Sore, Jum’at 3 Juli 2009 yang lalu, tampak di depan panggung, seorang tua yang rambutnya mulai memirang, berbicara dengan santun dan penuh penghayatan. “Pilihlan pemimpin dengan otak, jantung, dan hati”. Meski sudah memasuki usia 70 lebih orang tua itu masih bersemangat. Seperti ceramah-ceramah yang beliau sampaikan dalam beberapa kesempatan, bagaimana kata dituturkan dengan jernih, tidak memakai istilah-istilah ilmiah ala profesor, tapi malah memakai keindahan sastra pepatah-petitih minang yang beliau uraikan dalam bahasa Indonesia.

Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, adalah sosok yang tak mau terlibat dalam politik praktis. Berkarya di Muhammadiyah menurut beliau lebih agung dari sekedar terjebak dalam perebutan kekuasaan.

Namun, memasuki perhelatan pemilihan presiden 2009 ini, Buya sebagai Guru Bangsa memberikan panduan kepada salah satu calon. Sebuah pilihan yang beresiko. Dukungan Buya kepada kandidat No 3 bisa menjadi bumerang bagi kemasyuran nama Buya, karena berdasarkan survey yang ada, keterpilihan Pak Jusuf Kalla amatlah kecil dibandingkan SBY. Apakah Buya tidak khawatir pamornya akan hilang jika “pilihannya” kalah?

Pertanyaan inilah yang mengugat pikiranku saat melihat testimoni Buya Syafi’i dalam iklan kampanye JK-Win dengan ungkapan “JK Is Real President”. Malahan saat memberikan statement kepada salah seorang teman IMM saat beliau selesai memberikan “keynote speaking” dengan raut menyakinkah Buya kembali mengulangi “Pilihlah dengan pertimbangan otak, jantung dan hati nurani”.

Jika Buya Syafi’i meminta kepada rakyat Indonesia untuk memilih dengan 3 sumber epistemologi yang dimiliki oleh manusia, tentu seyogyanya beliau telah melakukan proses pikir, dzikir, dan perenungan mendalam dengan berlabuhnya beliau kepada JK-Win. Keseriusan yang mendalam dari seorang cendikiawan yang telah penuh mengarungi asam-pahit-manis kehidupan. Ada “kegentingan dan kegelisahan” atas nasib negeri ini yang menurut beliau masih bisa ditolong, yang salah satunya dengan memilih pemimpin yang benar pada pilpres 8 Juli 2009 nanti.

Panggilan Buya bagi orang minang adalah rasa takzim/penghormatan kepada sosok yang memiliki integritas keilmuan dan juga akhlak. Gelar yang tidak boleh disandang sembarang orang. Tak bisa dibeli ataupun diberikan pada siapun seperti layaknya gelar adat, hatta kepada seorang menteri atau presiden sekalipun. Gelar “Buya” adalah pemberian umat. Gelar yang disandang oleh alim ulama sekaliber Buya HAMKA.

Satu lagi Buya yang akan saya ceritakan pada kesempatan ini adalah Buya Mas’oed Abidin. Ulama terkenal di Sumatera Barat, yang berjasa dalam dakwah Islam di Kepulauan Mentawai. Dalam sebuah milis Minang yang beranggotakan orang-orang hebat Minang di seluruh penjuru dunia, Buya Mas’oed menulis: 

“Kato ka bajawek gayuang ka basambuik,
manuruik nan biaso juo …
Indak salamo no nan netral tu di tangah …
wak no bisa ka tapi …
tapi tampek duduak no
biaso no subalah kanan juo ..
sabab nan subalah kida tu
nan mamilieh jaleh …
nan di tangah nan ragu-ragu ..”

“Man Jadda …..
wa jadda …
yang lebih cepat ….
itulah yang lebih baik …”

“Tasarah di awak
nan ka mancaliek …
dari muko
nak dari balakang …
nan palieng rancak
kok nak mancaliek juo
tantu nan dari muko yo ndak”

“Ummat yang di tengah …
betul …
tetapi, yang dicari adalah
ash-habul yamin …
umat yang sebelah kanan ..”

