Menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendi, M.A., berbicara mengenai Filsafat Komunikasi berarti berbicara tentang telaah terhadap pembahasan proses komunikasi secara fundamental, radikal, rasional, holistis, metodologis, sistematis, analitis kritis dan logis, dengan mengkorelasikan unsur-unsur, faktor-faktor dan aspek-aspek terkait secara fungsional dalam dimensi ruang dan waktu.

Richard L Lanigan dalam karyanya yang berjudul “Communication Models in Philosophy, Review and Comenntary” ketika membahas secara khusus “Analisis Filsafati mengenai Komunikasi”, mengatakan bahwa filsafat sebagai disiplin dikategorikan menjadi sub bidang utama menurut jenis justifikasi yang dapat diakomodasi oleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

  • Apa yang aku ketahui?
  • Bagaimana aku mengetahui hal itu?
  • Apakah aku yakin?
  • Apakah aku benar?

Secara etimologis komunikasi berasal dari istilah bahasa latin “communication” dan bersumber dari perkataan “communis” yang berarti “sama”. Sama di sini adalah “sama makna” atau “sama arti”. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran dan/atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) secara langsung tatap muka (face-to-face) atau melalui media dengan tujuan tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu. Pikiran bisa merupakan ide, informasi, himbauan, ajakan, pendapat, nasihat, dan lain sebagainya. Perasaan (afeksi) bisa merupakan keyakinan, kepastian, kegairahan,kekhawatiran, keragu-raguan, keberanian, kemarahan, dan lain-lain.

Berdasarkan landasan teoritis yang telah diuraikan di atas, penulis mancoba untuk masuk pada ranah politik, dimana beberapa bulan ini masyarakat Indonesia disibukan dengan proses demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan Pemilu. Setelah melewati fase pemilihan legislatif pada bulan april yang lalu, pada tanggal 8 Juli 2009 ini, akan masuk pada fase kedua suksesi kepemimpinan yakni pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009-2014.

Beragam cara yang dilakukan oleh 3 kandidat capres-cawapres, Mega-Prabowo, SBY-Boediono, dan JK-Wiranto dalam menggalang suara dan menarik simpati masyarakat. Tour ke daerah-daerah, debat dan iklan di media, serta melakukan aksi simpatik terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian public seperti kasus Manohara, sengketa dengan Malaysia, penahanan Pritasari, dan pembukaan perdana jembatan terpanjang se Asia Tenggara, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa dengan Madura.
Kolaborasi antara pikiran (dengan pemaparan visi dan misi yang sistematis) dan perasaan (tindakan emosional karena penyerangan sisi pribadi di antara masing-masing kandidat) disuguhkan kepada masyarakat sebagai “pemilik otoritas kedaulatan demokrasi”.

Kampanye sebagai salah satu bagian dari komunikasi yang digunakan para politisi sebagai komunikator untuk menarik, mengubah sikap atau opini atau perilaku masyarakat sebagai komunikan, sehingga pada pihak komunikan timbul efek kognitif, efek afektif atau efek konatif/behavioral.

Upaya “merayu” yang dilakukan oleh para kandidat yang bersaing pada pilpres 2009 ini merupakan sebuah transmisi pesan demi tujuan memenangkan persaingan dengan menanggung suara terbanyak sebagai justifikasi penyerahan kedaulatan rakyat kepadanya. Oleh karena itu, rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan bangsa ini harus cerdas mengamati isu-isu dan wacana yang diangkat oleh masing-masing capres-cawapres.

Dari segi komunikasi, kampanye mengandung 3 unsur utama: nilai kebenarannya (logika), nilai kebaikannya (etika), dan nilai keindahannya (estetika). Mencermati logika yang digunakan oleh ketiga pasangan capres-cawapres amat penting agar rakyat tidak terjebak pada “idols” (citra/konsep yang keliru) sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Filsuf kenamaan, Francis Bacon,

1. The Idols of the cave (Berhala Gua) , yaitu kekeliruan yang disebabkan pemikiran yang sempit, bagaikan katak di bawah tempurung, yang tidak mampu melihat cakrawala yang luas. Dalam konteks pemilu, kita harus membuka wawasan secara luas, tidak terbuai oleh janji-janji manis para politisi yang tampak indah. Pencitraan kebaikan lewat media harus kita kritisi dan komparasikan dengan data-data yang objektif terjadi. Misalnya, karena ada kandidat yang memberikan gaji lumayan besar kepada PNS dengan tambahan gaji ke 13, terus tanpa mau berpikir lebih jauh menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang telah berbaik hati tersebut. Padahal berdasar analisa pengamat ekonomi-politik, fasilitas menyenangkan itu berasal dari utang luar negeri.

