karena bisa jadi itu hanyalah silauan fatamorgana yang kita kira mata air dari kejauhan….