“Terbuktikan …… !?!?!?
bahwa dari mana kita melihat …
dan dari mana sudut pandang kita ..
dari sana kita akan menetapkan …
ashabul yamin …
di dunia dan di akhirat”

Tentu bagi saya, biduk yang hendak diarahkan oleh kedua alim ulama dan cendikiawan ini cukuplah menjadi pedoman saya untuk menetapkan pilihan pada 8 Juli 2009 nanti. Tapi memahami kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia baik dari segi agama maupun suku bangsa, agaknya perlu diuraikan perspektif yang lain. Sebuah surat yang ditulis oleh Pendeta Rinaldy Damanik (Mantan Narapidana Kasus Poso) dari Tentena tertanggal 17 Juni 2009, sangat penting untuk disimak terkait dengan penyelesaian kasus Poso.

===================================================

Surat Terbuka untuk SBY oleh Pendeta Damanik , dari DetikForum

Kepada yang terhormat,
Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono
Di – Jakarta.

Salam hormat.
Pada tanggal 13 Juni 2009, di GOR KONI Kendari, Sulawesi Tenggara, Bapak SBY menyatakan: ”Jangan ambil resiko memilih pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji.” (Radar Suteng, edisi 14 Juni 2009). Terimakasih atas nasehat Bapak SBY. Kini, perkenankan kami merespons sekaligus menjawab nasehat Bapak. Pemimpin yang telah teruji dan terbukti ialah: YUSUF KALLA. Mengapa?

Kita pernah bertemu langsung dan berbincang-bincang mengenai masalah Poso dan Nasional, ketika Bapak SBY menerima saya di Istana Negara Jakarta pada tanggal 28 November 2004. Pada waktu itu saya baru bebas dari vonis 3 tahun penjara Kasus Konflik Poso. Terimakasih Pak !

Kini perkenankan saya kembali menyampaikan hal yang tentu Bapak SBY telah memahaminya. Kondisi Kabupaten Poso tahun 2000, 2001 sangat sulit, termasuk dampaknya terhadap wilayah Parigi, Tojo-Una Una, Morowali, bahkan Sulawesi dan sekitarnya. Konflik massal antar komunitas, seakan tak mungkin terhentikan. Seorang korban Konflik Poso menyatakan dalam bahasa Pamona: “Ri kare’e popaiso katuwu jamo ndariso, Lompiu lawi marimbo, ewa damagero lino“(Js.Hokey)

Kondisi itu tentu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang bertahan di wilayah Kabupaten Poso, terutama para Korban. Setiap orang yang masih berpikir waras, pasti sepakat mengakui bahwa peristiwa Pertemuan Malino Untuk Poso sangat berarti dan minimal telah menghentikan konflik masal antar komunitas. Benar, bahwa pasca-Malino masih terjadi peristiwa-peristiwa pilu yang tidak terduga, tetapi Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso berdampak luas terhadap perbaikan kondisi Kabupaten Poso dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Bahkan Instruksi Presiden RI untuk Poso merujuk dan didasarkan kepada isi Deklarasi Malino yang diprakarsai dan dilakukan langsung oleh Yusuf Kalla.

Kini asam di gunung dan garam di laut kembali bertemu dalam belanga, seperti pepatah dalam bahasa Pamona: ”Podi ri buyu, bure ri tasi wongi ri kura sangkani-ngkani“ (Js. Hokey). Komunitas Muslim, Kristen, Hindu dll saling berinteraksi dalam damai. Jika itu tidak terjadi, bagaimana mungkin dapat beribadah, bekerja, belajar, bergaul, berjalan, beristirahat dengan wajar ?

