Mencoba keluar dari kecendrungan ceramah-ceramah sebelum sholat Tarawih yang berkutat seputar puasa, tazkiyatun nafs, dan taqwa, Dr. Jawahir Tanthowi, SH., Ph.D., dalam kesempatan memberikan kultum di Masjid Kampus UGM kemarin malam, mengugah pola mindset selama ini dalam penanganan konflik Israel – Palestina.

Sesuatu yang tak dapat dipungkiri, penindasan yang dialami oleh masyarakat Palestina telah menyita perhatian amat besar bagi kaum muslimin Indonesia. Namun, bantuan demi bantuan yang tergerak atas dasar kemanusiaan dan iman selama ini, termasuk demonstrasi-demonstrasi anti Israel, tak lebih dari ekspresi kemarahan sesaat yang kemudian meredup ketika Israel mulai mengurangi intensitas serangannya. Padahal kondisi real yang terjadi di Palestina, penindasan sama sekali tak terhenti. Namun, karena tak begitu massif disiarkan oleh media-media Indonesia, reduplah juga kemarahan beberapa kaummuslimin di Indonesia. Kemudian isu Palestina-Israel ditelan rutinitas sehari-hari, menguap begitu saja, tanpa sebuah solusi komprehensif dan mencapai pokok persoalan.

Dr. Jawahir Tanthowi, SH., Ph.D.,  dikenal sebagai pakar Hukum Internasional, yang sehari-hari mengajar di Universitas Islam Indonesia, menawarkan sebuah pemikiran baru bahwa sudah seharusnya para cendikiawan Islam dan kaummuslimin di Indonesia melihat peranan diplomasi internasional untuk meredam kesewenang-wenangan Israel selama ini. Menurut beliau, ketidakmampuan masyarakat muslim dunia untuk menghalangi aksi-aksi Israel lebih dikarenakan tidak adanya hubungan diplomatik antara Israel. Sehingga ketika timbul masalah, mereka kebinggungan mencarikan jalan keluar, karena dalam pergaulan internasional, forum resmi rekonsiliasi dilakukan lewat upaya diplomatik pemerintah antar negara. Maka tak salah, ketika Israel mengganas, Kedubes Amerika Serikat menjadi serbuan para demonstran Pro Palestina, karena memang tidak ada Kedubes Israel.

Menurut Jawahir, ketika ada hubungan diplomasi dua negara, maka akan sangat mudah terjalin komunikasi jika ada permasalahan baik itu melibatkan kedua negara, ataupun permasalahan yang melibatkan negara ketiga. Kasus penangkapan anggota DKP yang beberapa hari mencuat dan bisa diselesaikan dengan “baik”, cuba beliau angkat sebagai contoh keberhasilan pendekatan diplomatik. Berbeda halnya dengan konflik Israel-Palestina, yang menyita perhatian sebagian besar pemimpin dan rakyat Indonesia,  pemerintah Indonesia terlihat kebinggungan kemana menyalurkan kemarahan rakyat? Karena merasa dekat, maka jalur diplomasi tak langsung kemudian diarahkan kepada Amerika Serikat. Tapi upaya pemerintah itu tetap saja menuai protes. Sebab bagi aktivis Pro Palestina, Amerika Serikat adalah sahabat dekat Israel.

Teori Hukum Internasional memang mengatakan, hubungan diplomatik dibangun atas dasar equality, dimana masing-masing negara berdiri sama tegak. Dari prinsip inilah menurut Dr. Jawahir, pendekatan diplomatik sangat efektif untuk berdialog dan memecahkan masalah secara lebih efektif. Toh, pilihan untuk  tidak menjalin hubungan diplomatik antara Israel-Indonesia yang dipertahankan selama ini tidak berpengaruh positif terhadap kondisi di Palestina. Artinya, kenapa tidak mencoba merubah paradigma kebijakan hubungan internasional yang kita anut selama ini???

Kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya usulan Dr. Jawahir bukanlah pemikiran yang sama sekali baru. Abdurrahman Wahid (alm) ketika menjabat sebagai Presiden, sudah mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan sempat diberitakan, Gus Dur beberapa kali berkunjung ke Israel. Namun, ide kreatif Gus Dur itu dipandang sini oleh beberapa tokoh Islam, hingga timbul tudingan-tudingan negatif terhadap cucu pendiri Nahdatul Ulama ini.

Menurut hemat saya, meskipun disampaikan dalam mimbar kehormatan pada majelis suci di bulan Ramadhan, agaknya tawaran Dr. Jawahir membutuhkan pertimbangan lebih matang. Setahu saya, beberapa negara-negara Muslim sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau tidak salah ada Mesir dan Turki. Namun, tetap saja tidak bisa berbuat banyak ketika Israel “agi bernafsu” membombardir Palestina.

Memang secara teoritis, hubungan diplomatik dibangun atas dasar equality, duduk sama rendah – berdiri sama tinggi. Namun, apakah semangat itu bisa diaplikasikan dalam tataran konkret? Apakah memang negara-negara Islam punya wibawa hingga ketika duduk di meja perundingan didengarkan kata-katanya oleh Israel? Jangankan negara-negara Muslim, tekanan dan resolusi PBB saja yang merupakan forum internasional nomor satu di dunia ini tidak digubris sama sekali oleh Israel.

Lebih jauh lagi, untuk konteks Indonesia, apakah kita memang punya diplomat-diplomat handal yang bisa bersilat lidah sehingga membuat diplomat-diplimat Israel mengangguk-anggukan kepala? Apakah kita punya diplomat-diplomat hebat yang mampu berdialog sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution? Jangankan berdebat dengan orang-orang Yahudi yang dikenal pintar-pintar, berdebat dengan diplomat Malaysia saja, yang universitas-universitas banyak diajar oleh dosen-dosen dari Indonesia, banyak pihak melihat masih sering kali kalah.

Sebagai pemikiran akademisi, tentu saya sangat menghargai pandangan Dr. Jawahir. Tapi tentu, tawaran teoritis atas problem kompleks Palestina tidak bisa dipecahkan lewat kultum menjelang sholat Tarawih. Butuh waktu panjang. Tak hanya sekedar mengutip satu ayat Al Qur’an, tetapi juga harus membuka seluruh isi Al Qur’an, menelaah hadis-hadis, dan membaca sejarah Nabi ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi.

NB: Terima kasih buat Pak Jawahir, yang telah memungkinkan saya untuk membuat tulisan ini. Di tengah kebekuan ilmiah yang saya dera beberapa bulan ini. Jauh dari kampus dan bergelut dengan tes-tes kerja, membuat saya merasa kehilangan teramat besar. Saya rindu kembali ke kampus….:)