Bloomberg Initiative mengelontorkan dana sekitar Rp. 39 miliar atau US $4.195.442 untuk mendukung gerakan anti rokok di Indonesia dalam rentang waktu 2007-2010. Salah satu institusi yang disebut-sebut menerima dana itu adalah ormas Islam terbesar di negeri ini, Muhammadiyah dengan jatah Rp. 3,6 miliar. Beberapa pihak bertanya-tanya, apakah pemberian grant ini ada hubungannya dengan fatwa pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat fatwa haram Nomor 6//SM/MTT/III/2010 pada Senin malam 8 Maret 2010 yang lalu? Tudingan miring adanya “fatwa pesanan” yang dialamatkan kepada MTT Muhammadiyah amat beralasan apabila kita merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MTT pada tahun 2005 untuk kasus yang sama bahwa merokok masih berstatus MUBAH. Mengapa terjadi perubahan fatwa yang terkesan begitu cepat dan tergesa-gesa? Apalagi kampanye rokok memudaratkan dari segi kesehatan dan ekonomi yang menjadi alasan kuat untuk pengharaman pada fatwa 2010 ini sudah didengungkan oleh banyak kalangan pada tahun 2005.

Dilihat perspektif sejarah, memang manipulasi fatwa karena godaan kekuasaan dan materi telah menjadi racun yang melingkupi “pemilik” otoritas keagamaan. Maka kecurigaan adanya korelasi keputusan MTT Muhammadiyah dengan gelontoran dana 3,6 miliar bisa dipahami. Namun, sebuah kekritisan dapat pula ditimpali dengan kekritisan.

Kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya Muhammadiyah lebih tersandera dan dimusuhi dengan fatwa ini. Dibenci pemerintah, petani, pengusaha, dan penikmat rokok. Citra Muhammadiyah bisa saja terpuruk di mata masyarakat dan negara. Sebagaimana yang kita ketahui penerimaan negara  dari cukai dan pajak rokok pada 2006 mencapai Rp52 triliun. Jumlah yang tidak sedikit dalam membantu pemerintah menjalankan negara.

Prof. Dr. Yunahar Ilyas, salah satu Ketua PP. Muhammadiyah, dengan tegas mengatakan, tidak hubungan antara grant dari Bloomberg Initiative dengan fatwa haram rokok. Bahkan beliau tidak tahu mengenai pengucuran dana itu. Sebagai Ketua PP. Muhammadiyah yang seharusnya mendapatkan laporan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen di Muhammadiyah tentu menimbulkan kecurigaan. Apalagi sebuah kerjasama dan disertai pemberian dana sekian miliar seharusnya memiliki MoU (hitam di atas putih) yang diketahui oleh pimpinan pucuk institusi. Apakah ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Muhammadiyah demi menagguk keuntungan bantuan itu? Agaknya petinggi Muhammadiyah perlu melacak aliran dana dari filantropi dari Amerika Serikat itu, agar tak terjadi prasangka negatif yang dialamatkan kepada Muhammadiyah terkait keputusan fatwa ini.

Untuk mengawal fatwa haramnya rokok, MTT-pun mengeluarkan beberapa  rekomendasi internal. Antara lain: Bagi rumah sakit, sekolah, universitas dan kantor administrasi Muhammadiyah hendaknya menciptakan kawasan bebas asap rokok. Kepada seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah dan semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan lingkungan sehat dan bebas asap rokok.” (Muhammadiyah Online).

Untuk mempertegas keseriusan dan kemurnian niat baik Muhammadiyah, selain himbauan yang lebih terkesan moralis itu, menurut penulis seharusnya ada kebijakan radikal dari Muhammadiyah untuk tidak menerima pemberian scholarship dan pendirian corner-corner dari pengusaha rokok di semua institusi yang dimilikinya. Terutama sekali untuk institusi pendidikan yang memang menjadi koor Muhammadiyah selama ini. Sebagaimana yang kita ketahui, perusahaan rokok telah memainkan peran sosial yang penting dalam pemberian beasiswa dan kegiatan-kegiatan kampus. Kalau institusi pendidikan Muhammadiyah berhasil bebas dari dana-dana dari pabrik rokok, maka konsistensi dan integritas Muhammadiyah dengan fatwanya bisa dipercayai.

Semoga fatwa haram rokok dari MTT Muhammadiyah, semakin menjadikan Indonesia lebih sehat. Amien…

Iklan