A. Deskripsi Kasus

Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan merupakan salah satu RUU yang masih dbahas oleh DPR hingga hari ini. RUU ini ditanggapi secara berbeda oleh pihak yang merasa dirugikan oleh adanya RUU dengan pihak-pihak yang memandang efek positif dengan pengesahan RUU ini. RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau ini didasarkan pada pertimbangan:

a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. Bahwa produk tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan
c. Bahwa pemerintah wajib mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat, dengan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari produk tembakau, sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang optimal.

Pasal 3 RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan mengatakan Pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan bertujuan untuk:

 mencegah keinginan merokok pada setiap orang;
 memberikan perlindungan bagi orang yang tidak merokok;
 melindungi setiap orang dari bahaya merokok; dan
 menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

RUU ini juga memaparkan kepentingan pembuatannya dari sisi hak dan kewajiban warga negara. Dalam Pasal 4 dikatakan: Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok. Pasal 5: Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai produk tembakau dan bahayanya bagi kesehatan. Pasal 6: Setiap orang berhak untuk mendapatkan penyuluhan dan/atau bimbingan untuk berhenti merokok. Pasal 7: Setiap orang wajib menciptakan dan memelihara lingkungan umum yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok.

Menurut ASEAN Tobacco Control Report Card, di Indonesia saat ini terdapat 56,6 juta perokok aktif. Separo dari perokok aktif itu adalah usia produktif, terutama generasi muda. Jumlah perokok pemula (usia 5-9 tahun) terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, terjadi lonjakan signifikan jumlah perokok pemula pada periode 2001-2004, yakni dari 0,4 persen menjadi 2,8 persen.

Selain menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dimana berdasarkan literatur ilmiah yang ada, tembakau dan produk rokok terbukti mengandung 4.000 zat kimia yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, dan 25 zat kimia di antaranya dapat merangsang timbulnya kanker (karsinogenik), dampak ekonomi juga menjadi persoalan. Menurut analisis ahli ekonomi kesehatan Litbang Departemen Kesehatan, Soewarta Kosen, jika dihitung dengan pendapatan perkapita per tahun pada 2005 sebesar 900 dollar AS, maka total biaya yang hilang 4,870 miliar dollar AS. Tembakau dan kemiskinan sangat berkaitan. Dari hasil survei kesehatan nasional menunjukkan, kalangan rumah tangga miskin justru membelanjakan lebih banyak untuk keperluan belanja tembakau dibandingkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. “Fenomena inilah yang mengakibatkan merebaknya gizi buruk bagi balita dari keluarga miskin,”.

Meskipun telah banyak publikasi yang memaparkan tentang bahaya rokok terhadap kesehatan dan telah banyak pendapatan yang terbuang sia-sia untuk konsumsi rokok, namun penjualan rokok di Indonesia tak kunjung berkurang. Apalagi sumbangsih cukai dan pajak Rp 50 trilyun ke kas APBN plus trilyunan rupiah lainnya (iklan, dan sponsor event-event besar), serta terserapnya ratusan ribu pekerja menjadikan dilema tersendiri untuk mengerasi industri rokok .

B. Persoalan Filosofis

Untuk membedah persoalan ini, paling tidak ada 3 tema yang bisa diangkat:
a. Wewenang negara dalam Pengambilan Kebijakan/Policy.
b. hak publik dan hak privat.
c. kapitalisme dalam pengambilan kebijakan.

Wewenang Negara dalam pengambilan kebijakan/Policy

Sebagaimana sudah diketahui bersama, Indonesia adalah negara hukum yang melandaskan pengelolaan dan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara pada aturan-aturan yang merujuk pada konstitusi negara. Hukum hanyalah sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum diperlukan sebagai payung untuk hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi sekaligus menjadi tameng atas resiko-resiko yang mengoyah ketertiban. Sehingga yang lemah dilindungi, yang salah diadili, tanpa memandang kedudukan ataupun pangkat yang dimiliki seseorang.

Hukum sebagai alat bantu mencakup dimensi:

  • Alat bantu personal

Manusia pada dasarnya lemah dan tidak sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu di luar dirinya agar bisa hidup dengan baik. Alat bantu itu bisa bersifat fisik dan psikis-kognitif. Hukum adalah alat bantu yang bersifat psikis-kognitif.

  • Alat bantu sosial

Hukum yang berisikan garis-garis tegas mengenai aturan-aturan, mengingatkan setiap individu untuk menjalankan dan menghormati hak-hak masing-masing orang demi terwujudnya ketertiban bersama.

