Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya di penghujung masa kepemimpinan Presiden SBY, Tokoh “Integrasi Nasional” Mohammad Natsir insya Allah akan diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Berikut, penulis lampirkan berita yang mengembirakan bagi perpolitikan Islam dan masyarakat Minangkabau.

=================================

Perjuangan Belum Selesai, M Natsir Pahlawan Nasional

Koran Padang Ekspres Edisi Kamis, 06 November 2008

Tujuh orang ahli waris M Natsir diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan dan keputusan presiden tentang gelar Pahlawan Nasional untuk M Natsir. Bersama ahli waris juga diundang Ketua Panitia Pengusul Pahlawan Nasional M Natsir, Bachtiar Kahar.

Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Depsos Muchsis Malik yang dihubungi kemarin, mengatakan bahwa undangan pada ahli waris telah diberikan.

“Upacara penyerahannya Jumat, 7 November pukul 10 di Istana Negara. Presiden langsung yang akan menyerahkan,” kata mantan Kepala Dinas Sosial Sumbar itu.

Dari undangan, ahli waris M Natsir sudah harus berada di Jakarta, mulai hari ini. Ahli waris yang ditunjuk menerima penghargaan dan keputusan pahlawan nasional M Natsir adalah putra bungsunya, Ahmad Fauzi Natsir.

Pengusulan M Natsir menjadi pahlawan nasional, sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Serangkaian kajian dan seminar dengan menghadirkan sejarawan terkemuka, seperti Anhar Gonggong, dan Taufik Abdullah, telah dilaksanakan. Tema seminar yang diadakan pada 2007 itu adalah “Natsir Penyelamat NKRI”. Tema ini berangkat dari fakta sejarah, bahwa Nastir lah yang keras menyuarakan mosi integrasi, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipecah-belah Belanda menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Para sejarawan sepakat dengan fakta itu. Makanya, sebenarnya tak ada yang menghalangi gelar pahlawan nasional pada M Natsir,” kata Bachtiar Kahar, yang dihubungi Padang Ekspres, kemarin.

Dalam seminar yang dimoderatori Sutan Zaili Asril, Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Padang Ekspres tersebut, juga dibantah isu yang tak jelas faktanya: Natsir dihubung-hubungkan dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

“Karena itu, alasan kita mengusulkan Natsir menjadi pahlawan nasional tahun 2007 itu sangat kuat. Tapi baru dikabulkan 2008. Semua itu tak jadi soal. Yang jelas perjuangan melelahkan ini telah membuah hasil. Alhamdulillah,” kata Bachtiar Kahar.

Kemarin secara khusus Bachtiar Kahar dan putri Natsir telah menemui Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi menyampaikan berita gembira tersebut. Dalam pertemuan di Gubernuran itu, Gubernur Gamawan Fauzi, kata Bachtiar sangat terharu. Gubernur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan masyarakat, dan media massa, sehingga tokoh kebanggan Minangkabau, M Natsir bisa menjadi pahlawan nasional.

Tugas Belum Selesai

Telah disetujuinya Natsir sebagai pahlawan nasional, kata Gamawan, akan menambah semangat untuk mengusulkan tokoh Minangkabau lainnya menjadi pahlawan nasional.

Sedikitnya ada 16 tokoh Sumbar yang diusulkan ke Depsos. Di antara nama tokoh yang diusulkan itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka (sastrawan/ulama/aktivis politik), Chaerul Saleh Dt Panduko Rajo (pejuang dan Wakil Perdana Menteri/Waperdam III zaman Presiden Soekarno), Rahmah El-Yunusiah (pendiri Diniyah School/sekarang Diniyah Puteri Padangpanjang), dan Alam Bagagarsyah (Raja Alam Minangkabau dan Raja Pagaruyung 1789-1849).

”Gubernur berharap, secara berkelanjutan kita harus terus memperjuangkan tokoh-tokoh asal Sumbar menjadi tokoh nasional,” ujar Bachtiar.

