Berkat kebaikan seorang teman asrama yang aktif di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), dari siang sampai sore hari kuikuti diskusi menarik membedah ideologi politik dan ekonomi calon presiden-wakil presiden. Diskusi terbatas ini menghadirkan 2 pembicara yang luar biasa, Drs. Revrisond Baswir, MBA (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis) dan Wawan Mas’udi S.IP, MPA (Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM). Bertajuk “Politik Wacana Perubahan dalam Pilpres 2009; Membongkar Ideologi Politik dan Ekonomi Para Capres”, diskusi yang diadakan di ruang sidang PPSK ini dipandu oleh Direktur Eksekutif PPSK Ahmad Hanafi Rais, lulusan National University of  Singapore yang juga anak Prof. Dr. Amien Rais.

Pada kesempatan ini saya akan menuliskan beberapa catatan-catatan yang sempat saya rekam, paling tidak memberikan sebuah gambaran tentang persoalan yang sangat ini hangat dibicarakan terkait label “neoliberal” yang dilekatkan pada Boediono, kandidat cawapres SBY. Tidak hanya melibatkan penuduh dan tertuduh, bola panas ini telah coba dipadamkan oleh ekonom-ekonom yang tentunya bukan tanpa tendesius.

Berikut akan saya uraikan poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Revrisond:

– Pilpres kali ini memboomingkan wacana baru, dimana pada pilpres sebelumnya belum menjadi isu penting, yakni mencuatnya jualan ekonomi politik (benturan ekonomi neoliberal dan ekonomi kerakyatan).

– SBY, Boediono, JK adalah anggota kabinet pada masa Megawati yang sangat getol melakukan privatisasi dan menjual BUMN kepada pihak asing (kasus yang paling mencuat adalah penjual Indosat pada BUMN Singapora, Temasek).

– Ketika masyarakat telah terpengaruh dengan negativitas ekonomi neolib yang disandarkan kepada pasangan SBY-Berbudi, maka 2 pasangan lain mencoba mengambil jalan berbeda lewat pencitraan konsen mereka terhadap ekonomi kerakyatan. Namun yang terjadi adalah terjadi problem serius terkait tumpah-tindihnya pengertian ekonomi kerakyatan dengan ekonomi pro rakyat. Ekonomi kerakyatan memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk masuk dan menikmati kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi pro rakyat hanya menjadikan rakyat sebagai “penadah tangan” berharap belas kasihan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan “sumbangan dan bantuan”.

– Ekonomi kerakyatan sebagai mana disampaikan oleh Bung Hatta melandaskan diri pada sila ke 4 Pancasila, pasal 33 UUD dan pasal 27 UUD, dimana ekonomi kerakyatan mensyaratkan setiap rakyat memiliki akses dan ikut bagian dalam proses produksi ekonomi nasional, semua rakyat dapat menikmati hasil produksi, dibawah pengendalian pimpinan dan pengawasan negara dan seluruh anggota masyarakat. Sehingga bentuk badan usaha yang pas dengan sistem ini adalah koperasi.

– Parameter untuk mengidentifikasi ideologi ekonomi seseorang/kelompok dapat dikatakan bercorak ekonomi kerakyatan adalah:

  1. Peran Negara. Ekonomi kerakyatan menyatakan negara menyusun strategi ekonomi nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga pengontrolan dan pengambilan kebijakan tidak didasarkan kepemilikan saham.
  2. Negara Harus menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semua BUMN kepemilikannya berada di tangan pemerintah.
  3. Negara bertanggung jawab memberikan pekerjaan kepada seluruh masyarakat.
  4. Negara wajib memberikan program jaminan sosial pada fakir miskin, dan orang yang tak bisa bekerja karena gangguan tertentu seperti cacat, gila, lanjut usia dan lain sebagainya.
  5. Negara wajib menguasai sumber daya alam dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

– Menurut Pak Revrisond, kebanyakan ekonom tidak mengenal apa itu Neoliberal. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kelas-kelas kuliah ekonomi tidak diajarkan tentang paham ini.

– Paham neolib dapat dikenali dari peran negara berkisar pada pengaturan dan penjagaan berlangsungnya berlangsung mekanisme pasar. Neoliberal tidak sama berbeda dengan liberalisme yang tak menginginkan campur negara sedikit karena yakin dengan kerja “invisible hand”  pada pasar. Neolib membutuh negara dalam mengatur monopoli, mengendalikan fiskal dan keuangan serta mengatur stabilitas harga. Jadi neoliberal bukanlah konsep yang menyarankan pasar bebas sebebas-bebasnya, namun negara ikut campur menjaga kestabilan harga dan berlangsungakan dinamisasi pasar lewat penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, dan privatisasi BUMN.

