Ada bagian menarik dari pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan team pengawal SBY sampai 2014 dalam pelaksanaan kerja-kerja pemerintahan, yakni pergeseran pakem beberapa kursi menteri. Mencermati 3-4 periode kabinet di era reformasi, terselip sebuah kesepakatan tidak tertulis bahwa Menteri Agama untuk Nahdatul Ulama dan Menteri Pendidikan jatah buat Muhammadiyah.

Drs. KH M Tolchah Hasan (Kabinet Persatuan Nasional – 23 Oktober 1999 sampai 09-Agutus 2001), Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar (Kabinet Gotong Royong – 09-Agustus 2001 sampai 20 oktober2004), dan Muh. Maftuh Basyuni SH (Kabinet Indonesia Bersatu 20 oktober 2004 sampai 22 oktober 2009) merupakan 3 nama Menteri Agama berlatar belakang Nahdatul Ulama.

Yahya Muhaimin (Kabinet Persatuan Nasional 23 Oktober 1999 sampai 22 Juli 2001), Abdul Malik Fadjar (Kabinet Gotong Royong 10 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004), dan Bambang Sudibyo (Kabinet Indonesia Bersatu 20 Oktober 2004 sampai 22 Oktober 2009) adalah 3 Menteri Pendidikan yang berasal dari Muhammadiyah.

Sementara Kabinet Indonesia Bersatu II, mengubah “standar” yang sudah berjalan beberapa periode. Beberapa kalangan Muhammadiyah dan NU meradang. Menteri Agama yang dipilih, Suryadharma Ali (Ketua PPP). Menteri Pendidikan dipegang Muhammad Nuh (Akademisi). Terasa ada “jatah” yang hilang.

Sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air, NU dan Muhammadiyah memang telah memainkan peran vital bagi kemajuan bangsa ini. Bahkan jauh sebelum “kemerdekaan” dikumandangkan. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 dan NU lahir 1926. Muhammadiyah lewat dakwah pendidikan telah berhasil mendirikan berbagai institusi pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga program Doktoral. Tradisi keberagamaan ala NU mewarnai sendi-sendi keberagamaan sebagian besar muslim Indonesia lewat keberadaan pesantren yang jejaknya semakin berkibar sampai sekarang.

Muhammadiyah punya kepentingan dengan kehadiran kadernya sebagai Menteri Pendidikan. “Mengamankan” keberadaan jutaan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. NU memiliki kepentingan untuk meneruskan tradisi keberagamaannya melalui jabatan Menteri Agama.

Perkembangan mutakhir dengan beralihnya dua posisi menteri ini menjadi fenomena menarik terkait “apa yang akan dilakukan NU dan Muhammadiyah ke depan?”

Menurut penulis, fungsi kedua organisasi Islam terbesar ini selain mengurusi kepentingan umat yang sampai saat ini terus berjalan, agaknya mengambil jalan sebagai “penegur salah jalan” pemerintah menjadi pilihan menarik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selain lembaga legislatif, dan organisasi-organisasi non pemerintah memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dijalankan eksekutif. Berharap pada PDIP, Hanura, dan Gerinda yang siap pasang badan mengkritik pemerintah dengan kekuatan kursi kurang dari 50% di Parlemen tidak menjadi jaminan jika voting menjadi solusi mandegnya perdebatan. Dengan kuantitas dan kualitas kader yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah, tentu besar harapan peran amar ma’ruf nahi mungkar bisa dikedepankan.

Kegarangan karena kehilangan jabatan bukanlah manifestasi “balas dendam”, tapi sebagai pembuktian kemandirian dan loncatan posisi menuju “power balancing” untuk menegakkan demokrasi demi kesejahteraan rakyat yang telah lama diidam-idamkan.

Tulisan ini telah dipublish sebelumnya di