2. The idols of tribe (Berhala Suku/Bangsa), yaitu kekeliruan yang disebabkan oleh hakikat manusia secara individual yang merasa dirinya dari suku tertentu, bangsa tertentu, atau ras tertentu. Kita tak dapat memungkiri, masih banyak orang terjebak dalam pilihan karena ikatan emosional suku/ras/bangsa. Yang penting “kandidat itu sama sukunya dengan saya”, Kalau sudah memakai pertimbangan kesamaan ras/suku/bangsa maka daya kritis akan hilang. Karena tak selalu kesamaan primordial berkorelasi positif dengan kualitas personal.

3. The idols of the forum (Berhala Mimbar/Majelis) yaitu kekeliruan yang disebabkan kurangnya penguasaan bahasa, yang mengakibatkan kurangnya kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Para politisi sangat menjadi citra/image mereka di tengah-tengah rakyat. Bahkan rela mengeluarkan ratusan miliar rupiah membayar media demi publikasi image positif dirinya. “Rancak di Labuh”, mungkin judul novel Balai Pustaka ini cocok untuk menggambarkan idols yang satu ini. Kemampuan rakyat untuk membedakan mana ungkapan yang benar, mana yang berpura-pura, dan mana yang hanya sekedar menarik simpati, sangat penting untuk melepaskan dirinya dari ketertarikan karena polesan pencitraan yang lebih diselubungi oleh kepalsuan.

4. The idols of market place (Berhala Pasar), yaitu kekeliruan karena terlalu tegar (rigid) dalam mengindentifikasi dirinya kepada adat kebiasaan, tradisional, dan secara imitative, ikut-ikutan meniru khalayak ramai di pasar. Memanfaatkan kelemahan pada sisi inilah, team sukses kandidat capres-cawapres mencoba menggiring opini publik, memanipulasi pasar suara lewat-lewat polling-polling yang memenangkan kandidat tertentu. Kebanyakan pemilih Indonesia memang akan mudah ikut kepada arah angin berhembus. Padahal belum tentu pandangan orang banyak yang diklaim oleh lembaga survey menjadi acuan kenyataan yang objektif.

Sementara pentingnya etika bagi komunikator, karena sikap komunikator yang tercermin dalam kata dan perilakunya mengandung keahlian, kearifan, kebenaran, timbang rasa dan tenggang rasa menjadi sumber kepercayaan dan sumber daya tarik bagi komunikan. Penyampaian janji-janji palsu, penandatanganan kontrak politik yang hanya berorientasi kepada pencapaian kekuasaan semata, dan drama-drama kotor menipu rakyat meskipun bisa saja berhasil mengantarkan sang kandidat menduduki tempat tertinggi lembaga eksekutif Negara, akan tetapi secara etika ia telah menciderai aspek-aspek kearifan dan kebijaksanaan seorang negarawan.

Tentu menarik, jika sedikit penulis paparkan di sini terkait perbedaan politisi dengan negarawan. Seorang politisi diperbolehkan untuk melakukan manufer-manufer politik. Perubahan pilihan dan pendapat secara cepat tidaklah menjadi hal yang tabu. Perpindahan mendukung A ke B dan B ke C atau dari B balik lagi ke A bukan hal yang cacat dalam etika politik. Oleh karena itu, adagium “Tidak ada lawan ataupun kawan abadi dalam politik” menjadi ayat suci bagi politisi untuk menyelamatkan dirinya dari penilaian jelek dari rakyat. Sikap oportunis-pragmatis demi kepentingan dan pengamanan posisi yang dilakukan oleh politisi menjadi hal yang lumrah jika dikembalikan kepada adagium itu. Di sisi lain, negarawan adalah sosok yang telah mampu mengatasi kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap dan tindakan politik yang diambilnya didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga seorang negarawan melakukan manufer-manufer bukan untuk menyelamatkan jabatan ataupun posisi kekuasaan, tapi lebih berorientasi kepada pengembanan amanah yang telah dititipkan rakyat kepadanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, bagi seorang negarawan berkuasa atau tidak berkuasa merupakan hal yang teramat penting, tetapi bagaimana rakyat bisa hidup tenang dan mendapatkan hak-haknya-lah yang menjadi prioritas.