– Masuk dalam penelisikan ideologi ekonomi kandidat capres-cawapres 2009, Pak Revrisond berpendapat pasangan SBY-Berbudi jelas neolib.  Pasangan JK-Wiranto yang mengusung kemandirian ekonomi masih belum jelas menganut ideologi apa? Namun dengan posisi JK sebagai pengusaha nasional yang tentunya juga akan terlindas jika paham neolib menjadi raja (neolib membuka akses investor dan pengusaha asing masuk ke dalam negeri), maka posisi JK dalam hal ini tentu menentang kedigdayaan Neoliberal.  Sementara Mega-Prabowo meski mengusung ekonomi pro wong cilik dan petani, namun dilihat dari sepakterjang Megawati saat menjadi presiden yang banyak menjual asset negara dan kecendrungan Prabowo baru ngomong keberpihakan kepada petani dan nelayan baru akhir-akhir ini saja maka sulit dikatakan pasangan ini menganut ideologi ekonomi kerakyatan.

– Jika SBY yang menang, maka alamat paham neolib akan semakin merajalela. Jika JK atau Mega yang menang kita juga tidak bisa berharap banyak, kecuali semakin banyaknya kebijakan-kebijakan insentif terhadap rakyat lewat program-program sejenis BLT dan BOS yang tetap saja tidak menyerahkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi di tangan rakyat.

-Yang menarik adalah kenapa sudah tahu SBY berduet dengan Boediono partai-partai Islam yang seharusnya membela ekonomi syariah dan anti ekonomi liberal tetap memberikan dukungan. Telah menipu rakyat dengan berlakon sandiwara mencak-mencak di televisi mengatakan SBY tidak demokratis dan menciderai komunikasi politik. Tentu semuanya ada kompensasi, ya mungkin ada jatah kursi yang sudah disiapkan. Tapi yang jelas, dimana letak ideologi Islam yang memperjuangkan ekonomi syariah diletakkan oleh para petinggi partai islam itu. Entahlah…..?????

Pembicara kedua, Wawan Mas’udi yang merupakan lulusan program kebijakan publik dari Norwegia menyampaikan beberapa hal yang sempat juga penulis catat, antara lain:

– Politisi hendaknya harus memiliki ideologi yang jelas bukan abu-abu, karena policy yang akan dibangun ketika dia berkuasa berpijak dari ideologi yang dianutnya dan pertarungan politik merupakan pertarungan ideologi.

– Ada nilai positif dalam pertarungan Capres-Cawapres kali ini, yaitu kuatnya budaya transparansi sehingga masing-masing kandidat perlu mencitrakan diri sebaik mungkin dan mengelontorkan tawaran-tawaran program yang bisa menarik simpati masyarakat.

– Citra yang dibangun JK -Wiranto saat mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi menyiratkan nuansa lama dengan membawa semangat nasionalisme, kesederhanaan dan nasionaliasi ekonomi.

– Citra yang terbangun ketika SBY-Berbudi melakukan deklarasi di Bogor dengan konsep acara yang wah dan mewah, sangat Obamanian menujukkan nuansa ekslusif dan high class.

– Citra yang hendak dibangun Mega-Prabowo dengan berdeklarasi di area Tempat Pembuangan Sampai Bantar Gebang Bekasi meski dikatakan hendak dilangsungkan dengan kesederhanaan, namun yang terjadi persiapan-persiapan yang dilakukan menunjukkan pengalihan kemewahan ke lokasi deklarasi.

– Masih diragukan keberpihakan Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan. Pertama, dilihat dari garis keluarga, jika proses sosialiasi dalam keluarga adalah faktor sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, maka didapati Soemitro, ayah Prabowo adalah orang yang bertanggung jawab atas lahirnya Mafia Berkeley. Prabowo baru santer berbicara tentang ekonomi kerakyatan ketika mengajukan diri mengantikan Siswono Yudo Husodo sebagai ketua HKTI. Riwayat hidup Prabowo menggambarkan ia tidak pernah dibesarkan dalam jargon ekonomi kerakyatan. Dari program-program kampanye yang ada, jargon yang diusungnya tak lebih dari sikap “ekonomi kedermawanan”.