Negara sebagai pemegang mandat rakyat memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan publik secara demokratis lewat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan merupakan salah satu implementasi fungsi negara untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau yang secara ilmiah telah dapat dibuktikan.

Negara yang baik adalah negara yang dihuni oleh orang-orang yang secara fisik sehat. Penyelenggaraan pemberdayaan rakyat terutama berkaitan dengan kesehatan harus menjadi perhatian serius pihak-pihak pengambil kebijakan. Hal ini didasarkan pada konstitusi Indonesia yang mencantumkan ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dalam konteks ”bangunlah jiwa, bangunlah badannya”.

Hak Publik dan Hak Privat

Pengkonsumsian produk-produk tembakau pada satu sisi adalah hak privat masing-masing warga negara. Masing-masing orang memiliki kebebasan untuk memiliki, dan menggunakan barang-barang yang disukainya. Pilihan merokok merupakan ranah otonomi individu, yang akan bertanggung-jawab atas apa yang ia lakukan. Selama membeli produk tembakau bukan dari uang hasil tindakan kriminal, dan pengunaannya tidak menimbulkan tindak kejahatan, maka hal itu sah-sah demi hukum.

Namun di sisi lain, ada ruang publik yang mesti dihormati. Akses masyarakat untuk menghirup udara segar dan terbebas dari kepulan asap rokok yang sangat tidak baik dilihat dari segi medis, mesti mendapat perhatian. Ketika pengunaan produk tembakau telah menganggu ketertiban atau meresahkan orang lain, maka saat itu hak privat menemui batas kekuasaannya.

Kapitalisme dalam Pengambilan Kebijakan

Tak dapat kita pungkiri, hitung-hitungan ekonomi menjadi faktor penghambat pengesahan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Triliyunan uang yang disumbangkan oleh industri rokok ke kas negara, dan pemberian lapangan kerja yang cukup luas kepada rakyat menjadi sisi positif kehadiran industri produk tembakau.

Jika kebijakan pengendalian sektor ini diberlakukan maka akan timbul dampak sosial dan ekonomi yang tak sedikit. Negara membutuhkan finansial untuk menjalankan fungsinya. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya.

Industri Produk tembakau yang telah massif di negeri ini telah membantu negara, membantu rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan (beasiswa, sponsor-sponsor event-event, dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat ), dan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Kebijakan publik yang mempertimbangkan kemanfaatan atas pembelakukan sebuah aturan tentu menghadapi problem dilematis dalam hal ini.

3 kajian ini menurut penulis meninggalkan 2 persoalan filosofis, yaitu:
 Validitas dalam pengambilan kebijakan/perumusan sebuah produk hukum.
 Problem keadilan

C. Tawaran Solusi dari Perspektif Filsuf

Melanjutkan perbincangan tentang 2 persoalan filosofis yang dapat penulis angkat dari kasus pengesahan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan pandangan Jurgen Habermas untuk mengulas persoalan validitas dalam pengambilan kebijakan/perumusan sebuah produk hukum, dan pemikiran Teori Keadilan John Rawls untuk menelisik sejauh mana keadilan berkorelasi dalam pencapaian kesejahteraan rakyat.

Menurut Habermas, meletakkan validitas hukum pada esensi hukum saja berarti melepaskan hukum dari konteksnya. Justru karena penekanan pada dimensi fungsional hukumlah yang utama, maka validitas perlu dikaitkandengan kompleksitas dan pluralitas masyarakat. Oleh karena itu, konsensus yang dibuat oleh seluruh elemen-elemen masyarakat menjadi penting.

Habermas memandang nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai kemanusiaan gaya Platonik bukanlah acuan yang objektif sebagai landasan validitas hukum. Nilai-nilai ini harus ditemukan melalui pembicaraan bersama. Nilai bersama, termasuk moralitas, perlu dicari bersama, yang tentunya tidak bisa melepaskan unsur kompromistis. Lewat upaya konsensus ini Habermas tetap membela otonomi individu dengan nilai, hak-hak, dan kepentingannya, sekaligus membela keniscayaan suatu kebersamaan. Sehingga negara bukan sekedar penjaga malam atau negara minimal ala kaum liberal, bukan juga negara maksimal sebagaimana yang dipahami oleh kaum sosialis. Tapi ada komunikasi antarpribadi, dan komunikasi aparat negara dengan rakyatnya dalam perumusan hukum.