Aspek estetika dalam komunikasi politik secara teoritis dapat kita lihat dalam uraian yang disampaikan oleh Severin dan Tankard dalam bukunya “Communication Theories”,

“Komunikasi Massa (termasuk di dalamnya komunikasi politik) adalah sebagian keterampilan , sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari. Ia adalah seni dalam pengertian tantangan-tantangan kreatif. Ia adalah ilmu dalam pengertian meliputi asas-asas tertentu bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih lebih baik.”

Salah satu aspek estetika dalam kampanye para kandidat yang bersaing dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah iklan. Sebagai bagian dari upaya merayu, membujuk dan menarik simpati rakyat maka iklan yang dibuat oleh masing-masing kandidat diformat sebaik mungkin. Terkadang dikemas dengan testimoni dari tokoh-tokoh yang selama ini menjadi rujukan opini masyarakat atau dengan peniruan iklan-iklan produk barang yang sudah populer. Dari sekian banyak iklan yang ditampilkan, paling tidak ada dua sisi utama. Pertama: penunjukkan keberhasilan-keberhasilan yang telah di peroleh dan komitmen untuk melanjutkan keberhasilan-keberhasilan tersebut menjadi lebih baik lagi. Model ini biasanya dilakukan oleh para incumbent (kandidat yang saat ini berkuasa). Kedua: membuka kelemahan-kelemahan pemerintah dengan menunjukan apa yang dilakukan selama ini belumlah menyejahterakan rakyat dan memberikan janji untuk melakukan perubahan atas kondisi yang sekarang terjadi. Model ini iklan ini dilakukan oleh kandidat yang saat ini tidak berada dalam struktur kekuasaan.

Demokrasi telah memberikan hak kepada setiap warga Negara untuk terlibat dalam proses politik. Tidak ada pembatasan-pembatasan diskriminatif berdasarkan agama, ras, suku dan lain sebagainya. Dalam telisik komunikasi politik secara umum semua orang berpotensi menjadi komunikator politik. Oleh sebab tertentu dan kesempatan yang tak sama, dalam kenyataannya hanya segelintir orang saja yang mengambil peran itu. Mereka adalah orang-orang yang memimpin/menguasai proses opini.

Sosiolog J. D Halloran mencermati secara kritis demokratisasi komunikasi politik. Ia menyinggung studi komunikasi yang mengabaikan karakteristik proses yang penting, yaitu: komunikasi terjadi di dalam suatu matriks sosial.
Halloran menulis:

“Situasi tempat komunikasi bermula, berkembang, dan berlangsung terus-menerus adalah situasi social; hubungan antara komunikator dan khalayak adalah bagian integral dari system sosial ini. Meskipun anggapan ini sederhana, ketidakpekaan banyak ahli teori komunikasi telah mengakibatkan ‘ketidakseimbangan’; mereka mencurahkan jauh lebih banyak perhatian kepada penelitian akibat komunikasi ketimbang kepada komunikator. Para perumus teori terlalu mudah mengabaikan ‘komunikasi massa sebagai orang yang menduduki posisi penting yang peka di dalam jaringan social, menanggapi berbagai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya terjadi di dalam system sosial yang bersangkutan.”

Lebih jauh lagi Karl Popper melihat dominasi oleh kelompok tertentu dalam komunikasi politik sebagai “para aristocrat pikiran”. Mereka adalah para pemimpin yang berhasil mengemukakan gagasannya diterima oleh masyarakat.

Para kandidat/politikus yang bersaing dalam Pilpres Juli 2009 ini merupakan orang-orang yang bercita-cita untuk meraih/memegang jabatan pemerintah . Demi mencapai itu mereka harus memainkan komunikasi politik. Menurut Daniel Katz, Politikus yang berposisi sebagai wakil suatu kelompok atau langganan, maka pesan-pesan yang ia bawa bertujuan untuk melindungi kepentingan kelompok yang diusungnya. Sementara politikus yang bertindak sebagai ideolog, lebih memusatkan perhatiannya kepada pencapaian yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan perbaikan. Politisi ideolog mengarahkan masyarakat pada kepada tujuan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran atau cita-cita mulia, daripada hanya sekedar jual-beli, tawar-menawar atau kompromi kekuasaan dengan pihak-pihak tertentu.
Kedua tipelogi politisi ini sama-sama melakukan kampanye-kampanye memikat untuk mempengaruhi konstituen. Politisi wakil/partisan mengejar perubahan atau mencegah perubahan demi kepentingan politik dagang sapi. Artinya, gejolak diminimalisir agar citra dirinya tetap terjaga dengan baik sehingga simpati terus mengalir. Oleh karena itu, lahirlah kebijakan-kebijakan populis atau aksi-aksi yang menyenangkan rakyat, meskipun dibalik aksi peninabobokan public itu dikemas dengan rapi. Politisi ideolog bergerak mempengaruhi orang lain bukan memberi kenyamanan kepada semua pihak melainkan membujuk orang lain untuk ikut dan setuju dengan gagasan/ideologi yang diyakininya sebagai gagasan/solusi yang lebih baik.

