Setelah lama ditunggu, akhirnya kemarin Jum’at 26 Juni 2009, PKS memberikan penjelasan kepada publik, kenapa Partai Bulan Sabit Kembar itu menjalin koalisi dengan Partai Demokrat sekaligus mengusung SBY-Boediono sebagai Capres-Cawapres Pilpres 2009. Publikasi ini boleh dibilang cukup terlambat, mengingat rangkaian kampanye sudah melewati fase setengah jalan. Mungkin secara internal, PKS sudah memberikan alasan-alasan tentang jalinan koalisi yang banyak dipertanyakan orang tersebut, kepada kader-kader partai. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, pemilih PKS pada Pileg yang lalu bukan saja para ikhwan dan akhwat yang didominasi oleh anak-anak muda kampus, tapi ada simpatis yang tidak terikat dalam struktur hierarkhis partai. Segmen ini mungkin lebih banyak dari kader-kader internal PKS sendiri. Jadi, merekapun berhak untuk mendapatkan penjelasan dari petinggi PKS. Karena lewat jasa merekalah PKS mendapatkan kursi yang lumayan di DPR, sehingga memiliki bargaining politik yang kuat dalam menjalin koalisi.

Apakah isi penjelasan publik tentang merapatnya PKS kepada Partai Demokrat dan SBY-Boediono? Saya akan mengutipkan publikasi yang dirilis oleh Koran Republika edisi Jum’at 26 Juni 2009.

8 Alasan PKS Berkoalisi dengan SBY-Budiono

1. Koalisi dengan SBY merupakan keputusan Majelis Syuro PKS ke XI 24-25 April 2009, Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai telah memberikan legitimasi kuat untuk berkoalisi.

2. Aspirasi kader dan konstituen. Lebih dari 70% kader dan konstituen menghendaki PKS berkoalisi dengan SBY.

3. PKS hanya ingin koalisi dengan partai reformis. Kader-kader menolak koalisi dengan kelompok-kelompok bermental “orde baru”.

4. SBY pro perubahan. Sudah banyak hasil yang dicapai selama PKS  berkoalisi dengan SBY pada periode 2004-2009. Seperti swasembada pangan, keamanan, ekonomi, bantuan orang miskin, pemberantasan korupsi dan lainnya.

5. SBY akomodatif terhadap usulan platform PKS dalam rangka menangani solusi bangsa.

6. Pengalaman koalisi dalam pilkada. PKS tidak ingin sekedar jadi kuda tunggangan partai lain. Di beberapa pilkada, PKS sudah berjuang habis-habisan, setelah koalisi menang PKS ditinggal. PKS tidak ingin ditipu lagi. Inilah salah satu bentuk manifestasi “mental orde baru”.

7. Pengalaman koalisi pilpres 2004-2009. Koalisi PD, PKS, PBB, dan PKPI sukses mengantarkan SBY-JK menjadi presiden. Tetapi datang partai yang tidak berkeringat bergabung minta jatah kabinet, lalu ingin menggeser PKS dari koalisi.

8. SBY disukai dan didukung oleh rakyat. Terbukti tingginya dukungan rakyat dalam hasil survey.

Sebagai salah seorang konstituen yang mencontreng pada Pileg April yang lalu, dan berdasarkan diskusi, bacaan, informasi yang penulis peroleh, tentu layak bagi penulis melihat 8 alasan yang telah diuraikan oleh petinggi PKS ini secara kritis.

Poin pertama, “no comment”, karena memang begitulah aturan tertinggi dalam penetapan keputusan PKS.

Poin kedua, apakah memang pilihan berkoalisi dengan SBY-Budiono memang aspirasi dari kader dan konstituen? Apalagi diklaim dengan angka 70%. Apakah angka ini sudah melewati perhitungan yang valid, kapan ditanyakan, atau kapan penyerapan aspirasi ini dilakukan? Kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh petinggi PKS, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, saat ini banyak mahasiswa-mahasiswa kader PKS di Yogyakarta (kota basis terkuat KAMMI di Indonesia) yang kebinggungan dengan pilihan politik petinggi-petinggi mereka.