Dengan disetujuinya Natsir sebagai pahlawan nasional hendaknya juga memacu semangat generasi muda Minangkabau untuk berkiprah di tingkat nasional. “Saatnya generasi muda Sumbar tampil di kancah nasional. Memperjuangkan bangsa dan negara.”

Natsir yang bernama lengkap DR Mohammad Natsir Dt Sinaro Panjang lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumbar, 17 Juli 1908, dan wafat di Jakarta, 6 Februari 1993.

Semasa hidupnya, Natsir pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia pada 1950. Tokoh kharismatik tersebut juga dikenal keras membela Islam agar tidak dijadikan kendaraan politik. Natsir mengenalkan Islam sebagai satu jati diri bangsa, didasari pemikiran tulus tentang hakekat Islam yang tidak memisahkan antara keagamaan dan kenegaraan.

Natsir juga telah mempraktikkan dan memperlihatkan contoh agama dapat menjadi motor penggerak kehidupan bermasyarakat, dengan mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Atas jasanya yang besar itulah, Natsir berhak atas gelar pahlawan nasional, yakni gelar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada seseorang warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. (mon)

====================================

Mohammad Natsir Pahlawan Nasional

Koran Padang Ekspres Edisi Kamis, 06 November 2008

Oleh : Marthias pandoe, wartawan senior

PEMERINTAH memberi pengakuan Pahlawan Nasional kepada Mohammad Natsir (1908-1993), seorang ulama intelektual dan politikus yang jadi Perdana Menteri pertama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950-1951). Aset bangsa yang sehari-hari hidup sederhana dan rendah hati ini, telah mempersembahkan pengabdian dalam bentuk pemikiran, perbuatan dan ketauladanan.

Bachtiar Kahar Datuk Barabangso salah seorang pengusul kepahlawanan Nasional itu mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani keputusannya bersama tiga tokoh lainnya.

Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Bung Tomo (Sutomo) yang terkenal sebagai pembakar semangat pertemputan 10 November 1945 di Surabaya, termasuk di dalamnya. Menteri Sosial menambahkan, penyerahan gelar tersebut akan dilakukan tanggal 7 November 2008 besok di Istana Negara, Jakarta.

Semenjak Pemerintahan Soeharto, disusul BJ Habibie, kemudian Abdul Rahman Wahid dan Megawati, predikat tersebut telah diperjuangkan beberapa lembaga dan organisasi Islam, namun seluas kandas, kendati beliau pernah jadi nakhoda Negara ini. Secara tersurat memang tidak ada penghargaan itu, namun secara tersirat beliau memperlihatkan bagaimana membangun dan mempertahankan NKRI.

Terakhir untuk meyakinkan pemerintah, diselenggarakan seminar bertajuk Natsir Penyelamat NKRI, di Padang pertengahan Agustus 2007. Banyak pakar sejarah mengemukakan berbagai fakta, sehingga merumuskan Natsir wajar diberi anugerah Pahlawan Nasional.

Pakar tersebut antara lain Prof. DR. Taufik Abdullah, Prof.DR. Jusuf Amir Faisal, Prof. Mohammad Nur, Prof.DR. Mestika Zed, DR. Anhar Gonggong, DR. Mochtar Naim, Prof. DR. Bustanuddin Agus, Prof. DR. Azmi, Dr. Gusti Asnan dan C. Israr. Dari Malaysia Prof. Madya Shaharuddin Badaruddin, Halimi Abdul Hamid, dan Mohd. Razak Idris. Ketika itu Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah bertindak sebagai keynote speaker. Ketua panitia seminar Bachtiar Kahar, seorang tokoh angkatan 66 Sumatera Barat.

”Dosa Politik”

Pemerintah Orde Lama pimpinan Soekarno dan Orde Baru pimpinan Soeharto, menganggap Natsir punya “dosa politik” karena pernah terlibat pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat sekitar tahun 1958. Padahal, menurut sejarawan Amerika George Mc. T. Kahin, Natsir harus dihargai karena telah memberi sumbangan penting untuk memelihara keutuhan territorial Indonesia. Dia menghalang-halangi beberapa tokoh PRRI yang lebih menginginkan pemisahan Sumatera dari Indonesia menjadi satu Negara.