Tentu dengan semakin luasnya akses informasi dan kehadiran media-media yang tidak memihak memberikan pertimbangan kepada kita kedok-kedok ataupun wajah sebenarnya dari masing-masing kandidat. Bahkan dari media-media subjektif yang dijadikan sebagai sarana kampanye-pun, kita bisa melakukan studi komparasi untuk membedah, dan menemukan mana yang baik dari mereka yang berkompetisi.

Pembicaraan tentang politisi wakil/partisan dan politisi ideolog, bukanlah bermaksud mengatakan yang satu lebih baik daripada yang lain. Dalam artian, penulis tidak menjudge bahwa politisi ideolog lebih baik. Karena ideology yang dianut oleh para politisi berbeda satu sama lain. Telah nyata bagi kita, wacana-wacana perdebatan para capres-cawapres terutama terkait masalah ekonomi telah mengulirkan perdebatan seru yang sampai saat ini masih menjadi perhatian menarik para akademisi dan pengamat politik, yakni ideology ekonomi neoliberal, kemandirian, dan pro rakyat. Masing-masing ideology memang sama-sama bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun karakteristik sosio-historis antar bangsa tentu berbeda. Sehingga belum jaminan ideology yang berhasil di Negara lain akan cocok dengan kondisi bangsa kita.

Oleh karena itu, telaah filosofis terhadap komunikasi politik masing-masing kandidat harus masuk pada ranah membuka selubung ideology apakah yang dibawa oleh ketiga pasangan capres-cawapres, kemudian menelisik lebih jauh apakah ideology yang mereka anut akan memberikan harapan positif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Rekayasa politik hanya akan memacu tumbuh dan berkembangnya sikap antipati terhadap proses demokratisasi. Lakon dagelan berbaju demokrasi, tentu pada akhirnya akan membuat kesadaran politis rakyat semakin pudar, sehingga anarkhi akan mudah terjadi. Kampanye yang bersih tanpa trik-trik penipuan lebih memberikan manfaat yang besar dalam pendewasaan politik masyarakat dan kepastian akan masa depan bangsa.

Meskipun perkataan Popper tentang politik adalah wilayah “aristokrat” yang dikendalikan oleh segelintir orang, tapi peminggiran terhadap suara rakyat tidak boleh terjadi. Relasi komunikasi antara para politisi sebagai pemain utama dan rakyat sebagai pihak yang lebih diposisikan sebagai objek penderita baik itu sebagai orang-orang yang dipengaruhi ataupun menduduki posisi lebih rendah harus segera diminimalisir. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebuah Negara harus memiliki kewenangan yang mutlak. Meskipun ranah politik dikuasai oleh para politisi, tapi komunikasi yang dilakukan bukanlah komunikasi penguasa dengan rakyat, akan tetapi komunikasi yang sejajar antara pemilik kedaulatan dengan orang yang diamanahi/ditunjuk sebagai perwakilan rakyat memegang kekuasaan.

Untuk menutup makalah ini, penulis akan sedikit menyinggung konsep “ruang publik” yang dikemukakan oleh Filsuf Jerman Kontemporer, Jurgen Habermas. Kampanye Pilpres sebagai “ruang publik” dalam tinjauan Habermas telah dikuasai oleh dominasi kaum borjuis. Lebih tepatnya oleh orang yang memiliki power dan modal. Lihatlah berapa dana kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dalam kompetisi Pilpres 2009 ini. Pertarungan menuju RI 1 an RI 2, bukan saja terkait ranah politis semata. Ada modal yang mengalir. Ada kepentingan ekonomi yang sedang bersaing.

Kampanye adalah sarana mempengaruhi massa untuk berpihak kepada pihak-pihak tertentu. Seringkali kampanye lebih terkait dengan tontonan panggung, pengembangbiakan manipulasi, publisitas sektor jasa perseorangan atau institusi (kita dapat mencermati bagaimana semakin lakunya lembaga-lembaga survey dimanfaatkan oleh para kandidat Pilpres untuk menaikan perolehan suara), barang-barang konsumsi dan program-program tertentu. Opini publik digiring kepada salah satu calon, dengan meninggalkan kekuatan otoritas kritis yang dimiliki oleh publik dengan menyandarkannya kepada kaidah-kaidah normatif berbangsa bernegara.

