“Apa kata dunia?” dengan logat bahasa Indonesia wilayah yang menjadi tagline iklan Direktorat Jenderal Pajak tak lagi sering muncul di berbagai media seperti biasanya sejak bola liar yang dilemparkan oleh Susno Duaji mengelinding kencang. Markus pajak telah menjadi incaran kelas wahid para penegak hukum, perlahan menenggelamkan kasus Century yang penuh intrik politik.

Kementerian keuangan ketika melakukan rapat kerja untuk APBN 2010 bersama DPR menyatakan total penerimaan negara dari perpajakan mencapai Rp736 triliun. Sedangkan realisasi pajak pada tahun 2009 mencapai Rp 641,2 triliun. Bandingkan dengan realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2009 yang mencapai Rp 866,8 triliun. Sekitar 73% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Maka tak pajak adalah nafas bagi negara untuk melangsungkan eksistensinya.

Di saat Dirjen Pajak bersorak-sorai menyadarkan warga negara untuk membayar pajak,  ketika itu pula satu per satu kasus mafia pajak yang melibatkan orang dalam terungkap. Kalau ngak bayar pajak memang bisa dicemooh dengan lontaran “Apa kata dunia?”. Tapi kalau “pegawai pajak nilap pajak?”, gimana tuh ceritanya? Sementara rakyat biasa dengan penghasilan pas-pasan dikejar-kejar untuk membayar pajak, di sisi lain para orang kaya dan konglomerat bermesraan dengan pegawai pajak.

Ketika kredibilitas para pegawai pajak dipertanyakan, rakyat tentu akan was-was, apakah uang yang mereka serahkan memang sampai ke kas negara? Ketidakjelasan ini bisa saja membuat rakyat menggalang kekuatan untuk melakukan Gerakan Anti Pajak.

Belum lagi ketidakjelasan, kemana uang yang dipunggut dari rakyat itu dikelola? Meskipun berbagai pajak telah dikeluarkan, tetap saja tak ada jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Sekolah tetap mahal. Rumah sakit tetap mahal. Orang miskin dan gelandangan tetap banyak.

Kalau kita melihat di negara-negara maju, distribusi pajak benar-benar tampak nyata. Ada jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya terkait pendidikan, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Pengangguran saja diberikan santunan oleh negara. Itupun masih dilengkapi dengan kebijakan standar penghasilan para wajib pajak. Apabila setelah setahun dihitung oleh petugas penghasilan minimun wajib pajak tidak terpenuhi, maka negara akan mengembalikan pajak yang telah dikeluarkan kepada yang bersangkutan.

Di negara maju ada regulasi yang jelas dan korelasi yang jelas atas pemenuhan kewajiban pajak dengan hak yang didapatkan oleh warga negara. Sementara di Indonesia, ketika punya uang berjibun pajak melilit kita, tapi di saat melarat negara seolah-olah tak mau tahu dengan nasib kita.

Melihat dari sumber daya alam yang kita miliki, seharusnya rakyat Indonesia tak perlu dibebani pajak. Tapi pengelolaan yang tak becus telah membuat rakyat negara yang kaya ini hidup melarat.

Beberapa orang yang hidup mewah karena punya akses untuk mengelola sumber daya, masih juga dianakemaskan dengan penunggakan dan pengurangan pajak. Sementara rakyat kebanyakan tetap ngos-ngosan mencari sesuap nasi, menyekolahkan anak, dan berusaha tidak sakit agar bisa terus melanjutkan hidup.

Ya, negara ini memang negara aneh…