Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada hari senin tanggal 9 Juni 2008 yang lalu, belum menyurutkan kontroversi Jama’at Ahmadiyah Indonesia (JAI). Enam butir keputusan SKB yang intinya membekuan segala kegiatan JAI, belum memuaskan banyak pihak, baik yang pro maupun kontra. Sampai hari ini ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) masih menuntut pemerintah membuat keputusan yang lebih kuat, lebih dari sekedar pembekuan. Dengan menggelar aksi massal di depan Istana Negara, mereka mendesak pemerintah segera membubar JAI dengan keputusan hukum yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Presiden (Kepres). Mereka menyatakan Ahmadiyah sesat dari ajaran Islam, dan telah melakukan tindakan penistaan agama yang lebih signifikan implikasinya dibandingkan kekerasan fisik.

JAI sebagai pihak yang menjadi objek hukum dari SKB tersebut, juga tidak kalah gesit. Dengan dukungan berbagai pihak terutama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pimpinan Ahmadiyah Indonesia mengajukan Judicial Review atas SKB Pembekuan Jama’at Ahmadiyah Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Mereka membela diri dengan mengatakan dirinya tetaplah muslim, sebab seluruh pengikut Ahmadiyah tetap sholat, membaca Al Qur’an, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah layaknya umat Islam yang lain. Sebagai warga negara Indonesia yang sah, mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan yang baik termasuk dalam berkeyakinan.

Persoalan ini tidak akan ruwet jika kita dekati dari perspektif, apakah Ahmadiyah itu termasuk aliran-aliran mainstream dalam Islam ataukah lepas dari Islam? Pembahasan dan dialog tentang ajaran-ajaran Ahmadiyah dalam perspektif Islam sudah selesai. Para ulama terkemuka Islam telah tegas menyatakan Ahmadiyah merupakan aliran yang keluar dari Islam. Rabithah ‘Alam Islam, organisasi fatwa yang diakui oleh umat Islam se-dunia telah menyatakan sesatnya ajaran Ahmadiyah. Dua organiasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU telah tegas mengemukakan Ahmadiyah bukanlah Islam. Meskipun ada nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membela Ahmadiyah mati-matian dan sampai mati, namun pendapat Kiyai Kharismatik NU ini hanya bersifat personal bukan institusi.

Tapi ketika kasus ini dibicarakan pada perspektif penegakan hak asasi manusia yang didalamnya tercantum diktum kebebasan berkeyakinan, penanganan Ahmadiyah menjadi tidak mudah. Dalih HAM yang saat ini bermetamorfosis menjadi kitab Undang-Undang paling suci di dunia, membuat paham-paham seperti: kebebasan beragama, sekularisasi, liberalisme, individualisme, serta pluralisme, telah berhasil melangkahi locallity values yang selama ini dipegang oleh masyarakat kita. .

Tanpa disadari, karena terbawa euforia reformasi yang anti orde baru, kita seolah-olah gamang dengan pertanyaan “Sampai dimanakah negara berhak mengatur keberagamaan seseorang? Bukankah keyakinan adalah masalah privat yang tidak bisa dibawa dan diintervensi oleh kekuatan apapapun? Menghadapi hadangi ini, Pemerintah terkesan gamang dalam mengambil keputusan.

Letak problematis JAI berada pada lingkup kenegaraan. Teori populer tentang Negara mengatakan pemerintah tidak punya kewenangan mencampuri urusan keyakinan seseorang. Pemerintah sebagai perwujudkan organisasi yang bernama negara hanya berperan dalam ruang publik saja.

Namun, tesis ini bisa berubah melihat konteks masyarakat. Teori di atas berlatar belakang social-culture masyarakat Barat yang memang sekuleristik. Berbeda dengan konteks Indonesia, Prof. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan “Karena rakyat Indonesia yang diayomi oleh Negara adalah masyarakat yang beragama, maka Negarapun memilki peran dalam mengatur agama”.

Tinjauan historis membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap Realitas Ilahiah. Negara inipun didirikan atas dasar religiusitas sebagaimana yang tertuang dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Atas dasar itulah produk hukum berupa Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan, Perda dan lain sebagai, harus tetap terikat dengan landasan religiusitas itu, yang bersumber pada filosofi negara sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prof. Dr. Kaelan, M.S. (Guru Besar Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada), sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan beragama di Indonesia, tidak berhubungan dengan pembahasan mengenai Hakikat Tuhan. Dalam artian, Sila 1 ini tidak mencoba memberikan arti “Esa” secara spesifik, yang nantinya akan menimbulkan tafsiran berbeda masing-masing agama. Inti sila ini adalah sebuah penerimaan bangsa Indonesia akan Realitas Ilahiah yang termanifestasikan dalam berbagai agama dan keyakinan.

Dalam hubungan dengan Negara, maka Sila yang mengalami perubahan dari redaksi semula yang ada pada Piagam Jakarta ini, memberikan landasan nilai-nilai religius dalam segala aspek kehidupan. Indonesia memang bukan Negara Agama, layaknya Saudi Arabia, dan Iran yang menjadikan Hukum-Hukum Tuhan (Kitab Suci) sebagai Hukum Pidana dan Perdata Negara. Akan tetapi dalam korelasi hubungan Tuhan dan Negara, Ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan negara Indonesia adalah negara Teokrasi. Bukan pada artian Negara Religus Mutlak, tapi lebih mengarah kepada Negara Religius, dimana segi-segi hukum negara diangkat dari agama. Hal ini dapat kita lihat pada diakomodirnya Hukum Pernikahan dan Waris dalam Islam dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Waris dalam struktur legal hukum kita.

Kembali pada kasus Ahmadiyah, jika kita memang ingin menegakkan asas demokratis yang mengedepankan suara mayoritas sebagai patokan keputusan, maka suara mayoritas umat Islam yang jumlah 85% dari 220 rakyat Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pandangan ini bukanlah sebagai bentuk tirani mayoritas terhadap minoritas. Namun, ketika 80.000 pengikut Ahmadiyah di Indonesia (Pimpinan Ahmadiyah mengklaim jumlah pengikutnya 800.000 orang, tapi jumlah 80.000 ini adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia) berpotensi memunculkan konflik horizontal, rasanya pemerintah harus arif menyikapi hal ini.

Potensi konflik horizontal memang rentan terjadi jika kasus Ahmadiyah tetap dibiarkan mengambang oleh pemerintah. Keberadaan Ahmadiyah menjadi duri dalam daging yang membuat umat Islam terus gelisah. Dukungan dari pengikut Ahmadiyah dari 120 negara tak membuat Pimpinan Ahmadiyah Indonesia gentar demi langgengnya eksistensi Ahmadiyah di tanah air. Di pihak lain, sebagian umat Islam yang menganggap penodaan terhadap Islam oleh Ahmadiyah tak bisa ditolerir lagi.

Kasus Ahmadiyah menjadi ujian bagi rasa toleransi yang selama ini kita junjung tinggi. Di tengah persoalan kemiskinan, kekerasan pendidikan, korupsi, persaingan politik, dan hilangnya kedaulatan negara, maka perlu kiranya pemerintah bertindak cepat mengurai benang kusut yang satu ini. Lagi-lagi saya ingin mengatakan masalah ini berpotensi besar menimbulkan konflik. Dari dulu sampai detik ini, agama merupakan persoalan paling sensitif. Hanya agama yang bisa membuat seseorang rela mati demi mempertahankannya.