Poin ketiga, sikap antipati dengan orde baru. Masih segar dalam ingatan kita, sebuah iklan yang dibuat oleh PKS beberapa waktu yang lalu yang menjadikan Bapak Soeharto sebagai pahlawan bangsa. Padahal Soeharto adalah ikon utama dari orde baru. Kemudian, ketika dikatakan PKS hanya mau berkoalisi dengan partai-partai reformis secara langsung mencap partai-partai yang tergabung koalisi Mega-Pro dan JK-Win sebagai koalisi yang tidak reformis? Apakah orang-orang yang dulu dekat dengan Pak Harto bisa dikatakan sebagai “penerus orde baru”? Siapa sih dulu yang memilik jabatan tidak dekat dengan pak Harto?? Apakah seorang Habibie yang begitu dekat dengan Pak Harto bisa dicap negatif sebagai “antek orde baru” yang harus dijauhi? Sebagai partai yang cerdas dan konon diisi oleh 1000 doktor, PKS harus secara cermat memandang orde baru dan orang yang terlibat didalamnya. Tidak bisa dipukul rata, orang yang dekat dengan Pak Harto sebagai “orang yang tidak beres”. Selanjutnya, keburukan orde baru ditandai dengan massifnya neofeodalisme dan maraknya KKN. Tidakkah petinggi PKS melihat sudah ada kecendrungan neofeodalisme yang dibangun oleh jaringan SBY? Coba perhatikan statment yang disampaikan oleh orang-orang dekat SBY, selalu saja omongan-omongan pembelaan terhadap SBY keluar dari lisan mereka. Neofeodal yang dibangun berdasarkan adagium “asal bapak senang” kalau kita cermati sudah menghingga pusaran kekuasaan SBY. Sampai-sampai untuk membela SBY, hak angket DPR untuk menanyakan kekacauan DPT yang menghilang hak politik warga negara, dibungkam oleh koalisi Demokrat-PKS. Terkait dengan KKN, apakah keluarga SBY tidak terlibat dalam usaha-usaha ekonomis aji mumpung kekuasaan? Apakah pemberantasan korupsi memang murni peran SBY, atau sistem yang dibuat oleh DPR dan pengagas KPK-lah yang membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi kuat saat ini?

Poin keempat, SBY pro perubahan. Apakah ini benar pro perubahan? Perubahan ke arah mana? Kenapa tidak dijelaskan? Soal swasembada pangan, kenapa menutup mata dengan uraian pakar pertanian yang mengatakan swasembada dikarenakan faktor cuaca yang memang bersahabat baik? Ekonomi, apakah memang ekonomi kita meningkat? Bukankah hutang kita semakin besar saat ini dan berkurangnya pengangguran dikarenakan rakyat berusaha sendiri menciptakan lapangan-lapangan kerja sektor informal? Keamanan, betapa banyak kasus kecelakaan, konflik dan ketidakmampuan mempertahankan wilayah negara ini terjadi pada masa SBY?

Poin kelima, SBY akomodatif terhadap usulan PKS. No comment deh. Ini masalah selera petinggi PKS.

Poin keenam, tentu yang perlu ditelusuri kenapa PKS begitu mudah ditinggal dan ditipu oleh mitra koalisi? Bukankah politik penuh dengan tipu muslihat? Kenapa PKS begitu lugu? Kalau orang-orang PKS pintar, ngak mungkin PKS ditelikung.

Poin ketujuh, no comment deh.

Poin kedelapan, menunjukkan kebenaran beberapa pendapat yang mengatakan koalisi PKS dengan SBY-Budiono didasarkan pada hitung-hitungan kemenangan pasangan no 2 ini. Jelas sekali pertimbangan pragmatis yang dikedepankan.

Untuk menutup tulisan ini, saya hendak memberikan komparasi antara meminang capres-cawapres dengan meminang pasangan hidup. Dalam Islam dikatakan, ketika hendak menikahi seseorang, maka ada 4 pertimbangan utama yang mesti diperhatikan: “harta, keturunan, wajah, dan agama”. Dan pertimbangan agama menjadi parameter utama. Sudahkah PKS menjadikan pertimbangan latar belakan agama ini sebagai indikator penting ketika memilih SBY-Boediono. Apalagi sekarang santer beredar isu “Istri Boediono Katolik” dan “laku-laku syirik yang dilakukan oleh pasangan ini, serta mengabaikan masalah jilbab dan haji.

Mudah2an kritik ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran dari seseorang yang dulu memilih PKS saat Pileg April 2009 yang lalu…

Iklan