Saya terlalu yakin mengatakan, bahwa tanpa penerimaan masyarakat Poso terhadap Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso, akibat Konflik Poso tidak mungkin Bupati Poso yang terpilih tahun 2005, beragama Kristen. Apalagi soal keamanan, tekanan yang sangat kuat untuk proses keamanan, penegakan hukum, justru didasarkan kepada Kesepakatan Malino tersebut. Sepuluh Butir Deklarasi Malino membuat semua pihak bergerak, termasuk TNI, Polri dan penegak hukum. Dari segi dana, berapa yang telah mengalir ke Kabupaten Poso sejak konflik Poso hingga saat ini? Tanpa kesepakatan Malino, mustahil dana yang banyak itu mengalir ke Kabupaten Poso. Jika penyalurannya bermasalah, bukan kesepakatan Malino yang keliru, tetapi system dan kebobrokan moralitas pihak-pihak yang menyalurkannya.

Sangat menyedihkan, jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dia atau partainya yang membuat Poso aman, dia yang mengupayakan dana mengalir ke Kabupaten Poso. Pada hal, dia tidak ada di Poso pada waktu itu, apa lagi di Malino. Bahkan dari sisi politis, pada waktu itu Partai Politik nya pun belum berdiri, termasuk Partai yang Bapak dirikan. Tak seorangpun yang menganggap dirinya pahlawan. Hanya Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa ! Jusuf Kalla sendiri menyatakan bahwa Pertemuan Malino adalah Amanah Tuhan !

Pemulihan masyarakat sangat berkaitan dengan peluang dan kualitas pendidikan. Hal ini sangat ditekankan oleh Jusuf Kalla. Oleh karena itu, berbagai sarana pendidikan dibangun mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, antara lain pembangunan Pesantren Modern di Tokorondo dan pembangunan Universitas Kristen di Tentena (UNKRIT). Mengenai proses pembangunan Pesantren di Tokorondo, tentu saudara-saudara Muslim yang dapat menjelaskannya secara tepat.

Dalam konteks Universitas Kristen, dengan pola pikir dan pola tindakan yang cepat, pada tanggal 29 Desember 2007, Jusuf Kalla mengundang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST, Bapak Pdt. Ar. Tobondo, MTh, Pdt. Drs.H.X.Sigilipu, Dr.H.Lumeno, di Istana Wakil Presiden RI. Dalam pertemuan itu dibahas kebutuhan pembangunan UNKRIT Tentena. Dana yang disetujui oleh Wakil Presiden RI (Jusuf Kalla); Rp. 12,5 Miliar. Pada tahun 2008, direalisasikan Rp. 7,5 Miliar. Wakil Presiden RI memastikan bahwa pada bulan Juli 2009 akan disalurkan Rp.5 Miliar. Dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Rektorat UNKRIT. Dalam proses perjalanan pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla secara pribadi memberikan bantuan dana Rp. 1 Miliar untuk pembangunan Aula UNKRIT; dana yang telah direalisasikan Rp. 485 Juta dan sisanya akan disalurkan sesuai dengan kemajuan pembangunan. Dari dana tersebut, Rp. 97 Juta membantu Kantor Unkrit dan fasilitasnya. Seluruh dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST. Bahkan dalam proses percepatan Pembangunan Sulteng, diupayakan Rp. 4 Miliar untuk UNKRIT dan peralatan Teleconfrens Rp. 2 Miliar. Bukan hanya itu, ketika terjadi masalah dan kelambatan dalam penerbitan Izin Operasional dan Pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla bertindak cepat dan tegas. Beliau memanggil Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof Dr Satryo Brodjonegoro, Juli 2007. Dan hasilnya, izin tersebut diterbitkan ! Selanjutnya, pendampingan terhadap UNKRIT dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi yang baru: Dr. Fasli Djalal. Di Tentena, Jusuf Kalla menyatakan bahwa beliau berharap UNKRIT dapat berkembang seperti Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Jusuf Kalla siap untuk mengawal proses tersebut. Berkaitan dengan itu, masalah pemindahan rumah masyarakat yang ada di Lokasi UNKRIT adalah tanggungjawab Pemda Poso, sebab dananya telah disalurkan dari Pusat. Ya, Bapak telah melihat langsung kondisi lokasi UNKRIT. JIKA JUSUF KALLA TIDAK BERJIWA NASIONAL, TIDAK MUNGKIN JUSUF KALLA MEMFASILITASI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS KRISTEN TENTENA.

