Terlepas dari indikasi kecurangan yang ditemukan pada pilpres, kemenangan satu putaran SBY-Boediono memang patut diacungi jempol. Semua lembaga survey menerakan angka diatas 55% untuk pasangan yang diusung oleh Demokrat bersama 24 partai mitra koalisinya. Meskipun langkah SBY telah dihadang oleh tokoh-tokoh ormas Islam (Din Syamsudin dan Hasyim Muzadi yang merapat ke JK-Win) dan beberapa budayawan (Butet Kerta Rajasa ke Kubu Mega-Pro dan Sujiwo Tedjo beriklan untuk JK-Win), tetap saja tidak meruntuhkan persepsi masyarakat yang memang sejak sebelum kampanye Pilpres sudah terpesona oleh SBY.

Pada kesempatan ini, penulis akan mencoba melihat fenomena kemenangan SBY-Boediono, tidak dari sisi team sukses dan pesona SBY, tapi lebih kepada sisi masyarakat sebagai pemilik demokrasi yang telah memberikan suaranya kepada SBY. Paling tidak ada 3 kecendrungan yang bisa kita lihat untuk meneropong keberhasilan SBY memenangkan pilpres 2009.

Pertama, menurut beberapa pengamat politik, kemenangan SBY menandakan telah hilangnya politik aliran, terutama ideologi agama. Betapa gencarnya isu agama, baik itu masalah jilbab, Boediono yang belum satu kalipun belum pernah naik haji meski sudah menjadi pejabat dengan gaji melimpah, dan indikasi istri Boediono sebagai penganut Katolik, namun tidak mengoyahkan posisi tawar pasangan no 2 ini. Bukan hanya itu, dukungan petinggi ormas-ormas Islam kepada JK-Wiranto, baik itu dari Muhammadiyah, NU, FPI, Hidayatullah, BKMT dan beberapa ormas Islam lainnya, tidak mampu mendongkrak perolehan suara pasangan nusantara ini. Salah seorang peneliti survey Metro TV mengatakan, “Masyarakat saat ini sudah rasional dalam pilihan politik, dan tidak lagi bergantung pada kiyai ataupun ulama. Bukan karena tokoh agama ditinggalkan, tapi untuk urusan muamalah memang masyarakat memiliki sudut pandang sendiri. Sementara untuk urusan ibadah, peranan mereka tetap vital dalam kehidupan beragama masyarakat.

Sikap otonomi masyarakat dalam hal muamalah seperti pilihan politik, di satu sisi memang menandakan masyarakat semakin cerdas sehingga tidak memerlukan petunjuk kiyai dalam urusan ini. Namun, jika kita telisik lebih jauh lagi, ada problem besar yang dihadapi oleh bangsa ini, yakni gejala sekularisasi sudah semakin mengeliat dalam kehidupan masyarakat.

Muhammad Qutb mengatakan “Apabila agama hanya ditempatkan di hati dan tidak bersangkut paut dengan urusan hidup, ini adalah batil dan tidak sinkron dengan Islam, terlebih jika ada pendapat bahwa politik itu kotor sedangkan agama adalah luhur dan suci. Karena itu, tidak boleh mencampuradukkan agama dengan politik maka pernyataan ini merupakan statemen sekular yang terselubung.

Ulama dan Kiyai sebagai penegak agama dan juru dakwah memiliki peran vital dalam seluruh aspek kehidupan seorang muslim, jika pandangan Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan kehidupan manusia kita tempatkan sebagai keyakinan. Jika ulama hanya berwibawa dalam aspek ibadah saja, maka telah nampak nyata proses sekularisasi yang sejak lama didengungkan oleh Nurcholis Madjid menunjukkan hasilnya pada tahun 2009 ini.

Kedua, masyarakat tidak mempermasalahan hutang.

Dani Setiawan, Ketua KAU (Koalisi Anti Utang), dalam artikel berjudul ‘Pernyataan SBY Soal Utang Luar Negeri Tidak Memihak Rakyat’, 7 April, 2009, memaparkan data-data valid yang dimilikinya yang ternyata menunjukkan, jika utang Indonesia bukannya bertambah kurang, tapi malah membengkak di era SBY. ‘Outstanding Utang Luar Negeri Indonesisa sejak tahun 2004-2009, terus meningkat dari Rp 1275 trilyun rupiah menjadi Rp 1667 trilyun rupiah .

