Sore kemarin, setelah didesak oleh Capres-Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo bersama organisasi masyarakat (antara lain: Muhammadiyah dan NU) serta LSM-LSM, akhirnya resistensi KPU untuk menutupi kebobrokan DPT jebol juga. Kebusukan-kebusukan DPT yang disembunyikan KPU yang sudah lama telah dicurigai banyak pihak benar adanya. Sebagaimana dipaparkan oleh Cawapres Prabowo ditemukan 10 juta kesalahan DPT, baik itu karena nama ganda, kurang umur, meninggal dunia ataupun anggota TNI-Polri.

Selang beberapa jam, dari kantor Mahkamah Konstitusi keluar keputusan bahwa diperkenankan penggunaan KTP dan Paspor bagi masyarakat yang tidak tercantum namanya di DPT. Banyak pihak bersyukur dan gembira, karena meski tidak maksimal, tapi jutaan hak konstitusi rakyat bisa diselamatkan dengan keputusan ini.

Sebelum pembacaan keputusan tersebut, dalam sebuah wawancara, anggota team sukses SBY-Boediono Andi Mallarangeng berkomentar kepada TV One: langkah-langkah kembali mengusik-usik DPT adalah tindakan orang yang takut kalah. Malam harinya, merasa perlu untuk menunjukkan rasa gembira dengan keputusan MK, SBY mengadakan pertemuan dan konfrensi pers di kediamannya, Cikeas Bogor. Kompas Online Senin, 6 Juli 2009, memberitakan:

***************************************************

SBY Merasa Bersyukur dan Lega

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membereskan DPT pilpres bermasalah. Ia juga merasa lega dengan dibolehkannya penggunaan KTP dan paspor untuk memilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Terhadap semua itu terus terang saya sangat bersyukur. Saya merasa lega karena saya ingin pemilihan ini, baik pemilihan legislatif yang lalu, maupun pemilihan presiden mendatang benar-benar dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Juga jujur, adil, aman, tertib, dan lancar,” ujar SBY di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/7) malam.

Secara pribadi, ia mengakui bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang diharapkannya selama ini. SBY juga memuji bahwa keputusan MK merupakan salah satu solusi atau jalan keluar yang cerdas dan tepat.

“Juga pertolongan Allah yang Insya Allah membawa kebaikan,” kata SBY. Secara moral, SBY malah merasa dibantu dengan keputusan tersebut.

Menurut SBY, dengan adanya keputusan tersebut, sirna sudah kekhawatiran kalau ada yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Meski tak merasakan ada tuduhan bahwa presiden berbuat macam-macam untuk memengaruhi hasil pemilu, SBY secara moral mengaku sangat bersyukur dengan putusan tersebut.

***************************************************

Pengunjung yang saya hormati. Bukan hati ini begitu kotor dan picik sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat SMA saya lewat facebook barusan, tapi saya hanya ingin membuka mata kita dengan sekuel sandiwara ini yang merupakan rangkaian panjang drama yang membuat kita hanyut dibuai oleh pesonanya.

Marilah ingat buka kembali memori kita ke belakang. Pasca pileg 9 April 2009 yang lalu banyak ditemukan indikasi kecurangan akibat ketidakberesan DPT. DPR sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat berinisiatif menggunakan hak angket untuk meminta penjelasan kepada pemerintah tentang kisruh DPT. Apa yang terjadi? Seluruh anggota legislatif dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menolak untuk menyetujui penggunaan hak tersebut. Tapi suara mereka kalah dari kubu yang menyetujui. Pengusutan DPT oleh DPR disahkan, namun pada akhirnya karena kesibukan kampanye pilpres membuat kerja DPR tidak berjalan dengan baik.

Kemudian, cuba kita perhatikan. Siapakah yang getol untuk memperjuangkan ketidakberesan DPT? Siapa pihak yang vokal meminta KPU untuk membuka DPT kepada publik? Jelas dari pemberitaan media, yang pro aktif memperjuangkan hak pilih rakyat ini adalah Mega-Prabowo dan JK Win beserta elemen-elemen masyarakat yang ingin menegakkan demokrasi di negeri ini. Terkesan seperti manuver politik dan intimidasi terhadap KPU. Tapi sesungguhnya mereka hendak memulihkan hak rakyat yang didzolimi oleh KPU.

Jauh hari, banyak orang sudah berteriak kepada KPU untuk menuntaskan masalah DPT. Namun KPU cuek bebek, menutup telinga. Sementara team sukses SBY-Boediono mengatakan “sudah tidak waktunya untuk mempermasalahkan DPT, karena pilpres sudah tinggal menunggu hari”. Apa yang bisa kita lihat? Mereka menutup mata, atau memang sengaja membiarkan DPT yang amburadul sehingga bisa dimanfaatkan sehingga merasa tidak perlu untuk mempermasalahkan dan bercapek-capek untuk melakukan klarifikasi atas ketidakberesan DPT?

