Kembali masalah etiket dan kesopanan menjadi tema menarik yang dimunculkan oleh beberapa pejabat negara. Ketua DPR RI Marzuki Alie yang mengatakan bahwa cara menyampaikan pertanyaan yang dilakukan Pansus kepada saksi dalam rapat pemeriksaan sudah mulai tidak etis. Marzuki menilai gaya bertanya Pansus yang sering memotong-motong penjelasan saksi tidak sopan (Kompas Online Jum’at 15 Januari 2010).

Dalam rapat evaluasi 75 hari Kabinet Indonesia Bersatu II yang dihadiri oleh seluruh anggota kabinet pada hari kamis 14 Januari 2010, Presiden menyampaikan kemasgulannya terkait perilaku anggota panitia angket. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan:

“Hal lain yg disampaikan presiden adalah mengenai etika dan akhlak di dalam pansus. Beliau prihatin sekali terhadap perkembangan dan perilaku beberapa anggota pansus yang kurang etis bertanya dan sebagainya” (Tempo Online Kamis 14 Januari 2010).

Terlepas dari perdebatan apakah pernyataan Ketua Lembaga Legislatif dan Pimpinan Tertinggi Lembaga Eksekutif ini sebagai bentuk tekanam terhadap kerja dan daya kritis anggota pansus, penulis akan mencoba untuk mengupas hal ini dalam ranah etiket (istilah etiket menurut penulis lebih tepat digunakan, karena etika bukanlah kajian mengenai pola tingkah laku seseorang, tapi lebih kepada melihat motif dari suatu tindakan) dan kesopanan. Tentu masing-masing orang akan berbeda pendapat mengenai mana yang sopan, mana yang tidak. Jika coba analogikan pada kasus berpakaian, maka orang Islam akan mengatakan orang bisa dikatakan sopan ketika menggunakan pakaian yang menutup aurat. Jika kita tanyakan kepada artis, maka kesopanan berpakaian tidak memiliki batasan yang jelas. Bahkan mengenakan pakaian dalam bisa dikatakan sopan jika sudah berhubungan dengan tuntutan profesi (itu kata mereka).

Maka intonasi suara, menyela ketika menilai saksi sudah melenceng dari arah yang pembicaraan, dan gaya bertanya seperti mengintrograsi pelaku kejahatan sangat debatable untuk dikatakan sopan atau tidak sopan. Masing-masing orang akan membawa gaya bahasa masing-masing. Maka sangat sulit untuk diklaim, ini tidak sopan dan itu sopan. Ini bukan terkait dengan masalah etnis. Karena penulis tidak mau terjebak pada perdebatan etiket berbahasa antara orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan dan sebagainya.

Tentu, menarik bagi kita, kenapa Ketua DPR Marzuki dan Presiden SBY merasa perlu untuk memberikan pernyataan terkait dengan masalah kesopanan ini? Menurut penulis, ini adalah jurus lama yang dilakukan oleh SBY dan beberapa kader Partai Demokrat untuk mengambil simpati rakyat. Bukankah sudah banyak analisis dan komentar yang mengatakan, kemenangan SBY pada saat 2 kali Pilpres sangat dipengaruhi oleh kemampuan beliau mengambil simpati rakyat.

Team pencitraan SBY sangat paham dengan sifat melankolis sebagian rakyat Indonesia, yang akan terenyuh hatinya melihat pihak-pihak tertentu “didzolimi” oleh orang banyak.  Situasi dimana saksi-saksi yang notabene sebagai pejabat negara seperti Sri Mulyani dan Boediono diberondong pertanyaan bertubi-tubi dari anggota Pansus, menjadi senjata ampuh untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa, telah terjadi pelecehan etiket dan kesopanan terhadap pejabat negara oleh para anggota Pansus.

Anehnya, anggota Pansus dari Partai Demokrat yang sudah nyata-nyata menyampaikan kata-kata menghina dan terus menganggu jalannya sidang dengan interupsi-interupsi yang tidak terkait dengan alur pertanyaan tidak pernah disinggung sama sekali oleh SBY ataupun pimpinan Demokrat yang lain. Dengan sumbringah mereka mengatakan hal itu biasa saja buat seorang Ruhut Sitompul yang memang dikenal sebagai pemain sinetron. Sampai-sampai aksi manipulasi terkait pendengaran yang terganggu sebagaimana dilakukan oleh Beni Kabur Harman, dianggap sebagai hal yang wajar.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pernyataan Ketua DPR dan Presiden SBY yang merasa perlu memberikan pernyataan terkait etiket dan kesopanan lebih baik diacuhkan, karena perdebatan terkait masalah ini sangat subjektif dan bisa mengembosi kerja-kerja anggota Pansus yang saat ini sudah memperlihatkan hasil dan titik terang. Lebih baik Presiden memberikan dukungan untuk terbongkarnya kasus Century dan mendorong anggota Pansus dari Demokrat untuk lebih kritis dan aktif dalam bertanya. Bukannya mengaitkan-gaitkan kekritisan anggota Pansus dari partai koalisi dengan rencana reshuffle kabinet dan memasang “pemain sinetron” untuk mengacaukan jalannya sidang.

Saya secara pribadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus Angket Centuri Idrus Marham yang mengatakan:

“Saya kira, ini rapat pemeriksan bukan rapat kerja. Kalau yang memeriksa itu sudah merasa cukup dan mau lanjut ke pertanyaan lain ya silakan saja. Ini kan mau memeriksa, bukan RDP (Rapat Dengar Pendapat). Jadi harus paham… “Mungkin pertanyaannya materinya sama tapi ada yang ingin didalami ya bisa. Setiap orang punya style, cara, teknik. Masak teknik harus seragam,” tegasnya. Pansus, lanjutnya, memiliki hak untuk melihat dan mengarahkan apa yang benar-benar dialami dan dilihat saksi sehingga jika penjelasan tidak relevan, bisa langsung dipotong”  (Kompas Online Jum’at 15 Januari 2010).

Rakyat tentu sangat berharap kasus Century bisa terbuka dengan jelas dan terang. Siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah akhirnya bisa terbongkar. Oleh karena itu, upaya-upaya pengalihan isu ke arah yang tidak substansial, baik oleh siapapun baik itu Presiden ataupun Ketua DPR  seharusnya tidak perlu terjadi. Mudah-mudahan langkah-langkah pengembosan Pansus tidak berlanjut, karena jika hal ini terjadi, maka semua yang sudah dilakukan anggota Pansus akan lenyap begitu saja.