Sebagai suku bangsa yang telah menorehkan sejarah manis dalam pendirian negara Indonesia lewat peran putra-purtri-nya, Minangkabau boleh berbangga dengan sederetan nama. Tan Malaka, yang dikatakan Harry Poeze sebagai “guru ideologis” Soekarno dan telah memainkan peran intelektual luar biasa peristiwa heroik di Lapangan Ikada selang beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan; Mohammad Hatta, proklamator cerdas lagi sederhana; Syahrir, politisi sosialis yang menjadi berhasil melakukan berbagai upaya diplomasi ketika negara baru Indonesia dirongrong agresi; Agus Salim, orangtua jenius dengan kepiawaiannya menguasai berbagai bahasa dunia; Mohammad Natsir, yang telah berjasa menyatukan bangsa ini lewat Mosi Integral-nya; dan sederet tokoh-tokoh lainnya.

Ada sebuah kerinduan dari masyarakat Minangkabau, baik yang ada di perantauan maupun di kampung halaman akan hadirnya tokoh-tokoh nasional dari etnis mereka. Sebenarnya kerinduan itu sedikit terobati dengan kiprah beberapa tokoh seperti Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Hasnul Suhaimi (Dirut XL), Emirsyah Satar (Dirut Garuda), Gamawan Fauzi (Mendagri), Tifatul Sembiring (Menkoinfokom), Febri Diansyah (Peneliti ICW), Saldi Isra (Pakar Hukum Tata Negara), Prof. Taufik Abdullah, Taufik Ismail (Sastrawan) dan berbagai nama lainnya yang mengisi posisi-posisi strategis dalam berbagai bidang di negeri ini. Namun, kiprah mereka dirasa hanya sebagai capaian pribadi bukan keberhasilan kolektif dari sebuah komunitas intelektual dan sistem adat yang bergerak tersismatis.

Berbagai konflik dan perubahan sosial melingkupi sejarah Minangkabau. Dalam DRAF KEPUTUSAN/MUFAKAT/KESEPAKATAN KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU TENTANG AJARAN DAN PENGAMALAN ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, SYARAK MANGATO ADAT MAMAKAI, ALAM TAKAMBANG JADI GURU UNTUK SELURUH KELUARGA BESAR MINANGKABAU DI RANAH MINANG DAN DI RANTAU disebutkan:

“Sejak abad ke 13 Masehi, masyarakat Minangkabau telah mengalami rangkaian goncangan dan perubahan sosial, yang secara mendasar telah mempengaruhi sistem nilai dan tatanan kelembagaan masyarakat Minangkabau yang berbasis nagari. Agama Islam yang masuk dalam abad ke 16 Masehi merupakan faktor yang paling penting dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan Minangkabau dalam abad-abad sesudahnya.

Perbedaan ajaran antara adat Minangkabau dan agama Islam dalam masalah hukum kekerabatan dan hukum waris selain telah menyebabkan terjadinya sengketa berkepanjangan mengenai harta pusaka tinggi, juga telah menyebabkan retaknya hubungan silaturrahmi sesama warga Minangkabau. Oleh karena masyarakat Minangkabau tidak mempunyai tatanan kelembagaan di atas tingkat nagari, maka rangkaian goncangan dan perubahan sosial tersebut hanya diselesaikan secara setempat-setempat, dan belum pernah dikonsolidasikan secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan terencana.

Abad ke 19 Masehi adalah abad yang paling menentukan dalam sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Dalam abad ini bukan saja telah terjadi rangkaian pemurnian dan pembaharuan terhadap akidah dan pengamalan adat dan syarak, tetapi juga telah terjadi campur tangan kaum kolonialis Hindia Belanda yang mengadu domba kaum adat dan kaum agama, yang sama-sama menganut agama Islam. Setelah mengalami konflik berkepanjangan yang disusul oleh perang saudara yang dahsyat antara tahun 1803-1838, pada tahun 1832 Tuanku Imam Bonjol memberikan fatwa ishlah yang menjadi dasar untuk pengembangan Ajaran Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai (ABS SBK) – yang kemudian dilengkapi dengan ‘Alam Takambang Jadi Guru — sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau. Fatwa Tuanku Imam Bonjol ini kemudian dikukuhkan dalam Sumpah Satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 di Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar. Oleh karena kemudian seluruh Minangkabau dijajah oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang melancarkan politik adu domba dan politik tanam paksa, yang disusul oleh dua kali Perang Dunia, dua kali Perang Kemerdekaan, serta rangkaian konflik dalam negeri yang berkepanjangan, Nilai Dasar dan Ajaran ABS ~SBK tersebut belum sempat terhimpun dan disatukan secata terpadu dalam suatu dokumen yang disahkan bersama oleh masyarakat Minangkabau.