Saya hanya bisa tersenyum kecut sekaligus geram, lakonan sandiwara apalagi yang sedang ditunjukkan SBY untuk menipu rakyat dengan mimik memelasnya yang khas? Apa yang mau disyukurkan, jika selama ini tak mempermasalahkan amburadulnya DPT? Apa makna himbauan kepada elite politik untuk menjaga pemilu dengan baik dan bertanggung jawab.

Pengunjung yang saya hormati. Selanjutnya saya akan menguraikan kecurangan-kecurangan lain dan penipuan yang dilakukan SBY bersama team suksesnya dalam pemenangan pilpres 2009.

Kemarin Senin 6 Juli 2009, ketika masa tenang sudah diberlakukan dengan kelihaiannya team SBY masih sempat mempengaruhi publik lewat publikasi di Republika dengan judul: Selamat Ulang Tahun Ibu Ani Yudhoyono: Mitra dan Pendamping yang Kompak. Ya,  6 Juli 1952 yang lalu, istri SBY ini – ibu negara kita, dilahirkan di Yogyakarta.

Peristiwa ulang tahun adalah momen spesial bagi setiap orang. Tentunya hal ini merupakan hal sangat individual. Tapi kenapa harus ada sebuah iklan khusus yang memakan satu lembar halaman koran yang dibaca oleh masyarakat? Kenapa tidak dimuat di koran/tabloid khusus kepunyaan SBY? Sehingga orang yang tidak merasa perlu untuk melihatnya tidak merasa risih dan kekurangan halaman berita karena space sudah terkurangi dengan iklan ini? Bukankah ini kampanye terselubung?

Pengunjung yang saya hormati, kampanye satu putaran untuk kemenangan SBY-Boediono yang meski tidak diakui oleh SBY adalah upaya mempengaruhi suara rakyat. Cubalah kembali ingat, apa kata-kata yang disampaikan oleh iklan yang dibuat oleh Deny JA itu. “Kalau pilpres satu putaran, maka kita akan bisa menghemat uang negara”. Sesungguhnya iklan ini bukan tanpa alasan rasional di belakang. Dalam kampanye yang lain, SBY mengembar-gemborkan keberhasilannya menurunkan harga BBM 3 kali, yang dinyatakan sebagai keberpihakan kepada rakyat dan tidak pernah terjadi pada masa-masa pemerintah sebelumnya. Tapi tahukah kita, kampanye satu putaran SBY sangat erat kaitan dengan penjagaan citra SBY, karena saat ini seharusnya pemerintah semestinya menaikkan harga BBM melihat tren naiknya harga minyak dunia. Agaknya cuplikan artikel yang dimuat koran Kedaulatan Rakyat edisi Ahad 5 Juli 2009 yang ditulis oleh Bapak Suharto, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang misi dibalik kampanye satu putaran.

***************************************************

Politik Harga BBM

HARGA minyak mentah dunia naik cukup signifikan dari titik terendah yang pernah terjadi pasca krisis keuangan global. Kenaikan harga hampir menyentuh besaran seratus persen, saat ini berada pada kisaran 70 dolar AS per barel. Tampaknya kenaikan harga ini mengikuti optimisme pemulihan ekonomi dunia di kalangan pelaku bisnis keuangan dan pulihnya kepercayaan konsumen di Amerika Serikat. Harga minyak mentah jelas berkorelasi langsung dengan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga akan membawa berbagai konsekuensi. Di satu sisi kenaikan harga BBM kabar gembira bagi para pelaku bisnis perminyakan, tetapi di sisi lain membawa konsekuensi bagi daya beli konsumen. Bagaimana kemungkinan kebijakan pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga minyak ini?

Kalau berkaca dari tren dan kebijakan negara lain, hampir semua negara kecuali negara-negara penghasil utama minyak di Timur Tengah telah menaikkan harga BBM-nya. Pemerintah Cina telah menaikkan dua kali harga BBM selama kurang lebih sebulan terakhir ini. Terakhir Cina menaikkan harga BBM sekitar 8,7 persen setelah sebelumnya naik sekitar 5,5 persen. Di negara-negara lain juga terjadi tren serupa, hal ini seolah arus balik setelah harga minyak mentah terjun bebas selama setahun terakhir. Di Indonesia bisnis BBM yang hampir sepenuhnya dimonopoli oleh Pertamina, BBM dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Untuk kelompok ini pelaku bisnisnya tidak hanya Pertamina tetapi ada pelaku asing seperti Shell dan Petronas meskipun masih sangat terbatas. Harga BBM non subsidi ditetapkan menurut mekanisme pasar internasional, jadi jika harga internasional naik, otomatis akan dinaikkan secara berkala setiap dua minggu. Penentuan harga seperti ini yang disebut mengikuti harga keekonomian, dan kita lihat dalam sebulan terakhir harga BBM non subsidi telah dinaikkan tiga kali, sebagai contoh Pertamax yang sebulan lalu masih seharga Rp 5.500 kini telah menjadi Rp 6.300.

