Jika ditanya kepada mahasiswa UGM, siapakah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa mereka?, maka jawaban yang terlontar mungkin lebih banyak ketidaktahuan. Bukan saja karena mahasiswa ngak peduli-peduli amat sama yang namanya BEM, tapi juga “kurang gaulnya” beberapa Presiden BEM UGM beberapa tahun ini yang dikuasai oleh salah satu partai mahasiswa bentuk KAMMI, menjadi pemicu situasi ini.

Pemira yang berlangsung tanpa greget dengan tingkat partisipasi kurang dari 10% telah menetapkan salah satu kandidat dari “partai mahasiswa berkuasa” tahun lalu di UGM sebagai pemenang. Tentu setelah penetapan oleh panitia pemira (semacam KPU lah), maka hasil itu diberitahukan kepada rektor sebagai pimpinan tertinggi di universitas untuk di-SK-kan. Seharusnya proses administratif ini bisa berjalan cepat dan launching Presiden BEM KM UGM yang baru bisa segera dilakukan.

Namun, sampai detik ini SK dari rektor belum jua keluar. BEM yang menjadi organisasi paling elit di kampus seolah mati suri. Tak ada acara-acara berskala besar. Padahal di awal-awal tahun biasanya BEM UGM sudah show up menyajikan berbagai acara berkualitas baik berskala regional, nasional maupun internasioanl. Tentu pertanyaan yang menggelitik adalah kenapa SK belum juga keluar? Apakah pihak rektorat sengaja melakukan hal ini untuk membungkam daya kritis BEM KM yang memang sering melakukan protes dan demonstrasi terkait kebijakan kampus yang tidak pro-mahasiswa.

Usut demi usut, ternyata sikap rektor UGM untuk tidak melantik Presiden BEM terpilih dikarenakan faktor akademis. Informasi yang berkembang di kalangan dosen dan mahasiswa terkait keogahan rektor untuk mengeluarkan SK adalah Presiden BEM UGM terpilih hanya memiliki IPK SATU KOMA. Apa kata dunia kalau orang yang memimpin organisasi nomor satu di kampus terbaik se-Indonesia cuma punya IPK Satu Koma? Apa UGM ngak punya mahasiswa pinter yang juga punya kapabilitas untuk jadi pemimpin? Mungkin ini yang ada di pikiran Prof. Soejarwadi selaku rektor UGM.

IPK memang tidak menjadi jaminan terkait kecerdasan dan kemampuan leadership seseorang. Toh, banyak juga aktivis mahasiswa yang harus droup out karena mengurus organisasi. Cukup dapat dimaklumi, aktivitas super sibuk di luar kampus telah membuat mereka  mesti mengorbankan kuliah.

Tapi pertanyaan baru muncul. Apakah alasan kesibukan di luar kampus menjadi alasan meninggalkan kuliah dan menjadi “mahasiswa siluman” dengan IPK di bawah dua?

Seharusnya tidak. Namanya juga mahasiswa, maka tugas utamanya ya kuliah. Toh mengurus organisasi tidak mesti 24 jam kan dan tak mesti sendirian kan? Manajemen waktu dan pendelegasian tugas bisa menjadi solusi.

Saya melihat ada beberapa problem terkait dengan hal ini. Pertama adalah sistem rekruitmen internal partai yang tidak berjalan secara baik. Partai seharusnya mampu melakukan fit and proper test baik itu soft skill maupun hard skill termasuk di dalamnya prestasi akademik ketika mengusung kandidat. Kedua, pemira tak lebih sekedar ajang tahunan perebutan/mempertahankan kekuasaan di BEM. Mahasiswa sebagai pemilih seringkali seperti membeli pisang dalam karung, sehingga ngak jelas apakah benar sudah masak/masih muda/sudah busuk? Hanya pamplet-pamplet dan spanduk-spanduk kamuflatif yang disajikan. Ketiga, ada paradigma berpikir yang salah terkait pemakluman bahwa untuk aktivis ngak masalah IPK rendah. Padahal gaya berpikir ini bisa dibalik, “aktivis harus punya IPK tinggi”. Toh contoh-contoh aktivis dengan IPK di atas 3,5 bisa kita temui di kampus. Mereka mampu memadukan kewajiban kuliah dengan aktivitas organisasi.

Saat ini, ngak zamannya lagi aktivis kampus punya IPK jelek. Pemimpin adalah sosok teladan. Jika untuk urusan kuliah saja seorang Presiden BEM tidak mampu memberikan contoh yang baik, bagaimana mungkin ia akan dihormati oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain? IPK memang bukan segalanya, tapi Presiden BEM di universitas sekelas UGM yang sedang gencar-gencarnya mencanangkan misi sebagai universitas riset dunia, punya IPK di bawah 2,5 apalagi di bawah 2, kayaknya malu-maluin aja.