Kata Kahin, Natsir, sebenarnya tidak banyak ikut dalam proses gerakan yang berujung ”perang saudara”. Dia menolak cara-cara konfrontasi menekan Jakarta, dan mempertegas, PRRI bukan mengambil kekuasaan, tapi yang penting kembali ke UUD.

Negara Serikat

Tanggal 27 Desember 1949 lahirlah Negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 17 daerah. Waktu itu Indonesia dicabik-cabik oleh Pemerintah Belanda dan sangat mungkin terjadi negara-negara bagian karena Indonesia berbentuk kepulauan dengan posisi terpisah-pisah. Bentuk Negara serikat ciptaan Van Mook, beroleh pengakuan kedaulatan dari Ratu Juliana di Den Haag. Dalam kenyataan RIS tidak memiliki semangat perjuangan kemerdekaan dan lahirnya bukan aspirasi rakyat.

RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dalam himpunan RIS menjadi sebuah Negara kecil jadinya. Timbul gejolak di daerah-daerah untuk merombak apa saja yang dianggap sebagai sisa-sisa struktur kolonial. Natsir berpendapat masalah ini bias jadi duri dalam daging. Sebagai ketua fraksi Masjumi dalam Parlemen, dia mencari jalan keluar untuk mengatasi gejolak tadi. Melobi fraksi dari yang paling kiri PKI (Partai Komunis Indonesia), sampai wakil 17 negara boneka buatan BFO (Byzonder Federal Overleg). Program Natsir bukan sekadar pembubaran Negara-negara boneka itu, tapi bubar untuk dipersatuan kembali. Dia memilih jalur demokrasi.

Tanggal 5 April 1950 Natsir mengajukan mosi intergral dalam siding pleno Parlemen, dan secara aklamasi diterima seluruh fraksi. Dengan demikian pulihlah keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan RI, tanpa menimbulkan konflik. Karena prestasinya inilah beliau diangkat jadi Perdana Menteri, Bung Karno menganggap Natsir mempunyai konsep untuk menyelematkan Republik melalui konstitusi.

Dwitunggal Soekarno-Hatta merupakan modal milik Republik Yogya dan Natsir yakin tidak satupun dari 17 negara bagian BFO yang tidak setuju kalau keduanya dijadikan presiden dan wakil presiden NKRI.

Waktu itu hubungan Bung Karno dengan tokoh bersahaja ini cukup harmoni, sehingga begitu diangkat jadi Perdana Menteri menyuruh Natsir menempati rumah pribadinya di Jalan Penganggsaan Timur 56 Jakarta, sebagai kediaman resmi Perdana Menteri. Disinilah proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 diumumkan.

Namun hubungan Soekarno dengan Natsir tidak langgeng. Padahal. Soekarno punya ”dosa politik” pula. Mulai ketika mengintervensi Dewan Konstituante hasil pilihan rakyat dalam pemilu pertama tahun 1955. Lembaga Tinggi Negara ini yang beranggota lebih 500 orang, bulan Juli 1959 selagi membicarakan rencana UUD di Bandung, tiba-tiba dibubarkan dengan Dekrit Presiden. Soekarno tidak puas dengan hasil-hasil yang dicapai dewan ini. Natsir sangat menyesalkan tindakan Soekarno.

Sejak itu peran politiknya dikekang oleh kekuasaan Soekarno. Sebaliknya memberiruang gerak pada PKI serta memaklumkan Demokrasi Terpimpin. Kerengganan berlanjut, bahkan berseberangan dan berseteru, ketika Presiden Soekarno ingin mewujudkan keinginan membentuk kabinet “kaki empat”, membaurkan menteri-menteri Islam, nasionalis, dan komunis yang athei dan anti Pancasila.