Masih ditambah lagi utang dalam negeri dari 662 trilyun rupiah (2004) menjadi Rp 990 trilyun rupiah. Artinya, pemerintah berhasil membawa Indonesia menjadi negara pengutang dengan penambahan kenaikan Rp 392 trilyun dalam kurun waktu lima tahun Artinya, peningkatan utang itu setiap tahunnya bertambah rata-rata 80 trilyun rupiah. Mengalah utang selama pemerintahan Soeharto jumlah utang yakni Rp 1500 trilyun rupiah dalam jangka waktu 32 tahun.

Sikap masyarakat tidak mempermasalahkan hutang yang semakin besar pada masa pemerintahan SBY menandakan masyarakat menganggap hutang yang dilakukan pemerintah untuk menutupi anggaran negara adalah suatu yang normal yang tidak perlu dipermasalahkan. Maka, ketika publikasi bahwa BLT diambil dari uang hasil hutang, masyarakat tidak terlalu ribut-ribut mempermasalahkannya. Oleh karena itu, iklan bombastis Mega-Pro yang membuka mata kita tentang defisitnya bangsa ini, tidak begitu mempengaruhi pilihan publik.

Sikap acuh tak acuh terhadap hutang dalam negeri dan hutang luar negeri yang dihadapi SBY, mungkin dalam jangka pendek tidak akan mempengaruhi ekonomi rakyat. Namun, beban hutang akan terus menerus menghabiskan APBN sehingga jeratan hutang semakin hari semakin sulit untuk kita lepaskan. Ketergantungan negara kepada pendonor semakin besar, sehingga kebijakan-kebijakan pesanan sebagai balas budi akan semakin mewarnai peraturan-peraturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Kemungkinan terburuk adalah kekayaan alam kita yang saat ini masih terus “dieksploiyasi” oleh neokolonialisme, akan “diberikan cuma-cuma” sebagai kompensasi hutang yang tak terbayarkan.

Ketiga, sikap  masyarakat yang mendambakan kenyamanan. Gejolak reformasi di satu sisi memang telah membuka keran demokratisasi yang pada masa orde baru dikekang habis-habisan. Namun, impian reformasi bisa membuat kehidupan perekonomian masyarakat semakin baik masih jauh panggang daripada api.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (17,35 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.  Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,57 persen.  Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah.

Kemampuan SBY untuk meredam efek sosial kemiskinan dengan fasilitas sekolah gratis, berobat gratis, BLT, PNKM, dan “kebijakan sedekah” kepada rakyat lainnya, membuat masyarakat merasa aman dengan kepemimpinan SBY. Apalagi kesejahteraan pegawai negeri, terutama Guru dan TNI-Polri membuat pegawai plat merah itu cukup gamang jika terjadi pergantian presiden yang akan berujung pada pergantian kebijakan. Oleh karena itu, mempertahankan SBY lebih menjamin “kepastian” nasib mereka, dibandingkan harus memilih kandidat yang lain. Gejolak reformasi yang membuat nasib masyarakat tidak jelas karena sebentar-bentar presiden diganti, membuat masyarakat sudah muak dengan riak-riak kekuasaan yang hanya menguntungkan elite politik tertentu. Sehingga, memilih SBY kembali masyarakat mendambakan kenyamanan-keamanan yang pada masa pemerintahan SBY dirasa sudah baik.

Tentu yang harus yang diwaspadai terkait dengan kenyamanan dengan satu figur ini adalah bangkitnya neofeodalisme, yang dulu massif masa orde baru karena Pak Harto terlalu lama berkuasa. Empuknya kursi kekuasaan tentu membuat orang yang menduduki merasa takut kehilangan. Maka upaya melanggengkan kekuasaan menjadi godaan terbesar seorang pemimpin. Oleh karena itu, sikap patuh dan nrimo atas titah presiden yang saat ini nampak berkisar pada diri SBY harus diimbangi oleh sikap kritis baik oleh elemen masyarakat, maupun (ini yang terpenting) oleh orang-orang dekat SBY. Hal ini perlu, agar sikap diktator yang secara alamiah berpotensi dimiliki oleh setiap orang yang berkuasa dapat direduksi.

Akhirnya, kita berharap siapapun presiden yang memimpin negeri ini, amanat konstitusi yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan negara: Melindungi segenap bangsa, Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia, dapat diwujudkan dengan semangat proklamasi, kemandirian, kedaulatan, tanpa intervensi dari negara-negara lain. Semoga…