Sebagai mayoritas, umat Islam di negeri ini selalu menjadi target bagi kepentingan politik para politisi. Merayu untuk memperoleh kekuasaan. Begitu juga yang kita saksikan mendekati Pilpres 2009, 8 Juli esok. Ormas Islam dan Partai Islam merasa bertanggung jawab mengarahkan umat untuk memilih salah satu calon dengan argumen-argumen syar’i.

Pada kesempatan ini, penulis akan mengutip 8 Butir Hasil Mudzakarah Nasional Ulama dan Pimpinan Pesantren Partai Keadilan Sejahtera dan Maklumat Front Pembela Islam tentang Pemilihan Presiden 2009.

***************************************************

Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera

8 Butir Hasil Mudzakara Nasional Ulama dan Pimpinan Pesantren

4-5 Rajab 1430 H/27-28 Juni 2009 M di Jakarta

Segala Puji Bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabat beliau. Amma ba’du:

Tugas ulama adalah menyampaikan penjelasan kepada masyarakat tentang bimbingan agama bagi ihwal kehidupan mereka.

Dengan keyakinan yang kokoh dan kesabaran yang teguh, ulama bertugas membimbing masyarakat dan memberikan keteladanan (QS as-Sajadah:24)

Dalam hal ini, kepemimpinan publik terhadap suatu bangsa amat menentukan kualitas kehidupan mereka dalam waktu yang relatif panjang. Karenanya bagaimana pemimpin seharusnya dipilih sangat penting untuk mendapat perhatian ulama.

Dengan menyadari masalah tersebut, maka MUDZAKARAH ULAMA 1430 H/2009 M  di Jakarta yang dihadiri 250 ulama dan pemimpin pesantren dari seluruh propinsi di tanah air, dengan ini menyampaikan kepada masyarakat umum, khususnya kaum muslimin baik pemilih maupun kandidat butir-butir sebagai berikut:

1.Memilih pemimpin dalam ajaran Islam merupakan kewajiban setiap muslim. Jika terdapat lebih dari seorang kandidat, wajib memilih kandidat yang lebih memenuhi kriteria (muwashfat) yang menjamin kemaslahatan lebih besar bagi masyarakat. Dengan memperhatikan skala prioritas, kemaslahatan agama atau moral, keamanan diri, kesehatan akal, keturunan dan harta benda, kemaslahatan sosial, lalu individual, kemaslahatan yang bersifat umum lalu yang parsial.

2.Terpenuhinya kriteria kemaslahatan yang lebih besar hendaknya tidak sekedar ikut-ikutan atau berdasarkan jual beli dukungan. Tetapi berdasarkan tanggung jawab setiap orang terhadap amanah Allah dan masa depan bangsa sesuai pengetahuan individualnya. Atau dengan bertanya kepada yang lebih mengerti, istikharah minta petunjuk kepada Allah, dan sebagai hasil musyawarah bagi individu-individu yang tergabung dalam suatu ikatan organisasi baik organisasi massa maupun sokial politik.

3.Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria mencakup rekam jejak (track record) yang baik telah bertaubat bagi yang pernah berbuat salah, kedekatan dengan masyarakat, kapasitas untuk memimpin, kredibilitas untuk diteladani, jujur-amanah-cerdas dan akuntabel.

4.Perfoma calon pemimpin nasional juga harus mempertimbangkan pengaruh dan kontribusi para pendukngnya (kroni) terutama dari kalangan partai politiknya.

5.Dengan niat melaksanakan perintah agama dan mengupayakan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat dan bangsa, serta melaui cara pemilihan yang benar, maka insya Allah memilih pemimpin nasional merupakan kegiatan ibadah politik yang berskala nasional.

6.Adanya keberagaman pilihan diantara anggota masyarakat merupakan cerminan kebebasan sebagai hak asasi yang harus dihormati.Terlebih keberagaman itu terjadi antar saudara serumah, yaitu Indonesia dan untuk satu tujuan yang sama yaitu kebaikan serta kemajuan bangsa.

7.Semangat ‘Fastabiqul Khairat’ harus diaktualisasikan oleh para kandidat dengan cara berkompetisi dalam kebaikan, yaitu mengemukakan prestasi yang dimiliki serta kebaikan dunia akhirat yang akan diperjuangkan untuk masyarakat. Mereka juga harus bersaing dalam cara kampanye yang santun-bermartabat untuk meraih simpati rakyat. Sehingga, kemenangan yang diraih, insya Allah sebagai bukti dukungan rakyat yang hakikatnya pertolongan dari Allah Swat, bukan kemenangan yang memanipulasi suara rakyat dan karenanya merupakan jebakan (istidraj) dari Allah Swt.