Dalam berbagai segi, wilayah Poso akan semakin “terang.” Tetapi kini kegelapan masih terjadi, karena listrik belum memadai. Ketika, kami berdebat soal Pembangunan PLTA di Sulewana Kabupaten Poso, dinyatakan bahwa dalam Perjanjian, jika PLTA telah berfungsi maka PLTA Poso 2 akan menyalurkan dana konpensasi Rp. 12 Miliar per-tahun kepada Pemda Poso dalam bentuk pajak air dan permukaan, belum termasuk Pajak Penghasilan, belum termasuk PLTA Poso 1, Poso 3 dan listrik yang akan didistribusi. Dana tersebut akan masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Poso. Sekali lagi, dalam hal ini keadilan untuk rakyat yang diprioritaskan, bukan kepentingan pihak tertentu.

Banyak hal yang telah dilakukan Jusuf Kalla. Siapa sebenarnya yang telah teruji dan terbukti? Hal yang telah teruji dan hal yang masih merupakan janji selalu bercampurbaur. Sekali lagi, terimakasih atas nasehat Bapak SBYmenyatakan: ”Jangan ambil resiko memilih pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji.” JAWABANNYA ADALAH: BAHWA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI POSO, AMBON, MALUKU, ACEH, PEMIMPIN YANG TELAH TERUJI DAN TERBUKTI ADALAH JUSUF KALLA, sekali lagi: HANYA JUSUF KALLA !!!

Pada bagian akhir surat ini, perkenankan saya bertanya: Mengapa Bapak SBY sebagai Menkopolkam pada waktu itu tidak hadir dalam proses Pertemuan Malino? Mengapa hanya Bapak Jusuf Kalla yang memprakarsai dan memfasilitasi Perdamaian Aceh di Helsinki? Meskipun Bapak Jusuf Kalla tidak pernah meminta penghargaan, mengapa Bapak tidak memberikan Penghargaan kepada Bapak Jusuf Kalla atas inisiatif dan peranannya dalam perdamaian di Poso, Ambon, Maluku, Aceh dll?

Terimakasih atas perkenan Bapak merespons surat ini.

Tentena, 17 Juni 2009
Mantan Narapidana Kasus Poso
Rinaldy Damanik.
Mesale House – Jl. Dr. AC.Kruiyt No.1. Petirodongi-Tentena

===================================================

Sikap peragu yang dialamatkan kepada SBY selama ini tentu memiliki jejak. Dalam laporan utama Suara Islam  Edisi 70, tanggal 3-17 Juli 2009 disebutkan:

“Dalam penyelesaian kasus Ambon, Poso, dan Aceh misalnya ia dianggap terlalu hati-hati sehingga inisiatif  perdamaian itu justru diambil alih Menko Kesra Jusuf Kalla. Anehnya, setelah berhasil, SBY dan para pendukungnya mengklaim bahwa semua perdamaian itu adalah jasanya. Bahkan, SBY berambisi mendapatkan nobel perdamaian pasca perdamaian aceh.”

Pada bagian lain, SBY juga dipaparkan sebagai penganut klenik. Mayjen Kivlan Zein, mantan Kepada Staf Kostrad menceritakan:

“Suatu ketika, pasukan SBY pernah ditugaskan untuk mendukung serangan pasukan TNI lain ke pertahanan pasukan Fretilin. Namun, ketika pasukan lain sudah bergerak, pasukan SBY masih belum diberi perintah sang komandan. ‘SBY masih sibuk ngitung nogodino’. Nogonino adalah ilmu kejawen tentang kapan waktu aman untuk pergi ke suatu tempat, arah dan apa saja yang harus dilakukan.”

