Gelinding bola panas pertikaian KPK – Polri – Kejagung semakin kuat mengarah ke Kasus Bank Century. Anggota DPR dari PDIP, Hanura, Golkar, PKS, PAN, dan PPP sudah mengajukan usulan Hak Angket kepada pimpinan Dewan. Sementara di tingkat publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY mengalami penurunan signifikan.

Kalau kita cermati, memang SBY tampak begitu tenang dengan dukungan mayoritas suara di DPR. Tapi gerakan massif dari LSM dan tokoh-tokoh masyarakat telah membuat publik berbalik arah. Tak lagi manyanjung SBY, malahan mencurigai SBY sebagai biang keladi dari berbagai kasus besar yang terjadi akhir-akhir ini.


Hari ini SBY kocar-kacir karena kasus Century mulai dibongkar. Mengapa tidak, talangan dana yang hanya disetujui 1,3 triliyun oleh DPR membengkak menjadi 6,7 triliyun. Indikasi penyelewengan dimana dana talangan itu diberikan kepada pengusaha untuk dana kampanye SBY pada pemilu 2009 yang lalu semakin kuat.

Kasus Century adalah skandal tingkat tinggi yang konon kartu truf-nya dipegang oleh Bibit dan Chandra. Jika kedua pimpinan KPK ini selamat, kemudian kembali berkiprah seperti semula maka Century Gate akan membahana dan berpotensi melengserkan SBY sebagaimana Gate-Gate lainnya yang terjadi di dunia.

Secara teoritis ada 7 ciri sebuah Gate. Pertama, keterlibatan pemimpin tertinggi. Kedua, keterlibatan orang dalam/dekat pemimpin tertinggi. Ketiga, begitu mulai terkuak maka orang-orang yang terlibat berusaha membangun skenario-skenario dan penjelasan-penjelasan tak masuk akal. Keempat, skandal ini biasanya terungkap karena peristiwa sepele. Kelima, ada rekaman audio ataupun visual yang terbongkar dan disebarluarkan kepada publik. Keenam, dipublikasikan secara gencar oleh media. Ketujuh, ending drama biasanya berakhir dengan tersingkirnya sang pemimpin dengan muka merah dan penuh aib.

Kalau kita coba perhatikan dan hubungkan dengan 7 ciri di atas, maka kasus Antasari – Kriminalisasi KPK – Century sudah memenuhi kriteria kedua sampai keenam. Tinggal membuktikan ciri pertama dan menanti ciri yang ketujuh. Artinya, kepemimpinan SBY pada saat ini sesungguhnya memasuki masa kritis.

Namun, kenapa SBY masih terlihat tegar dan lebih mengambil sikap diam? Beberapa analisis mengatakan, kekuatan demonstrasi dan suara panas tokoh masyarakat bukanlah ancaman terbesar bagi SBY. Melihat formulasi pengangkatan menteri dalam negeri dari sipil dan kepala BIN dari Polisi, sesungguhnya SBY sedang mencoba mencari jalan keluar dari serangan yang paling berbahaya yaitu kekuatan militer.

Mencermati perang antar jendral saat pilpres beberapa bulan yang lalu, membuktikan bahwa kekuatan militer “anti SBY” masih ada pada tubuh TNI. Maka SBY begitu sensitif dengan pergerakan ini sehingga orang-orang yang dirasa tidak loyal akan dimutasikan dari jabatan-jabatan strategis.

Meskipun begitu, seharusnya kekuatan civil society memang tak bisa diremehkan. Kita melihat gerakan reformasi 1999 telah berhasil menurunkan rezim ORBA yang sudah berkuasa selama 30-an tahun. Tentu sangat mungkin kekuatan ini melengserkan SBY yang baru memasuki awal-awal kepemimpinan periode kedua.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah gerakan para intelektual dan rakyat yang begitu membahana saat ini harus digiring pada upaya-upaya untuk menurunkan rezim SBY? Ini sebuah pertanyaan sulit. Di satu sisi memang banyak pihak “makan hati” dengan gaya kepemimpinan SBY. Tapi di sisi lain kita tak bisa melupakan kecendrungan kuat SBY pada demokrasi terutama yang dijalankan AS.

Pemakaian kampanye ala Obama merupakan salah satu bukti bahwa SBY terpesona dengan gaya ala Amerika. Selain itu, sampai saat ini suara-suara kritis bahkan menjurus pada penghinaan masih ditolerir tanpa adanya penekanan berlebihan. Sampai hari ini kita masih bisa berbicara apa saja, media masih bisa menayangkan pemberitaan menyudutkan pemerintah. Artinya, ruang-ruang ekpresi pendapat tidak dibungkam oleh SBY.

Sikap demokratis SBY ini merupakan aspek yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan jeli. Apakah sebagai pintu untuk melengserkannya? Agaknya cukup riskan jika gelombang massa dibawa pada wacana ini. Mengapa? Selain mengantisipasi tikungan menohok dari MILITER yang sudah menunggu di simpang jalan, saat ini harus diakui kita tidak punya tokoh kharismatik untuk mengawal perubahan-perubahan politik jika nantinya SBY dan Boediono dilengserkan.

Kalaupun ada, maka pengalaman 1999 cukup menjadi bukti bahwa reformasi yang meninggalkan kursi kepresidenan, sebagaimana Amien Rais yang tak berani mengambil tampuk eksekutif, akan meninggalkan bumerang yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan. Maksudnya adalah ketika reformasi ataupun sebuah revolusi berhasil melengserkan rezim, maka sumber daya pro reformasi/reformasi harus disiapkan sedini mungkin untuk mengantikan orang-orang lama yang berpikiran konservatif. Karena kelemahan reformasi 1999 yang saat ini sudah berjalan selama 10 tahun adalah ketidakmampuan aktor-aktor reformasi menduduki posisi strategis dan mengambil hati rakyat sehingga kerinduan pada oligarkhi bahkan otoritarianisme kekuasaan yang memberikan “kesejahteraan” semakin kuat.

Ya, semoga sengketa yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuka mata kita akan realita dan mengajarkan kita untuk lebih cerdas dalam memahami demokratisasi. Amien…

NB: Tulisan ini telah dipublikasikan di Kompasiana. Tulisan ini terinspirasi dan dimodifikasi dari Diskusi Publik dengan tema: OPOSISI DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA, yang diselenggarakan pada: Kamis, 12 November 2009 di Aula Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta dengan pembicara: Prof. Thamrin Amal Tamagola Drs. Cornelis Lay, MA Piet Hizbullah, MA