Konsensus yang sensitif dengan pluralitas masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh Habermas masih belum bisa mencapai ”titik egaliter”. Komunikasi perumusan produk hukum masih bersifat hirearkhis, dimana Negara dibelenggu oleh ekonomi bisnis kapitalis, dan cendrung mengabaikan kepentingan masyarakat sipil.

Sekarang penulis akan menguraian telaah teoritis yang disampaikan oleh John Rawls terkait dengan ”Problem Keadilan”. Menurut Rawls,

”Keadilan adalah ”kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.” Berdasarkan pengertian ini maka ”Suatu teori harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun effesien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk kepada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.”

Rawls tidak menegasikan kenyataan bahwa individu-individu yang tergabung dalam ”masyarakat” lepas dari nilai dan kepentingan pribadi. Rawls mengatakan:

”Kendati masyarakat merupakan ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama, ia biasanya ditandai dengan konflik, dan juga identitas kepentingan. Identitas kepentingan ini dikarenakan kerjasama sosial memungkinkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang daripada jika masing-masing hidup sendirian. Adanya konflik kepentingan dikarenakan orang-orang yang berbeda pandangan dalam hal ’bagaimana pembagiaan keuntungan yang dihasilkan kerjasama mereka.”

Jika masing-masing orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka chaos sosial akan terjadi. Sehingga diperlukan prinsip=prinsip yang mengatur pembagiaan keuntungan itu. Menurut Rawls untuk mencapai keadilan sebagai fairness, harus mulai dari pijakan posisi kesetaraan asali, ”bahwa tidak ada seorangpun yang tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak pula tahu kekayaann, kecerdasan, kekuatan, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam”. Dari pijakan itu, prinsip keadilan dirumuskan sebagai ”hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair.”

D. Tawaran Solusi dari Perspektif Penulis

Menelisik pandangan Rawls yang mengatakan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh ada pihak-pihak yang dikorbankan atas berlaku sebuah produk hukum demi kepentingan sebagian besar masyarakat, jika dikaitkan dengan efek pengesahan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan yang akan mengurangi produkis produk tembakau yang akan berimbas pada diPHK-kannya tenaga kerja, maka bisa dikatakan RUU ini tidak memenuhi kriteria keadilan Rawls meskipun akan banyak orang yang akan terselamatkan dari racun yang diakibatkan oleh produk tembakau.

Tentu saja problem ini harus dilihat lebih kritis lagi. Kehadiran industri tembakau memang telah membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Baik itu dialur produksi, administratif, dan distribusi. Namun, kesejahteraan buruh-buruh industri tembakau/rokok tetap stagnan. Mereka terus saja menjadi orang upahan dengan gaji yang sekedar mencukupi kebutuhan hidup. Terus, siapa yang diuntungkan dari industri ini, tak lain dan tak bukan tetap saja ”kapitalis” pemilik industri.

Dari sudut inilah teori Habermas berlaku, bahwa konsensus bersama dalam masyarakat/negara masih bersifat hirearkhis, dimana masyarakat sipil memiliki posisi yang lemah dan sulit menuntut hak-hak mereka.

Penulis dalam batasan tertentu masih sependapat dengan pandangan Utilitarianisme, ”The great happiness of the great number”, untuk persoalan pengesahan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan ini. Memang harus ada perhitungan matematis tentang dampak ekonomis-sosial yang ditimbulkan oleh industri rokok tanpa aturan UU, dengan dampak ekonomi-sosial setelah industri diatur oleh UU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan maslahat/kemanfaatan yang lebih besarlah pertimbangan terkait dengan problem ini diselesaikan.

Tentu saja, pemberlakukan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan menimbulkan ketidaksenangan, baik itu dari pihak pemerintah sendiri, pihak industri produk tembakau beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan juga para konsumer yang sudah begitu erat interaksinya dengan produk tembakau/rokok. Untuk meminimalisir konflik antara elemen masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda, maka sebagaimana yang diuraikan oleh Habermas, seluruh pihak mesti duduk bersama untuk merumuskan konsensus. Lewat komunikasi egaliter inilah masing-masing pihak bisa melakukan tawar-menawar secara fair dengan mengedepan pertimbangan rasional dan logis sehingga lahirlah kesepakatan yang nantinya harus dihormati oleh semua pihak.

Daftar Pustaka:

Iklan