Natsir dengan partainya Masjumi menolak mentah-mentah, keinginan Soekarno. Proklamator Bung Hatta bahkan menyatakan Soekarno secara terang-terangan bertindak inkonstasional. Antek-antek PKI terus meneror Natsir sehingga beliau hijrah ke Sumatera.

Kontribusi pada Orde Baru

Ketika pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto mau memulihkan hubungan dengan Malaysia setelah rusak beberapa lama, dari tempat tahanan tokoh yang punya keunggulan intelektual itu menulis secarik surat pribadi dengan tulis tangan kepada Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman. Meski ditahan, namun semangat juang dan kebangsaannya tidak luntur.

Malaysia semula enggan menerima delegasi Indonesia, tapi berkat memo Natsir itu yang dibawa Jenderal Ali Murtopo (Asisten Pribadi Presiden Soeharto), Malaysia membuka pintu perundingan dengan delegasi Indonesia untuk menormalkan kembali hubungan kedua Negara sejiran ini yang sebelumnya terlibat konfrontasi, politik dan fisik.

Presiden Soeharto dalam kunjungan ke Jepang gagal memperoleh bantuan, Natsir punya hubungan baik dengan Perdana Menteri Tokeo Fukuda. Dengan surat pribadinya pula, akhirnya Menteri Keuangan Jepang membantu Indonesia dengan pola Marshal Plan dalam bentuk International Government Group Aid for Indonesia (IGGI).

Natsir juga menulis surat kepada tokoh-tokoh Arab, hingga hubungan Indonesia lancer dengan beberapa Negara Timur Tengah yang kaya minyak antaranya Kuwait dan Saudi Arabia.

Kebesaran Natsir seperti dikatakan Kahin adalah seorang negarawan yang dicintai rakyatnya. Dia termasuk diantara sedikit tokoh Indonesia dengan reputasi internasional. Pernah jadi Presiden Liga Muslim se-Dunia (World Moslem Congress), Ketua Dewan Masjid se-Dunia, anggota Dewan Eksekutif Rabithan Alam Islamy yang berpusat di Mekkah. Akhir tahun 1979 Raja Fadh dari Saudi Arabia memberi anugerah Faisal Award liwat King Faisal Foundation di Ryadh, bersama Mufti Palestina.

Sebelumnya tahun 1967 Universitas Islam Libanon memberi gelar Doctor Honoris Causa bidang politik Islam. Tahun 1991, gelar kehormatan yang sama dianugerahkan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Beliau pernah jadi Wakil Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) semacam Parlemen waktu perjuangan. Ketuanya Mr. Asaat Datuk Mudo beberapa kali jadi Menteri Penerangan. Menjelang Kemerdekaan, ikut PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan lekat dengan kelahiran Republik Indonesia.

Sampai akhir hayatnya (wafat 6 Pebruari 1993 di Jakarta) kegiatan Natsir beralih ke bidang dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), di samping tetap punya kegiatan internasional. Pendapatnya: Politik bias melalui jalur dakwah.

Asal Maninjau, Kabupaten Agam, tapi lahir 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dia pemangku adat untuk memimpin kaumnya (clan) di Maninjau (Agam) dengan gelar Datuk Sinaro Panjang. Setelah tamat HIS (Hollands Inlandse School), lalu masuk MULO (Meer Uitgerbreid Lager Onderwijs), setingkat SMP di Padang, dan selanjutnya masuk AMS (Algemeene Middelbare School) jurusan klasik barat, setingkat SMA di Bandung.

Sejak sekolah di kota itulah dia mulai berkenalan dengan dunia Islam dan politik. Semula bercita-cita jadi sarjana hukum (Mister in de Rechten = Mr), tapi sehari-hari kehidupannya terpengaruh pendidikan agama, hingga cita-cita tersebut gagal. Dengan keunggulan spritualnya, beliau banyak menulis soal-soal kebudayaan, pendidikan dan lain-lain. ***