8.Peserta Mudzakarah menyerukan kepada umat Islam agar memberikan dukungan dalam pemilu presiden 2009 kepada calon yang lebih maslahat untuk umat dan bangsa dalam pemilu presiden 2009, kepada calon yang lebih maslahat untuk umat dan bangsa yaitu pasangan SBY-Boediono.

Jakarta, 5 Rajab 1430 H/28 Juni 2009 M

Steering Committe

Ketua

KH. DR. Surahman Hidayat, MA

Organizing Committee

Ketua

KH. Bukhari Yusuf, MA

***************************************************

***************************************************

Berdasarkan pertimbangan logika, jika di antara ketiga pasangan calon berbeda maka seharusnya ada satu calon yang terbaik. Konsep do’a dan istikarah dalam Islam berpretensi meminta pilihan kepada Allah di antara beberapa alternatif pilihan. Analogi istikarah ketika menimbang antara 2-3 kandidat jodoh dalam pernikahan sulit untuk dijadikan perumpamaan untuk konteks ini. Karena jodoh menyangkut kedekatan individu kepada Allah, sementara istikarah Pilpres dilakukan oleh banyak orang. Jika “orang-orang yang benar-benar imannyalah yang akan mendapatkan petunjuk” menjadi indikator validitas istikarah Pilpres, tentu akan terjadi justifikasi “ulama-ulama dari kelompok inilah yang lebih tawadhu’ dan dekat dengan Allah”.

Melihat jusfikasi ayat-ayat Al Qur’an dan hidayah yang diberikan oleh masing-masing ormas dan parpol Islam tidak bermuara pada pilihan politik kepada satu pasangan, membuat umat akan binggung. Masing-masing menyandarkan diri kepada pertimbangan syar’i dan kemaslahatan umat, tetapi kenapa yang terjadi adalah perbedaan “seruan/maklumat”?

Sangat tidak logis dan etis jika fenomena ini kita larikan kepada “kesalahan Tuhan” memberikan bisikan hidayah kepada pimpinan PKS dan FPI. Kita sangat menghormati ulama, yang merupakan penerus para rasul. Kita menyakini integritas kesholehan dan kapabilitas agama mereka. Kita tidak bisa pula mengatakan ulama PKS lebih dekat dengan Allah daripada ulama FPI, begitupun sebaliknya.

Tidak ada suatu pernyataan dan himbauan dengan dalil atau dalih apapun yang tidak memiliki muatan kepentingan di belakangnya. PKS punya kepentingan, FPI juga punya kepentingan. Kita bisa melihat track record masing-masing sebagai bahan pertimbangan. Sebagai partai politik, tentu PKS tidak bisa melepaskan pertimbangan pilihan mereka atas kelanggengan perjalanan partai dalam pentas politik nasional. Akan akan kompensasi kekuasaan yang menjadi indikator atas maklumat yang dikeluarkan oleh PKS. FPI sebagai ormas Islam yang selama ini getol dengan pemberantasan maksiat di tengah-tengah masyarakat tentu memiliki alibi tersendiri. Paling tidak mereka memiliki keyakinan, pasangan pemimpin yang mereka dukung bisa menjamin penegakan amar ma’ruf nahi mungkar di negeri ini. Soal kepentingan politik praktis dan bagi-bagi, agaknya FPI belum sampai kepada hitung-hitungan ke sana

Oleh karena itu, menurut penulis umat Islam hari ini dengan kedalaman pikiran dan luasnya informasi, mampu menentukan sendiri kemana pilihan akan dilabuhkan. Banyak parameter yang bisa digunakan. Yang pasti, umat Islam berharap siapapun pemimpin yang terpilih nantinya akan menegakkan panji-panji Islam dan keagungan Allah, keluhuran risalah Rasulullah di bumi Indonesia. Penulis masih percaya dengan adagium “Pemimpin adalah representasi keadaan umat. Jika pemimpin itu baik berarti umat juga baik. Tapi jika pemimpin dzalim berarti ini musibah yang ditimpakan Allah atas perilaku umat yang tak lagi mematuhi perintah Ilahi”. So, mari kita datang ke TPS pada tanggal 8 juli sebagai kewajiban kita untuk suksesi kepemimpinan nasional 5 tahun ke depan. Jika Tuhan menghendaki kebaikan, tentu DIA akan memilihkan bagi kita pemimpin yang amanah dan mampu menaikkan harkat-martabat bangsa ini.