Pemilu Legislatif April kemarin, karena terpikat dengan juru kampanye dan juga kesholehan kader-kadernya, aku mencontreng caleg PKS untuk DPR-RI, DPR Kota, dan salah seorang kader PKS yang “diselipkan” di DPD. Sebagaimana jargon yang sering ku dengar “lebih baik memilih politisi belum mapan tapi punya kejujuran, dibanding politisi mapan tapi masih diragukan integritasnya”.

Bergesernya waktu, hiruk-pikuk pemilu legislatifpun digantikan koalisi mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dari sinilah timbul kekecewaanku, ketika para petinggi PKS  mendekat ke SBY-Demokrat. Bukan apa-apa, sebagai partai yang yakin bahwasanya “proses pendidikan keluarga” merupakan hal yang penting, tentu PKS sebagai partai Islam juga mencermati proses beragama dalam keluarga SBY. Mungkin lebih gamblangnya, bagaimana syariat berjilbab yang selama ini menjadi fokus perjuangan para akhwat PKS juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan capres dan cawapres yang diusung.

Tentu yang lebih vital dalam masalah kenegaraan tentang paradigma politik SBY-Boediono dan Partai Demokrat. Sebenarnya apakah visi yang dibawa oleh Demokrat? Judge SBY-Boediono sebagai agen neoliberalisme  dapat dipungkiri?

Dan ada satu hal yang harus kita cermati dengan orang-orang penting sekitar SBY, ada kesan mereka “kehilangan rasa kritis” dan “selalu lunak lidahnya ketika membicarakan SBY”. Sudah familiar stigma negatif tentang Deni Indrayana di UGM, yang dulu begitu vokal mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi setelah ditarik menjadi staf ahli presiden bidang hukum, suara yang dulu lantang, berbalik berubah menjadi pembela kelas wahid SBY. Ketakutan saya adalah jangan-jangan sikap neofeodalisme yang pada awal reformasi dulu begitu ditentang, sekarang menemukan ruang baru dengan SBY sebagai pusat kisaran.

Angin segar sebentar muncul, ketika Sekjen PKS Fahri Hamzah berkoar-koar di televisi beberapa hari menjelang Deklarasi SBY-Boediono. Tapi 2 hari setelah itu suara sumbang PKS luntur. Koalisi dengan Demokrat tetap dilanjutkan. Ada apa dengan dirimu PKS? Kabar yang santer terdengar adalah sudah ada jatah kursi yang lumayan buat PKS sebagai kompensasi jika SBY menang dalam Pilpres Juli 2009 nanti. Mana suara Fahri Hamzah yang lantang dulu? Kemudian sekarang yang banyak bicara di media bukan Fahri, tapi Mahfudz dan Tifatul. Dagelan politik macam apa ini?

Berita di Republika hari ini merilis, PKS menolak keinginan DPR untuk menggunakan hak angket kepada Pemerintah terkait masalah Daftar Pemilih Tetap yang memang menjadi problem serius pada pemilu 9 April kemarin. Sebagai Partai yang menghargai demokrasi, dimana rakyat harus diselamatkan hak pilihnya terutama dalam prosesi akbar negara seperti pemilu, kenapa PKS seakan-akan tak mau berpusing-pusing memikirkan DPT, lantaran takut akan menjadikan beban bagi SBY yang menjadi mitra koalisinya saat ini.

Duh PKS, ternyata aku telah salah memilihmu. Mudah-mudahan kesalahan ini tak berulang di masa yang akan datang. Memang sekarang Pemilih harus kritis dan cerdas, biar tak kecewa di kemudian hari.

Iklan