hasil quick count

Sumber: http://pemilu.detiknews.com/presquickcount

Sepertinya hasil quick count yang diselenggarakan oleh 6 lembaga survey ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil akhir yang nantinya akan dirilis oleh KPU tanggal 18 Juli esok. Karena pada pileg yang lalu, hitung-hitungan lembaga survey membuktikan validitasnya, sehingga beda-beda beberapa persen saja dengan hasil perhitungan KPU.

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba membuat analisis sederhana, kenapa pasangan JK-Win hanya mendapatkan 11-14% suara? Sangat jauh jika kita bandingkan dengan survey yang dirilis detik-detik akhir menjelang pemilu yang memprediksi suara JK sekitar 30-35%. Tidak hanya meleset dari hasil lembaga survey sebelum pilpres, tapi juga jauh dari kumulatif suara Golkar dan Hanura pada Pileg 9 April yang lalu, dimana Golkar mengantongi 14,45% suara dan Hanura 3,77% suara.

hasil pileg Sumber: http://pemilu.detiknews.com/jumlahsuara

Kalau kita berasumsi 18, 22% suara yang didapatkan oleh Golkar dan Hanura, maka tidak mungkin perolehan JK cuma 11-13%. Apalagi kalau kita lihat syarat pencalonan presiden kan harus memenuhi 25% suara di Parlemen. Sangat mustahil jika perolehan JK-Win serendah yang dilansir oleh berbagai lembaga survey.

Senyum sumbringah JK tampak kehilangan cahaya. Aura kekecewaan nampak pada wajahnya yang polos, meski tetap dipaksakan untuk tersenyum. Berbagai ormas Islam (yang mengklaim diri adalah ormas-ormas besar Islam yang punya anggota puluhan juta se Indonesia) yang memberikan harapan kepada JK, tak mampu mendongkrak perolehan suara.

Apa yang sebenarnya salah? Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan perolehan suara JK-Win sangat mengecewakan. Pertama, tidak jalannya mesin politik Golkar dan Hanura. Khusus untuk Golkar, dapat kita pahami dukungan terhadap terhadap JK maju sebagai Capres tidaklah murni 100%. Banyak petinggi-petinggi Golkar yang merasa JK belum layak untuk maju. Kalangan oposan ini kemudian mengambil jalan lain dengan mendukung (walaupun tidak secara vulgar) SBY. Selain itu, tentu kita bisa memahami perolehan  “masih lumayan” yang diperoleh Golkar dalam Pileg lebih disebabkan kemampuan caleg-caleg yang ada dalam berkampanye dan merebut hati rakyat.

Kedua, Pak JK terlalu percaya dengan sikap positif yang ditunjukkan oleh petinggi-petinggi NU dan Muhammadiyah. Meskipun 2 organisasi ini merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, namun tidak ada jalur hierarkhis yang memungkinkan para petinggi Muhammadiyah untuk menginstruksikan kepada anggota-anggotanya memilih kandidat tertentu. Karena jauh-jauh hari NU dan Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Meskipun pada beberapa TPS yang ada di kantong Muhammadiyah JK-Win memperoleh kemenangan mutlak, namun itu lebih dikarenakan kampanye beberapa kader Muhammadiyah yang loyal pada JK (Team 1219).

Ketiga, Tokoh-tokoh yang suka dan simpati kepada JK tidak mempublikasikan dan getol untuk memperjuangkan kemenangan untuk JK. Testimoni-testimoni mereka memang disebar melalui berbagai iklan, tapi secara langsung mereka tidak turut berkampanye membujuk hati rakyat untuk memilih pasangan no 3 ini. Tak berpengaruhnya suara-suara tokoh bangsa seperti Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif, Prof. Amien Rais, Kwik Kian Gie, Sujiwo Tedjo dan yang lainnya, bisa berarti pilihan untuk berkampanye secara elegan-high politic tidak bisa ditangkap oleh rakyat. Atau bisa jadi pesona tokoh-tokoh tersebut sudah pudar, jadi tak harus dijadikan sebagai referensi pilihan politik.

