Sejak April 2010 yang lalu, Tim Penanggulangan Masalah Pembajakaan Buku Ikatan Penerbit Buku Indonesia (PMPB IKAPI) giat melakukan penelusuran buku-buku bajakan di berbagai kios yang ada di kota-kota Besar di Jawa Tengah dan DIY. Konon, sudah ribuan buku bajakan yang ditemukan.

Jogjakarta sebagai kota pendidikan yang dihuni oleh ratusan ribu mahasiswa memang surganya buku-buku bajakan. Ada beberapa sentra penjualan buku bajakan yang selalu ramai dikunjungi, seperti: di belakang kawasan elite Malioboro dan kawasan kampus UII Cik Di Tiro.

Meskipun sudah diancam dengan UU Hak Cipta dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 5 miliar, tetap saja tak menyurutkan geliat peredaran buku-buku bajakan. Permintaan yang tetap stabil atau bahkan cendrung meningkat untuk beberapa buku membuat kios-kios buku bajakan tetap eksis sampai sekarang.

Sementara itu, di kampus para mahasiswa tetap saja diberikan khutbah tentang pentingnya menghargai hak cipta dan karya intelektual. Namun, buku-buku perpustakaan kampus masih juga dipenuhi oleh buku-buku fotokopian terutama buku-buku impor yang harga aslinya selangit.

Pernah suatu kali, saat saya masih berstatus mahasiswa (kalau sekarang bersatus pengangguran… he2..), seorang mahasiswi kedapatan membawa buku fotokopian yang buku aslinya ditulis oleh Sang Dosen yang sedang mengajar. Sontak saja Sang Dosen mengambil buku itu dan melemparnya ke lantai. Dengan penuh amarah, dan suara tinggi beliau memaki-maki sang Mahasiswi. “Anda tidak menghargai saya. Sebagai seorang calon intelektual, seharusnya Anda ngerti etika-etika ilmiah dan menghargai karya orang lain”. Hingga sampai  jam kuliah berakhir, kemarahan beliau belum juga reda, sehingga Sang Mahasiswa hanya bisa tertunduk, diam membisu menahan malu.

Siapa yang tidak tergiur dengan buku-buku bajakan yang harganya “ngak masuk akal”? Suatu kali penulis membeli buku bajakan, best seller internasional yang telah diterjemahkan, yang harganya 3 kali lebih murah dari buku aslinya.

Mahasiswa yang budgetnya pas-pasan tentu lebih  memilih mengfotokopi buku  yang lebih irit 2-3-4 kali lipat daripada harus membeli buku asli. Kalau bisa mendapatkan 5 buah buku bajakan/fotokopian dengan uang Rp. 100 ribu, buat apa juga gaya-gayaan beli buku asli tapi cuma dapat 2 buku? Apalagi budget uang belanja harus dimanage sebaik mungkin buat berbagai kebutuhan lain yang juga mesti dipenuhi.

Peredaran buku-buku bajakan dan aksi fotokopi buku-buku asli membuat penerbit mati gaya. Sudah capek-capek mencari naskah bagus, melakukan editing, membayar penulis, biaya percetakan, desain buku, promosi, distribusi, eh ketika nyampai di pasar enak saja digandakan orang lain. Tak hanya penerbit, penulis-pun pastinya geram ketika karyanya dijiplak dan diperbanyak begitu saja tanpa izin, tanpa hak royalti.

Keberadaan buku-buku bajakan dan aksi fotokopi buku-buku asli memang tak mudah diatasi. Di satu sisi masyarakat begitu antusias membeli buku, tapi di sisi lain harga buku yang masih mahal harus berhadapan dengan  keterbatasan ekonomi.

Sosialisasi apapun untuk memberantas pembajakan tidak akan efektif selama pemerintah tidak membuat regulasi yang memihak pasar. Harga kertas tetap dibiarkan naik, sehingga harga bukupun meningkat dari tahun ke tahun. Padahal ribuan hektar hutan telah digunduli untuk memproduksi kertas. Tapi, kok rasanya tidak ada kompensasi untuk itu. Seolah-olah program peningkatan sumber daya manusia yang digembar-gemborkan pemerintah kontraproduktif dengan semakin sulitnya masyarakat memperoleh buku-buku dengan harga terjangkau.

Kadang aku berpikir, rakyat sudah ingin maju tapi kebijakan pemerintah seringkali menghalangi langkah progresif rakyat itu. Meskipun telah dicap sebagai perbuatan melanggar hukum, tetapi para pembajak buku tidak bisa dicap “bejat” dan “hina”. Satu hal yang tak dapat dipungkiri, betapa banyak mahasiswa yang telah tertolong oleh aksi nakal mereka, hingga bisa menjadi sarjana lewat bantuan buku-buku murah yang mereka distribusikan.

So, seharusnya pemerintah lebih aware. Subsidi pendidikan tidak melulu harus lewat beasiswa. Tapi bisa juga dialirkan lewat penyediaan buku-buku murah. UU Hak Cipta hanya sekedar pepesan kosong, jika tak dibarengi kepedulian pemerintah terhadap peredaran buku-buku berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.