Mengutip Landshut, Habermas menguraikan bahwa opini publik tidak lagi kritis menelisik persoalan. Landshut menemukan fakta bahwa “opini public telah digantikan oleh sebuah kecendrungan yang bergantung kepada suasana hati (mood) yang tidak pasti. Langkah-langkah khusus dan peristiwa-peristiwa tertentu secara konstan membawa opini publik ke arah ini dan itu.” Kecendrungan pemilihan terbawa suasana hati inilah yang dibaca secara cerdas oleh tim sukses masing-masing kandidat. Tentu saja, menempatkan diri sebagai “yang terdzolimi” masih menarik untuk dipakai sebagaimana yang disampaikan oleh banyak politisi sebagai faktor menentukan kemenangan SBY-JK pada Pilpres 2004 yang lalu.

Ketika kedaulatan rakyat masih merupakan basis satu-satunya bagi legitimasi kekuasaan politik, maka pengusungan opini public masih harus dilakukan dalam pencapaian kekuasaan. Mencermati hal itu, Habermas melihat mandat konstitusional sebagai elemen utama wilayah politik kehilangan subtansi kebenarannya ketika berjalan di ruang public yang ambruk karena tidak adanya opini public yang kritis.

Habermas mengatakan, “Sangat jelas bahwa dari kacaunya suasana hati, opini-opini yang rancu dan pandangan-pandangan populer mengenai jenis opini yang disebarkan media massa, agar berhasil opini public harus berjuang lebih keras dari sebelumnya.”

Menurut Habermas, opini bisa menjadi public dalam maknanya yang ketat apabila ada jembatan “publisitas kritis”. Hal ini dapat dilakukan lewat partisipasi masyarakat privat di dalam proses komunikasi formal yang dihubungkan oleh ruang public intraorganisasional. Sehingga lewat mediasi ini terjadi korespondensi mutual antara opini masyarakat privat dan opini kuasi public.

C.W Mills sebagaimana yang dikutip Habermas, memaparkan bahwa kita harus memperhatikan 4 aspek yang terjadi dalam komunikasi massa saat ini:

  1. Proporsi masyarakat yang mengungkapkan opini jauh lebih sedikit ketimbang yang menerimanya, karena komunitas public menjadi tak lebih dari kumpulan abstrak individu yang menerima semua pemahaman mereka dari media massa.
  2. Komunikasi massa adalah komunikasi yang begitu tertata, sampai-sampai sulit atau mustahil bagi individu untuk menanggapi dengan cepat dan efektif.
  3. Realisasi opini dalam tindakan dikontrol oleh otoritas yang mengorganisasi dan mengontrol saluran-saluran tindakan tersebut.
  4. Massa tidak pernah otonom dari institusi-institusi yang ada. Sebaliknya yang terjadi adalah agen-agen institusi otoratif malah menginfiltrasi massa ini,mereduksi otonomi apapun yang dimiliki massa dalam membentuk opini lewat diskusi.

Pilpres adalah momentum rakyat untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional, yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa ini 5 tahun ke depan. Oleh karena itu suksesi demokrasi ini tidaklah ditentukan sejauh mana politik pencitraan lewat lambang, iklan dan kampanye dilakukan oleh masing-masing kandidat mampu mempengaruhi rakyat bahwa merekalah yang layak mendapatkan amanah memperjuangkan kepentingan Negara dan kepentingan rakyat. Suksesi kepemimpinan nasional hendaknya tidak dijadikan rekayasa politik demi kepentingan segelintir elit (para kandidat dan tim suksesnya) sehingga rakyat harus dijadikan sebagai justifikasi pencapaian kekuasaan yang tentunya menjadi pendidikan politik yang kontraproduktif. Semoga dengan semangat kritis dan optimis demi kemajuan bangsa ini kita bisa melewati Pilpres Juli 2009 nanti dengan hasil yang mendorong percepatan perbaikan demi hari ini dan masa depan.

***************

Daftar Pustaka:

  • Ali, Novel. Januari 1999. Peradaban Komunikasi Politik. Penerbit Rosdakarya; Bandung.
  • Effendi, Onong Uchjana. 1992. Spektrum Komunikasi. Penerbit Mandar Maju; Bandung.
  • Habermas, Jurgen. Mei 2008. Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Penerbit Kreasi Wacana; Yogyakarta.
  • Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik. Penerbit Remadja Karya; Bandung.