Keempat, Jusuf Kalla terlalu polos. Demokrasi kita tak lebih ajang pemilihan idol yang marak disiarkan televisi beberapa tahun ini. Rakyat tidak butuh orang yang jujur, bicara ceplas-ceplos apa adanya dan selalu tersenyum sumbringah. Rakyat butuh “Idol” dengan tampilan keren, berbadan tegap dan gagah, pandai membawakan diri ketika tampil di media, bisa menahan emosi ketika dicerca dan “dizolimi”.

Rating sinetron yang menempati posisi puncak tayangan yang di televisi semakin mengukuhkan selera masyarakat kita yang menyukai sosok berkharisma. Jusuf Kalla dengan sentilan-sentilan jujur kepada SBY-Boediono, membuat masyarakat tak respek. Apalagi mimik wajah tawa beliau saat “mengejek” SBY semakin mengekalkan image tokoh-tokoh antogonis sinetron pada diri Jusuf Kalla.

Kelima, harus diakui kemenangan SBY-Boediono menunjukkan keberhasilan team sukses mereka dalam mengatur strategi. Pertarungan politik membutuhkan strategi berkali-kali lipat lebih hebat dari menyusun skema permainan dalam sepakbola. Meski di kubu JK ada Nurdin Khalid orang no 1 PSSI saat ini, tapi memang strategi bola tidak bisa dipakai secara sederhana dalam politik. Pembagian team pemukul (pada awalnya dilakukan dipimpin oleh Ruhut Sitompul, tapi belakangan dimainkan oleh Andi Mallarangeng) dan team peredam (digawangi oleh Anas Ubaningrum, Syarief Hasan, dan Marzuki Ali) yang dilakukan team sukses SBY berhasil dengan baik. Kepiawaian team SBY berhasil meredam serangan-serangan frontal yang dilakukan oleh kandidat lain, baik dari isu agama, ekonomi dan yang lainnya.

Keenam, Jusuf Kalla tidak diinginkan oleh kapitalis yang menguasai kekayaan negeri ini. Tidak saja oleh kapitalis berambut hitam (yang meskipun dibela oleh JK, tapi merasa terancam dengan sepak terjang keluarga JK jika nantinya terpilih jadi presiden), tapi juga ditakutkan oleh “Kapitalis bermata sipit” yang menjadi raja ekonomi di negeri ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah sekarang sangat sayang kepada kapitalis bermata sipit sebagaimana tampak pada pemberian kredit pada bankir-bankir (yang dominan adalah etnis Cina pribumi). Apalagi oleh Kapitalis rambut pirang. Tentu JK sangat tidak diinginkan untuk menjadi presiden Indonesia.

Bagaimanapun, rakyat sudah menentukan pilihan. SBY masih disukai masyarakat untuk memimpin negeri ini. Bagi saya, tak ada cahaya yang hadir. Awan hitam masih saja menyelimuti negeri ini. Tapi, masih ada orang-orang yang optimis, yang masih percaya masih ada terang bagi bangsa ini di bawah kepemimpinan SBY. Saya tak tahu apakah sikap kritis akan tetap dikedepankan oleh anggota parlemen kita terhadap presiden? Karena saat ini DPR telah dikuasai oleh Demokrat dan partai mitra koalisinya.

Jika demikian adanya, agaknya gerakan-gerakan ekstra parlemen, baik itu dilakukan oleh LSM, akademisi, mahasiswa, dan ormas-ormas harus dilakukan secara massif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Aksi-aksi penagihan janji SBY-Boediono saat kampanye yang lalu harus dilakukan secara keras dan cerdas. Kalau gerakan ekstra parlemen inilah yang bisa menjadi harapan kita, agaknya janji-janji kampanye SBY sebagaimana yang dikompilasi oleh Kompas bisa menjadi barometer sikap kritis untuk mengamati sepak terjang pemerintah 5 tahun ke depan.