Kelompok kedua adalah jenis BBM bersubsidi seperti premium, solar, minyak tanah di daerah yang belum terjamah program konversi serta elpiji. Harga BBM kelompok ini disubsidi oleh pemerintah. Pada harga minyak mentah di bawah 50 dolar AS per barel harga yang berlaku saat ini sudah sama atau lebih rendah dari harga keekonomian. Artinya pada saat harga minyak mentah pada kisaran 40 dolar AS pemerintah malah mendapat untung dari penjualan BBM bersubsidi. Ketika harga melambung seperti sekarang ini dan ada kemungkinan untuk terus meningkat sampai dengan kisaran 90 dolar AS per barel, maka pemerintah harus membayar kepada Pertamina selisih antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian. Dengan kata lain, semakin tinggi harga minyak mentah maka semakin tinggi pula beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.
Pertanyaannya adalah seberapa lama kira-kira pemerintah akan mempertahankan harga BBM subsidi yang berlaku saat ini. Penentu harga BBM subsidi paling besar adalah faktor ekonomi dan politik. Pada masa menjelang pemilihan presiden saat ini faktor politik yang bicara. Harga BBM tidak dapat dipungkiri adalah alat politik rezim manapun termasuk Presiden SBY, yang bahkan dalam salah satu iklannya membuat klaim sebagai satu-satunya presiden yang mampu menurunkan harga BBM. Terlepas iklan tersebut pembodohan terhadap masyarakat, kemungkinan besar pemerintah tak akan menaikkan harga BBM sebelum pemilihan presiden usai. Sehingga wajar jika tim capres SBY-Boediono ingin memaksakan pemilihan presiden satu putaran saja untuk menghindari tekanan APBN yang semakin besar. Jika sudah terpilih kemudian harga BBM dinaikkan tidak terlalu masalah karena toh presiden tak dapat di-impeach (dilengserkan) karena menaikkan harga BBM. Oleh karena itu masyarakat harus mengusahakan pemilihan presiden dua putaran, jika menghendaki harga BBM bersubsidi tak segera dinaikkan (baca: disesuaikan).

Dari faktor ekonomi tampaknya sangat berat bagi pemerintah untuk mempertahankan tingkat harga BBM bersubsidi seperti saat ini. Beban utang yang semakin tinggi, kebijakan populis seperti kenaikan gaji PNS, sertifikasi guru dan dosen, BLT dan lainnya telah menjadikan defisit anggaran yang besar. Artinya, jika harga tak dinaikkan beban subsidi akan semakin memperbesar defisit tersebut. Sekali lagi dari sisi ekonomi maka jalan rasional adalah menaikkan harga BBM, meskipun sebenarnya hal ini dapat dicegah jika ada kebijakan ketahanan energi jangka panjang. Bagaimana mungkin kita memiliki ketahanan energi selama kemampuan kilang minyak dan gas kita jauh dari kebutuhan masyarakat. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri Pertamina mengimpor dari negara tetangga termasuk Singapura, sesuatu yang sangat memalukan.

Secara ekonomi tak ada jaminan bahwa jika capres 1, 2, atau 3 tak akan menaikkan harga BBM jika terpilih. Artinya siapa pun yang akan terpilih jadi presiden dan wakil presiden kemungkinan besar akan menaikkan harga BBM. Yang berbeda barangkali besaran kenaikannya. Pasangan capres-cawapres yang lebih menganut faham liberal jelas akan menaikkan harga BBM lebih besar dibandingkan yang bervisi lebih mementingkan ekonomi dalam negeri. Sekarang saatnya masyarakat menonjolkan rasionalitas dan hati nuraninya, bukan emosi untuk memilih presiden dan wakil presiden mendatang. Jangan hanya terpancing iklan atau pencitraan atau janji-janji saja karena akibatnya sangat lama. Sekali salah menentukan pilihan maka kehidupan kita bahkan negara dipertaruhkan. Semoga lebih baik.

***************************************************

Sampai saat ini, masyarakat masih percaya dengan polling-polling sms yang dilakukan beberapa stasiun televisi dan menyandarkan pilihannya kepada hasil polling tersebut. Jika ketidaknetralan lembaga survey sudah terbongkar kepada publik, agaknya kita juga perlu mengetahui mainan di balik layar pengumpulan polling lewat sms. Uraian yang ditulis oleh Fami Fachrudin, Presiden Direktur PT ASMINDO agaknya membuka mata kita mengenai kebohongan publik yang dilakukan team SBY-Boediono.

***************************************************

Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV

Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).

Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.

Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.

Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi: “Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.

I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.

Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !

Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.

Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.

Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.

Tahukah Saudara bagamana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.

***************************************************

Tingga beberapa jam lagi bagi kita untuk berpikir secara cerdas, dan bertanya kepada hati nurani sebelum menyatakan pilihan di TPS esok hari. Masih ada waktu bagi kita untuk kembali membuka lembaran-lembaran informasi sekaligus menelaah secara kritis sebelum menentukan pilihan. Karena suara yang kita berikan esok  hari tidak hanya berlaku  sampai diumumkannya hasil perhitungan suara secara nasional oleh KPU. Tapi lebih dari itu, apa yang kita pilih hari ini adalah cermin masa depan bangsa ini 5 yang tahun yang akan datang. So, selamat memilih. Jangan Golput.

Iklan