Pada abad ke 20, masyarakat Minangkabau telah aktif ikut serta, baik dalam pergerakan kemerdekaan nasional, dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun dalam pembelaan negara menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Baik sistem hukum nasional maupun instrumen hukum internasional hak asasi manusia pada dasarnya menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak suku bangsa dan masyarakat hukum adat. Pengakuan konstitusional terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia ini tercantum dalam sesanti ‘Bhinneka Tunggal Ika’pada Lambang Negara.

Baik untuk mengadakan konsolidasi ke dalam, maupun untuk mempersiapkan diri memanfaatkan peluang, menghadapi tantangan, dan menunaikan kewajiban sebagai warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan secara formal Ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai jati diri dan identitas kultural suku bangsa dan masyarakat hukum adat Minangkabau.

Untuk itu Gebu Minang yang merupakan organisasi payung seluruh orang Minang di seluruh dunia akan mengadakan KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU PERTAMA pada tanggal 10-11 Juli 2010 di Balai Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi. Adapun materi maupun kerangka pembahasan dapat dibaca didownload pada link berikut ini.

Dalam draf di atas terlihat penekanan pada filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”  (Adat Bersandarkan kepada Agama, Agama Bersandarkan kepada Kitabullah) atau seringkali disingkat menjadi ABS-SBK. Diindikasikan sebagai great aggrement antara Kaum Agama dan Kaum Adat, filosofi penuh makna ini terus mendapat kritikan dari berbagai pihak internal orang Minang sendiri. Bagi kelompok berpaham liberal mengatakan konsep ABS-SBK semakin membuat orang Minang hanyut dalam romantika masa lalu, mengabaikan perkembangan pluralitas dan multikulturalitas, dan menutup diri dari afirmasi terhadap keberagaman keyakinan. Bagi kelompok pembela agama, meskipun ABS-SBK sudah digadang-gadangkan sebagai world view masyarakat Minang, namun masih banyak aturan-aturan adat yang tak sesuai dengan syariat Islam. Bagi kelompok pragmatis, ABS-SBK tak lebih dari donggeng masa lalu yang tak perlu dipuja-puja secara berlebihan.

Orientasi peneguhan kembali ABS-SBK itu sebagai landasan filosofis bagi perubahan dan dinamika masyarakat Minangkabau yang dikampanyekan oleh Gebu Minang mungkin berangkat dari paham similaritas antara Minang dan Islam. Lewat perujukan kepada nilai-nilai Islam-lah, orang Minang akan mampu menghadang pergolakan zaman. Sebuah peneguhan yang sah-sah saja, meskipun dari sudah pandang Pluralisme sebagai gerakan konservatif dengan tetap memperkuat identitas satu agama pada satu etnis masyarakat.

Rencana Kongres Kebudayaan Minangkabau Pertama yang digagas oleh Gebu Minang ini merupakan langkah strategis dalam mengembalikan kembali identitas Minang yang saat ini dinilai berjalan tanpa arah. Usulan pasal mengenai perlunya sebuah nama khas yang menunjukkan keMinang-an sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Batak, agaknya menjadi pembahasan menarik.

Team penggagas bergerak lebih jauh tidak hanya pada dataran teoritis namun juga telah mempersiapkan strategi-strategi simbolik dan praktis demi peneguhan ABS-SBK ini. Sebuah langkah antisipatif yang cerdas, di tengah kecendrungan orang Minang, “berbuih-buih ketika berdebat, tapi memble saat aplikasi”.

Semoga Kongres Kebudayaan Minangkabau I yang akan diadakan pertengahan tahun ini bisa berjalan sukses. Tidak hanya berkontribusi positif bagi kemajuan orang Minang ke depan, tapi juga bermanfaat bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sebagaimana cita-cita yang pernah didengungkan oleh Tan Malaka, “Merdeka 100% untuk Indonesia”.

Bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berminat mengikuti dan menyumbangkan pemikiran dalam Kongres ini bisa terlebih dahulu membaca 2 draf berikut:

**********************************

NB: Terima kasih kepada Uda Drs. Zulharnen, M.S (Dosen Geografi UGM) yang telah mengirimkan draf untuk pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau ini kepada saya.