“Akibat keterlambatan pasukan SBY masuk ke daerah operasi, beberapa orang anggota pasukan di depannya  terbunuh. Atas kelalaian itu, Yunus Yosfiah (Komandan Pelaksana Operasi Timor-Timur saat itu), segera menggeser SBY ke Kodam Udayana. Dari komadan Batalyon yang konon banyak menuai pujian, ia dimutasikan menjadi sekedar perwira pemantu operasi di Staf Operasi Kodam Udayana. Saat itulah kemudian SBY sekolah ke luar negeri. ‘Jadi dia sekolah itu sebenarnya bukan karena prestasi dia.’ “

Kalau kita perhatikan gaya-gaya kampanye SBY, sangat nampak kemiripannya dengan gaya kampanye Obama. Sampai-sampai logo dan website kampanye SBY sangat mirip dengan yang dipunyai Obama. Tentu memanfaatkan momen Obama sebagai presiden kulit hitam pertama AS, agaknya sudah terlambat. Lagian dari segi profil, umur, dan posisi jabatan sebelum jadi presiden, SBY amat berbeda dengan Obama. Analisis lain, melihat fenomena ini adalah besarnya peran AS di belakang SBY. Suara Islam menulis:

“Keberpihakan SBY kepada Paman Sam tampak jelas pula pada kasul Noval Medical Research Unit-2 (NAMRU – 2). Kasus Namru marak ketika Departemen kesehatan mengirim surat ke Direktur NAMRU-2 agar laboratorium Angkatan Lat AS yang telah bercongkol empat dasa warsa itu menghentikan operasi sampai MoU baru diteken. Depkes juga melarang semua laboratorium dan lembaga yang masih berhubungan dengan NAMRU-2 untuk menghentikan pengiriman specimen mereka.”

“Tapi, begitu surat dirilis, SBY memanggil Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari. ‘Rasanya tidak perlu… Toh, NAMRU sudah banyak berjasa kepada kita’. Langkah Menkes didukung Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hasan Wirajuda, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. Sebab banyak yang perlu dibenahi dalam Mou, terutama soal jumlah peneliti yang memiliki paspor diplomatik, ketertutupan NAMRU-2, dan dugaan kegiatan inteligen. Menlu, Menhan, dan Menkes sepakat hanya akan memberi paspor diplomatik untuk Direktur dan Wakil Direktur NAMRU-2. Tapi SBY bertitah, ‘Kita berikan setengahnya saja, tiga puluh orang?’.

Gelagat adanya AS di belakang SBY nampaknya telah diamati oleh Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Riziq Shihab. Kejadian baru-baru ini di Iran, menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana AS bisa kalap mata jika yang memenangkan pemilu adalah kandidat yang tidak mau patuh kepadanya. AS melalui CIA dan kaki tangannya di Indonesia tentu saja tidak rela menerima kekalahan  SBY-Boediono dan akan menggerakan kerusuhan massal untuk menganulir hasil pilpres. Untuk mengantisipasi hal itu, Habib telah menyiapkan 500 Ribu Laskar FPI untuk menghadapi intervensi AS.

Sekarang kita beranjak pada klaim-klaim “keberhasilan” yang digembar-gemborkan team kampanye SBY-Boediono. Pertama, soal kesejahteraan guru. Dari dialog-dialog yang penulis dengar, kebanyakan guru akan memilih SBY pada Pilpres 8 Juli 2009 nanti, karena merasakan kesejahteraan mereka lebih baik dari masa presiden sebelumnya. Namun, apakah ini murni kebijakan SBY? Sebagaimana yang kita ketahui, kesejahteraan guru adalah akibat turunan dari disahkannya 20% anggaran untuk pendidikan oleh DPR. Seiring dengan itu peningkatan gaji guru sebagai penghargaan atas jasa mereka adalah amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang apabila tidak dipenuhi pemerintah akan bisa berujung “impeachment” kepada Presiden atas delik pelanggaran terhadap konstitusi.

