Pejabat = Penjahat???


Ada gejala krisis kepemimpinan nasional yang makin kuat. Salah satu indikatornya adalah makin minimnya para pemimpin yang berkarakter melindungi rakyat. Krisis keteladanan makin menjadi-jadi, sampai-sampai sulit dibedakan mana pejabat dan mana penjahat (Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif)

Tadi malam ku habiskan beberapa jam untuk mengikuti ramah tamah dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Barat yang bersama bawahannya melakukan kunjungan kerja di Jogjakarta. Prolog awal yang begitu bersemangat memaparkan kerja-kerja yang telah dilakukannya begitu membuatku terkesima. Saat tanya jawabpun aku mengagumi beliau yang bisa menahan emosi atas beberapa kritikan para perantau tentang kinerja dinas yang dipimpinnya begitu berantakkan.

Tak mau terbuai oleh mulut manis pejabat yang memang sudah familiar bagi mahasiswa, akupun mencoba untuk melakukan cross check kepada pengamat Sumatera Barat yang kebetulan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Padang. Dengan tertawa beliau mengurai, “ha..ha.. jangan mau ditipu oleh pejabat yang kinerja parah. Kepala dinas yang sukanya jalan-jalan dan karaoke-an”.

Setelah pertemuan dilakukan barulah aku sadar kenapa sang pejabat daerah itu melakukan ramah tamah dengan mahasiswa. Ternyata ada Surat Perintah Jalan (SPJ) yang baru bisa ditandatangani kalau ada bukti pertemuan mereka dengan masyarakat yang didatangi minimal 50 orang. Maka jadilah kemarin hanya cerita yang berlalu begitu saja karena kulihat tidak ada satupun staf Dinas Pariwisata itu yang mencatat apa yang didiskusikan.

Kunjungan bertajuk studi banding adalah cerita lama tentang strategi pejabat untuk bisa melancong dan berdarma wisata. Mengharapkan gaji sekian juta agaknya imposible bagi mereka untuk melakukan perjalanan jauh ke berbagai kota dan berbagai negara.  Tapi itulah enaknya jadi pejabat ada fasilitas wisata dengan uang negara.

Selalu saja janji yang dibuat. Bahwa mahasiswa akan dibantu dengan berbagai bentuk. Dalil bahwa pemerintah daerah sangat konsen membantu mahasiswa karena SDM merupakan ujung tombak bagi kemajuan daerah.

Ha.. Ha.. Aku hanya bisa tertawa miris. Punya IPK 3,5 di UGM pun tak akan menjamin turunnya beasiswa dari Pemda. Katanya ada anggarannya, tapi tiada buktinya.

Itu hanya baru kelakuan pejabat daerah. Mungkin pejabat pusat lebih parah lagi. Dengan power yang lebih besar, tentu manipulasi yang dilakukan akan lebih hebat lagi… Ya, tak salah jika ada yang mengatakan, “Otonomi daerah adalah sarana pemerataan korupsi antara daerah dan pusat”. Ya, saat ini kita menyaksikan pejabat tak lebih dari seorang penjahat…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s