Salah satu point penting yang perlu dicatat oleh Bibit, Chandra serta KPK dan seluruh elemen yang mendukung eksistensi pemberantasan korupsi di Indonesia adalah penyataan Kapolri dalam sidang klarifikasi dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung Jum’at dinihari 6 November 2009. Saat ditanya apakah Polri yakin dengan bukti-bukti terkait kasus penyelewengan kekuasaan/pemerasan yang menjerat wakil ketua KPK non aktif Bibit Samad dan Chandra Hamzah oleh wakil ketua Komisi III dari PKB, dengan sungguh percaya diri dan mengutip kata-kata mendekati pasti (memulai dengan kata insya Allah) Jendral Bambang Hendarso Danuri yakin bahwa BAP dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Polri bisa menang dalam sidang pengadilan.

Dibukanya rekaman yang menyeret Kabareskrim Susno Duaji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga telah membuat dua institusi hukum yang telah lama berkiprah dalam perjalanan bangsa ini sangat tersudutkan. Apalagi lewat giringan media, gelombang ketidakpercayaan masyarakat semakin kuat. Seolah-olah Polri dan Jaksa adalah institusi bobrok penuh dengan dosa.

Pandangan sinis masyarakat dan inteletual kampus karena empati terhadap nasib KPK telah mereduksi prestasi-prestasi yang telah berhasil diraih oleh Polri dan Kejaksaan selama bertahun-tahun mereka mengawal penegakkan hukum di negara ini. Maka tak salah, berkali-kali dengan muka memelas Kapolri dan Kadiv Humas Polri meminta masyarakat untuk melihat persoalan KPK – Polri – Kejaksaan dengan pandangan yang lebih objektif dan proporsional.

Jawaban Kapolri bahwa mereka siap untuk “berperang” di pengadilan untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka Bibit dan Chandra bukanlah sekedar rekayasa menunjukkan Polri tak mau dilecehkan. Sebagai institusi negara yang telah eksis selama puluhan tahun mereka tak akan menerima pelecehan demi pelecehan yang menimpa petinggi-petinggi intitusi mereka.

Agaknya para pengusung pemberhentian Kapolri dan Kabareskrim harus melihat persoalan ini lebih jauh lagi. Harus diingat, Polri adalah kesatuan Korps yang memiliki doktrin untuk menjaga nama baik institusinya. Masing-masing orang yang mendapatkan pendidikan kepolisian telah dididik untuk memegang teguh harga diri dan nama baik tempat mereka dibesarkan.

Artinya, menyudutkan Kapolri dan Institusi Polri secara berlebihan akan menimbulkan kesadaran korps yang membuat mereka bersatu untuk melawan pihak-pihak yang mengobok-obok lembaga yang begitu mereka hormati. Jika sudah begitu, maka siap-siaplah KPK untuk menghadapi skenario-skenario yang lebih hebat dari sekarang dari buaya yang terluka.

Seandainya konflik individu di 3 lembaga hukum negara ini semakin berlarut-larut maka sengsaralah rakyat dan stagnanlah gerak negara. Karena konflik mereka akan membuat rakyat semakin sengsara. So, saatnya presiden sebagai kepala negara mengambil kebijakan taktis agar persoalan pelit ini bisa terselesaikan tanpa membuat masing-masing pihak ternodai harga dirinya.