Kedua, terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilai berhasil oleh KPK. Dalam salah satu pernyataannya SBY pernah mengatakan bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body. Sehingga ia memerintahkan  kepada BPKP untuk mengaudit KPK. Ketika timbul reaksi dari kalangan hukum yang menyatakan BPKP tidak memiliki otoritas mengaudit KPK, serta merta SBY mengatakan ia tidak pernah memerintahkan penyelidikan terhadap KPK tersebut. Selain kehadiran dan “kesuksesan” KPK, tentu tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan SBY. Dorongan dari LSM, akademisi, dan masyarakat untuk pemberantasan korupsi yang menjadi amanah reformasi yang sebenarnya membuat kerja-kerja KPK menjadi lancar. Karena korupsi sudah menjadi musuh bersama bangsa ini. Menambahkan point ini agaknya tulisan “Ipar, Istri dan Anak SBY akan Masuk KPK ? Menyusul Besan” menarik untuk dibaca.

Meski isu-isu agama agak sensitif dalam arena politik, menurut penulis masalah ini tidak tabu untuk diperbincangkan. Karena masyarakat patut mengetahui sepak terjang keberagamaan pemimpinnya. Apalagi semua partai-partai Islam bersatu mendukung SBY. Menyambung pernyataan di atas tadi mengenai keyakinan klenik SBY, Ali Mochtar Ngabalin Politisi Partai Bulan Bintang yang amat vokal di DPR, sebagaimana dirilis oleh Kompas Online edisi Sabtu 4 Juli 2009 mengatakan:

“”Betul, saya membenarkan (SBY punya). Itu sejak 2004. Jimat itu representasi kekuatan. Bisa sebagai sugesti, atau dengan batu-batu diyakinkan bisa memberi kekuatan di luar kekuatan manusia.  Saya saksinya. Saya lihat dan diikutkan ketika SBY ke kuburan. Saya sudah peringatkan. Tapi tidak bisa. Itu sudah mendarah daging.”

Kehadiran SBY belakang ini telah membutakan banyak orang. Pesona dan kharisma yang dimiliki membuat banyak orang jatuh cinta. Sosok yang dikenal baik, santun dan lembut. Ungkapan “serasikan ucapan dengan perbuatan” telah menjadi image positif yang melekat pada SBY. Tapi cerita-cerita underground banyak yang membongkar tampilan itu semua. Termasuk kemarin, saat penyangkalan beliau tentang kampanye satu putaran bukan dari team sukses SBY-Boediono.

Popularitas SBY telah membuat partai-partai Islam lupa diri. Mereka mengatakan keberpihakan mereka kepada SBY semata-mata demi kemaslahatan umat. Jika memang benar, kenapa pilihan mereka itu berbeda dengan ijtihad yang diambil oleh ormas-ormas Islam. Apakah tidak ada pretensi kekuasaan terkait hal ini?

SBY sudah bagaikan dewa. Titahnya selalu dibela oleh para pendukungnya. Semua yang keluar selalu kata-kata yang baik. Sampai-sampai untuk membela SBY, beberapa team suksesnya menyerang etnis Arab, dan yang barusan yang terjadi, seorang Andi Mallarangeng bersikukuh tidak mau minta maaf atas kesilafannya memojokkan orang kampungnya sendiri.

Kehadiran SBY, saat ini seolah sebagai ikon neofeodal baru, dengan jaringan pendukung orang-orang baru pula. Orang-orang yang membenci orde baru, tapi tingkahnya sekarang sudah sama dengan karakteristik negatif orde baru.

So, dalam demokrasi semua punya hak suara. Ada tiga kandidat yang akan bertarung. Sekarang tinggal kita menentukan pilihan. Tidak ada paksaan. Tapi haruslah melandaskan pilihan dengan argumen yang jelas.